Sekjen DPR Indra Iskandar : Supporting System Dewan dan Keamanan Komplek Parlemen Harus Ditingkatkan

Jakarta. Seputar Nusantara. Lembaga DPR RI bekerja menghasilkan kesepakatan- kesepakatan politik. Dan di belakang Lembaga DPR, ada tim pendukung yang selalu mensupport yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kinerja DPR, cepat atau tidaknya, sedikit banyaknya dipengaruhi oleh Supporting System dari Sekjen DPR dan Badan Keahlian.

Meskipun berada di tengah- tengah ratusan Politisi dari berbagai Partai Politik dan dari seluruh pelosok tanah air, Indra Iskandar, bukanlah politisi. Dia Biroktrat murni.

Jabatan yang diembannya sekarang adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mewajibkannya melayani seluruh Anggota Dewan tanpa memandang latar belakang dan partai politiknya.

Sikap pria ramah dan bersahaja ini menjadikan salah satu faktor yang membuat tempat yang penuh nuansa politik itu menjadi sejuk. Dia pun memandang berbagai dinamika politik dari beragam Politisi itu dari sudut pandang yang positif, yaitu untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Indra Iskandar menilai, fungsi Sekretariat Jenderal DPR sangat penting. Ini adalah organ di bawah Pimpinan Dewan yang bertugas mendukung fungsi politik DPR, baik di bidang Penganggaran, Pembuatan Undang- Undang, dan Pengawasan.

” Jadi bukan hanya sekadar pelayanan teknis maupun persidangan, juga melayani masyarakat, di antaranya menyediakan informasi terkait kinerja DPR,” ungkap Ir. Indra Iskandar, M. Si., Sekretaris Jenderal DPR RI, kepada seputarnusantara.com saat Wawancara Khusus di ruang kerjanya di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Sekjen dan BK) DPR RI- Senayan, pada Senin 2 Desember 2019.

Selain itu, lanjut Indra Iskandar, Sekjen DPR juga berfungsi menjembatani hubungan antara DPR dan Kepresidenan RI. Tujuannya agar proses birokrasi dan komunikasi antara dua Lembaga ini dapat berlangsung dengan cepat. Misalnya, dalam proses surat- menyurat yang sering berbelit- belit karena birokrasi, sekarang direspon cepat dan diproses dalam waktu singkat.

Itulah sebabnya, Indra Iskandar fokus pada aspek debirokratisasi, digitalitasi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

” Bagi saya, Setjen DPR harus mampu menyokong visi yang digariskan pimpinan Dewan untuk menghadirkan sistem pelayanan yang lebih baik, sehingga Parlemen pantas disebut sebagai representasi rakyat. Parlemen modern merupakan Dewan yang didukung sistem kerja yang baik, mudah diakses masyarakat, transparan, membawa aspirasi masyarakat, dan mewakili kepentingan rakyat,” tegas Indra Iskandar.

” Birokrasi harus disederhanakan, metode kerja harus dipercepat dengan digitalisasi, SDM harus digenjot mengikuti perkembangan zaman. Bila 3 aspek ini sudah baik, maka kinerja Setjen DPR meningkat, sehingga orientasi DPR sebagai Parlemen modern pun akan segera terwujud,” terang Sekjen DPR ini.

Aspek digitalisasi kini menjadi perhatian khusus Indra Iskandar. Salah satu produk digital yang sudah dijalankan “DPRNow”. Melalui aplikasi “DPR Now” masyarakat bisa melihat persidangan- persidangan DPR di berbagai Komisi secara langsung. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi itu dan prosesnya juga dapat ditangani lebih baik.

Layanan Supporting System kepada Dewan, jelasnya, akan terus ditingkatkan. Dewan dimanapun dapat mengakses informasi dan naskah- naskah akademis yang ada di Badan Keahlian DPR.

” Begitu juga layanan yang bersifat infrastruktur. Sekarang ini di Gedung Nusantara, dulu didesain untuk 500- 800 orang, sekarang dihuni sekitar 5.000 orang. Maka kecepatan Lift pada jam- jam sibuk itu sangat menentukan. Sedang kita coba mencari terobosan Lift yang menempel diluar gedung, sehingga keluhan Anggota Dewan terkait masalah Lift dapat diatasi,” jelasnya.

Kedepannya, tambahnya, perlu ada terobosan- terobosan baru agar persoalan- persoalan yang sekarang dihadapi di DPR dapat diatasi dengan baik dan memperlancar kinerja Dewan.

Hal lain yang tak kalah pentingnya menurut Indra Iskandar adalah persoalan keamanan Anggota DPR dan komplek Parlemen. Menurut Sekjen DPR, dalam Tata Negara kita, Anggota DPR itu setingkat dengan Presiden. Untuk keamanannya memang perlu ditingkatkan lagi.

” Pamdal (Pengamanan Dalam) kita yang bertugas di DPR dalam sehari 700 orang. Itupun masih belum dilengkapi dengan peralatan- peralatan yang lebih canggih untuk mengidentifikasi alur keluar masuk tamu, orang, dan Anggota yang setiap hari kesini,” ucapnya.

” Di DPR juga ada Pengamanan Objek Vital (Obvit) dari Polri. Sekarang ini sedang dilakukan proses kerjasama antara DPR dengan Polri, yang nantinya di DPR akan dibentuk Direktorat Khusus Pengamanan komplek Parlemen. Hal ini sedang diproses, saya perkirakan mungkin awal tahun 2020 sudah terwujud,” jelas Indra Iskandar.

Masalah pengamanan di DPR, lanjutnya, Pamdal, walaupun sudah di back up oleh Polri, memang Pamdal perlu diberikan pelatihan- pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi dan penyelesaian permasalahan yang muncul di Parlemen.

” Jadi, itu menjadi agenda yang sedang kita selesaikan. Walaupun Pamdal kita dari kalangan sipil, namun harus mempunyai semangat dan keahlian seperti yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Walaupun hal ini tidak mudah, namun Rekomendasi dari Pimpinan DPR, bahwa untuk periode tertentu, Pengamanan DPR akan dilatih secara semi militer. Sedang dijajaki dengan TNI, nantinya akan ada pelatihan semi militer bagi Pamdal, untuk meningkatkan disiplin dan kesigapan Pamdal,” tegasnya.

Terkait dengan peralatan teknologi keamanan, menurutnya, bahwa berkaitan dengan security secara keseluruhan, DPR sudah melakukan survey dan riset dengan konsultan, DPR sudah mempunyai Grand Design tentang Sistem Keamanan kedepan. Namun karena biayanya mahal, maka akan dilakukan secara bertahap.

” Nah, untuk akhir tahun 2019 ini, kita akan dilengkapi dengan 2 peralatan deteksi bom, yang akan ditempatkan di 2 pintu utama DPR bagian depan dan belakang. 2 alat deteksi bom itu akan segera dipasang. Selebihnya, akan diadakan tahun depan untuk mengidentifikasi semua hilir mudik orang dan tamu yang keluar masuk ke komplek Parlemen ini,” tegas Indra Iskandar.

Sekjen DPR menegaskan agar jajaran dibawahnya selalu meningkatkan supporting system kepada Dewan. Ada aspek infrastruktur seperti ruang kerja, rumah dinas, juga hal lain menyangkut keamanan, administrasi Dewan dan persidangan. Semua lini tersebut sedang dievaluasi untuk meningkatkan pelayanan.

” Di BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR sering mengadakan rapat dengan para Kepala Biro untuk mengevaluasi sejauhmana pembenahan- pembenahan yang sudah dilakukan,” terangnya.

Kepada jajaran PNS dilingkungan Setjen DPR, Indra Iskandar menekankan agar selalu meningkatkan kinerjanya. Dan dalam bekerja jangan hanya memenuhi tugas rutinitas saja, namun harus bekerja dan bertugas dengan sigap, cepat dan mengikuti perkembangan zaman.

” Saya dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepada para Pejabat dan PNS di lingkungan Setjen DPR dan BK DPR RI agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini sudah sering saya himbau, dan itu akan kita evaluasi kedepannya, dan ini berkaitan dengan Reward and Punishment kepada para Pejabat dan PNS di lingkungan Setjen dan BK DPR RI,” tegas Ir. Indra Iskandar, M. Si., Sekretaris Jenderal DPR RI ini di penghujung Wawancara Khusus dengan seputarnusantara.com (Aziz).

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.