Imam Suroso : Kartu Pra Kerja Program Bagus, Harus Tepat Sasaran

Jakarta. Seputar Nusantara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 10,3 Triliun tahun depan untuk mengakomodasi rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kartu pra kerja.

Kartu pra kerja merupakan suatu kebijakan yang bisa menjadi pembekalan kepada para calon pekerja dan pengangguran.

Melalui kartu pra kerja tersebut, lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dibekali pelatihan.

Menurut H. Imam Suroso, S. Sos., SH., MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa setidaknya ada tiga kelompok yang bisa memanfaatkan kartu tersebut, mulai dari fresh graduate, pekerja eksisting, hingga korban PHK.

Imam Suroso menjelaskan bahwa pemerintah membagi kelompok tersebut dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Pertama, bagi para fresh graduate atau lulusan baru, pemerintah akan memberikan program khusus agar para pekerja muda bisa mendapatkan kemampuan atau keahlian (skill) yang mumpuni.

Sementara kedua, bagi pekerja eksisting, akan diberikan program upskilling yaitu suatu pembekalan untuk meningkatkan kemampuannya agar bisa beradaptasi dengan pasar kerja saat ini.

Ketiga, reskilling ini buat para korban PHK. Diperlukan apabila mereka berencana melakukan alih profesi. Maka skill harus berubah.

” Rencananya mulai tahun depan, Jutaan jiwa manusia akan dilatih oleh negara melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Targetnya, setiap satu orang biaya pelatihannya kurang lebih Rp 5 Juta. Dan akan memaksimalkan BLK (Balai Latihan Kerja) yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang ini ada Balai Latihan Kerja yang baru bernama Balai Latihan Komunitas yang berada di Pesantren dan Lembaga- Lembaga lainnya,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 17 Desember 2019.

Lebih lanjut Imam Suroso memaparkan, bahwa BLK akan bekerjasama dengan Instansi terkait dan perusahaan swasta. Fungsi Kartu Pra Kerja ini supaya masyarakat betul- betul siap dan mempunyai skill di dunia kerja.

” Tahun 2020 Anggaran untuk Kartu Pra Kerja sebesar Rp 10,3 Triliun. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bersinergi dengan Instansi lainnya. Komisi IX DPR akan selalu mensupport dan mengawasi program Kartu Pra Kerja ini,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, program Kartu Pra Kerja yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi ini sangat bagus. Maka program ini harus dijalankan dengan baik dan profesional oleh jajaran di bawah Presiden, supaya program ini berjalan dengan mulus.

“Pendataan Kartu Pra Kerja harus jelas, supaya pelaksanaan programnya juga jelas. Jangan sampai seperti BPJS Kesehatan yang pendataannya kurang jelas, sehingga kacau. Saya sarankan agar Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk masalah pendataan penduduk, supaya valid dan jelas,” tegasnya.

Jadi, lanjutnya, dengan pendataan yang jelas, maka akan diketahui siapa saja yang berhak dan layak mendapatkan Kartu Pra Kerja.

” Agar Kartu Pra Kerja tepat sasaran dan tidak diselewengkan anggarannya, maka harus didata dengan benar, jangan data yang abal- abal. Supaya tepat sasaran dan anggarannya tidak disalahgunakan, maka pendataan ini sangat penting dan vital,” ucapnya.

Masalah Kartu Pra Kerja ini, tambahnya, bisa dilakukan lintas sektoral dan lintas Komisi. Artinya, ditingkat pelaksana yaitu eksekutif, bisa bersinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, BPS, dan instansi terkait.

” Sedangkan lintas Komisi artinya, untuk penganggaran dan pengawasan bisa dilakukan sinergi antar Komisi di DPR, antara Komisi IX, XI, dan Komisi VIII. Dengan sinergi antar Komisi di DPR, maka Program Kartu Pra Kerja ini akan semakin cepat berjalan dengan sukses,” pungkas Imam Suroso, Politisi Senior PDI Perjuangan ini. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.