Meskipun RUU Pembinaan HIP (Haluan Ideologi Pancasil) Masih Ada di Prolegnas, DPR Pastikan Tak Diteruskan

Keterangan foto : Puan Maharani, Ketua DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Pimpinan DPR menjelaskan nasib RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HIP) secara mekanisme legislasi di DPR. Meski masih berada di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, pembahasan RUU HIP dipastikan tak diteruskan oleh DPR sebab telah ada konsep baru dari pemerintah yakni RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“Sesuai dengan mekanismenya bahwa kemudian UU yang kemudian sudah dalam prolegnas kita akan kami bahas dalam masa sidang selanjutnya untuk tidak diteruskan. Karena sudah ada konsep RUU baru dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa mempunyai perbedaan yang sangat besar antara HIP dan BPIP,” kata Ketua DPR Puan Maharani usai sidang paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2029).

Puan menegaskan substansi RUU BPIP sendiri berbeda jauh dengan RUU HIP. RUU BPIP hanya memuat fungsi hingga wewenang BPIP tanpa membahas hal lainnya.

“Bahwa isi bab dan pasal-pasal saja sudah beda. Dan kemudian apa yang menjadi usulan pemerintah terkait BPIP hanya terkait dengan tugas, wewenang, fungsi dan bagaimana pembinaan ideologi Pancasila itu tanpa membicarakan hal lainnya yang kemarin sempat sensitif,” ucap Puan.

Lalu bagaimana nasib RUU HIP di proglenas DPR? Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjelaskan. Dia mengatakan pemerintah telah memberikan jawaban soal RUU HIP dengan mengubah substansi dan judul menjadi RUU BPIP.

“Begini, mekanismenya kan RUU HIP sudah di pemerintah. Pemerintah dalam waktu 60 hari memberikan jawaban. Jawaban yang dilakukan pemerintah yaitu memberi masukan untuk mengubah substansi dan judul dalam bentuk sumbangan saran dari pemerintah yaitu RUU tentang BPIP yang tadi dijelaskan oleh ibu (Puan),” ujar Azis, dalam kesempatan yang sama.

Azis mengatakan RUU BPIP kelak akan dibahas dalam masa sidang berikutnya. Meski begitu, ada mekanisme yang perlu dilakukan mulai dari Badan Musyawarah (Bamus) hingga ke Badan Legislasi (Baleg).

“RUU BPIP pun nanti akan kita bahas dalam masa sidang berikutnya di dalam mekanisme rapat konsultasi pengganti Bamus, kemudian kita bawa ke paripurna, setelah itu paripurna akan mengutus kepada Baleg,” sebutnya.

Di Baleg, Azis mengatakan, DPR akan membahas perubahan substansi dan judul RUU HIP menjadi RUU BPIP. Tahapan legislasi ini sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Baleg akan membahas untuk mengubah substansi dan judul untuk dibawa lagi ke Bamus dan paripurna, baru kita announce tentang usulan pemerintah itu setelah di bahas di Baleg untuk menjadi usulan DPR dengan perubahan-perubahan yang dimasukkan dari pemerintah dengan menampung aspirasi masyarakat,” terang Azis.

Sebelumnya, pemerintah yang diwakili sejumlah Menteri secara resmi menyampaikan konsep RUU BPIP kepada DPR RI. Pemerintah menyatakan RUU BPIP dibahas terbuka dan siap dikritik.

“Saya membawa surpres yang berisi 3 dokumen, 1 dokumen surat resmi dari Presiden kepada Ibu Ketua DPR secara resmi disampaikan ke DPR, lalu ada 2 lampiran lain yang terkait RUU BPIP yang selama ini sudah ada,” kata Menko Polhukam, Mahfud Md saat jumpa pers, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

RUU BPIP, sebut Mahfud, merupakan respons pemerintah terhadap penolakan terhadap sejumlah pasal yang ada di RUU HIP. Di dalam RUU BPIP nantinya juga dibahas soal UUD 1945 Dan TAP MPRS 25 Tahun 1966.

“Isi RUU ini memang dulu merespons perkembangan masyarakat tentang ideologi Pancasila sehingga kami di dalam RUU ini menyatakan, seperti disampaikan Bu Puan tadi, kalau kita bicara pembinaan dan pengembangan ideologi Pancasila maka TAP MPRS 25/66 itu harus menjadi pijakannya, salah satu pijakan pentingnya, itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir 2, sesudah UUD 1945. Menimbangnya butir 2 itu tap mprs 25/66,” ujar Mahfud.

Terkait masih adanya RUU HIP di Prolegnas Prioritas 2020, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya sudah memberikan penjelasan. Dasco menjelaskan ada mekanisme yang harus dilakukan untuk mencabut suatu RUU dari prolegnas. Pencabutan itu disebutnya tidak bisa serta merta dilakukan.

“Ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan sebelum kemudian diputuskan dalam rapat paripurna. Kita akan segera bahas dalam masa sidang terdekat untuk membahas supres (surat presiden) dari Presiden dan juga mekanisme kalau seandainya ada pembatalan dan lain-lain,” ungkap Dasco saat sidang paripurna. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.