Fraksi PAN DPR : Mendikbud Nadiem Cuma Buat Aturan, Tidak Pikirkan Fasilitas Siswa Belajar Jarak Jauh
29 - Jul - 2020 | 05:52 | kategori:HeadlineKeterangan foto : Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Jakarta. Seputar Nusantara. PAN mempertanyakan peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam kegiatan belajar jarak jauh di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Nadiem dinilai tidak memikirkan fasilitas belajar jarak jauh sehingga membuat para siswa kesulitan.
“Saya belum mendengar program belajar mengajar yang disusun oleh Menteri Nadiem Makarim di masa pandemi ini, begitu juga dengan fasilitas belajar jarak jauh, tidak disediakan sama sekali. Bahkan, mungkin tidak dipikirkan sama sekali. Tidak heran jika kemudian ada banyak anak yang tidak bisa belajar karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran online,” kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Selasa 28 Juli 2020.
Menurut Saleh, Kemendikbud tidak inisiatif mengelola proses belajar jarak jauh sehingga membuat sekolah menentukan sendiri pola belajar yang diterapkan. Ketua DPP PAN itu menyebut Nadiem hanya membuat aturan tanpa disertai pemahaman ke sekolah.
“Kalau baca dari kebijakan yang ada, Nadiem itu hanya membuat aturan saja. Misalnya, sekolah hanya boleh buka di zona hijau, kalau belajar fisik harus begini begitu, di luar itu harus belajar dari rumah. Nah, kalau belajar dari rumah, bagaimana metodenya? Apa sistem yang dipakai untuk menghubungkan guru dan siswa? Apakah hanya menonton video, atau live? Semua itu kelihatannya didasarkan atas prakarsa sekolah secara mandiri,” ujar Saleh.
Saleh menilai Kemendikbud terkesan menganggap semua siswa dan orang tuanya memiliki akses untuk belajar online atau jarak jauh. Saleh juga mempertanyakan tidak adanya subsidi paket data untuk belajar online dan menyinggung besarnya anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
“Padahal, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu besar. Menurut UU, 20 persen dari total APBN adalah untuk pendidikan. Maka jangan heran, anggaran kegiatan Program Organisasi Penggerak (POP) saja mencapai Rp 595 miliar. Di tengah pandemi seperti ini, uang sebanyak itu sangat berarti untuk membantu masyarakat. Sayang sekali tidak dimanfaatkan secara bijaksana,” tutur Saleh.
“Di saat-saat seperti ini, semestinya Nadiem menunjukkan kepeloporannya. Apalagi background-nya adalah bisnis online. Walau beda jauh, tetapi sedikit ada kemiripan dengan belajar daring. Setidaknya, mirip karena menggunakan akses internet,” lanjut dia.
Seperti diketahui, pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan untuk belajar di masa pandemi virus Corona. Hanya sekolah-sekolah di zona hijau yang diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Namun, tak semua siswa bisa mengakses internet ataupun memiliki smartphone sebagai sarana untuk belajar online. Beberapa siswa di sejumlah daerah bahkan harus datang ke sekolah meski sendirian karena tidak memiliki gawai untuk belajar online, seperti siswa SMPN 1 Rembang, Dimas Ibnu Alias.
Kritik soal tidak meratanya akses untuk belajar online sebelumnya juga datang dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia kembali mengingatkan agar pemerintah membuat jaringan khusus pendidikan untuk digunakan sebagai jalur PJJ.
“Saya sejak awal berikan saran kepada pemerintah c/q Kemendikbud bahwa rakyat tidak semuanya mampu membeli kuota untuk belajar online. Maka harus dibuatkan jaringan internet khusus, setiap murid diberi ID untuk bisa masuk pada aplikasi belajar online,” ucap Dasco, Sabtu 25 Juli 2020.
“Orang tua tidak harus membeli kuota, tapi proses belajar-mengajar anak-anak bisa terlaksana. Apalagi sekarang belajar online berjam-jam, bukan hanya satu jam, maka akan semakin berat beban orang tua,” sambungnya. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra
- BULD (Badan Urusan Legislasi DPD RI) Rekomendasikan Restrukturisasi Legislasi Tata Kelola Ketahanan Pangan
- Wakil Ketua DPD RI Mahyudin Gagas Pembangunan Kalimantan Timur Menyeluruh dan Sinkron Dengan IKN
- Komite IV DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Minta RPJPN 2025- 2045 Munculkan Pertumbuhan Ekonomi Baru