Sekretaris Dinas Perkimtan Purworejo : Mitigasi Bencana Alam Sangat Penting

Keterangan foto : Wiyoto Harjono, ST., Sekretaris Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah

Purworejo. Seputar Nusantara. Secara teknis, kalau kita bicara berdasarkan RTWT (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Purworejo, sesuai dengan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 10 tahun 2021 tentang RTRW, memang Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori rawan bencana.

Hal tersebut disampaikan oleh Wiyoto Harjono, ST., Sekretaris Dinas Perkimtan (Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah kepada seputarnusantara.com diruang kerjanya, pada Jumat 18 Maret 2022.

Menurut Wiyoto, pertama, dalam Perda RTRW tersebut sudah dipetakan mana saja kawasan yang rawan longsor, banjir dan tsunami. Dari peta tersebut, bisa dilihat kawasan permukiman mana saja yang rawan terhadap bencana. Ke depannya, seluruh kawasan permukiman penduduk yang rawan bencana, akan disiapkan mitigasinya.

” Saat ini untuk kawasan perumahan baru yang mengajukan izin ke Dinas Perkimtan, tentu akan dilihat apakah rawan bencana atau tidak, kalau rawan bencana, apa jenis dari kerawanan tersebut. Kemudian nanti mitigasinya seperti apa, karena kita bicara pra- bencana, jadi untuk antisipasi terhadap bencana,” ucap Wiyoto.

Kemudian yang kedua, sambungnya, terkait dengan sistem sarana dan prasarana utilitasnya. Sarana dan prasarana utilitas itu ada tujuh, yang salah satunya adalah masalah drainase. Memang sistem drainase kita itu belum ideal, kita memiliki 3 DAS (Daerah Aliran Sungai), namun tidak semua permukiman penduduk bisa mengakses langsung sistem drainasenya ke 3 DAS tersebut. Ini memang PR (Pekerjaan Rumah, red.) besar bagi Kabupaten Purworejo.

” Jadi ada 3 drainase yaitu drainase primer, sekunder dan tersier. Nah ketiga drainase tersebut harus saling terkoneksi dengan baik dan lancar. Kalau 3 drainase tersebut terkoneksi dengan baik, maka akan mengurangi banjir,” terang Wiyoto dengan rinci.

Kemudian yang ketiga, lanjutnya, bahwa daerah tangkapan air di Kabupaten Purworejo semakin lama semakin berkurang, karena semakin berkembangnya perumahan dan pemukiman penduduk. Seharusnya, secara ideal, ketika ada curah hujan tinggi, tidak semua air hujan langsung mengalir ke sungai, namun meresap ke dalam tanah, sehingga mengurangi potensi banjir.

” Ternyata dari hasil pemetaan kita di Kutoarjo dan Purworejo, RTH (Ruang Terbuka Hijau) nya hanya diangka sekitar 7%. Padahal idealnya RTH nya itu 20%, ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mengimplementasikannya. RTH 20% ini menjadi syarat bagi Perumahan Baru yang mengajukan izin kepada Dinas Perkimtan, supaya perumahan baru tersebut tidak membebani sistem drainase yang sudah ada, padahal juga belum ideal,” tambahnya.

Selanjutnya, kawasan- kawasan yang rawan bencana akan dipetakan. Kawasan yang rawan longsor, variabelnya adalah kemiringan tanah dan jenis tanahnya, maka akan dilakukan relokasi. Setelah terjadi longsor, akan dicari lahan baru yang potensial untuk tempat relokasi.

” Jadi kedepannya kita harus menyiapkan lahan, semacam Bank Tanah, untuk persiapan jika sewaktu- waktu ada bencana tanah longsor yang membutuhkan relokasi permukiman penduduk,” tegasnya.

Kemudian keempat, terkait dengan potensi tsunami, dalam Perda RTRW juga sudah dipetakan. Kalau terjadi tsunami, maka daerah yang paling cepat terkena dampaknya adalah DAS (Daerah Aliran Sungai). Jadi di pinggir pantai dan sungai rawan terkena tsunami.

” Maka di sepadan pantai sepanjang 100 meter dari garis tertinggi, tidak boleh untuk kawasan permukiman penduduk. Sedangkan di sepadan sungai, itu 50 meter kalau sungai kecil dan 100 meter kalau sungai besar itu tidak boleh untuk kawasan permukiman penduduk. Ini semua diatur demi keamanan dan keselamatan masyarakat,” pungkas Wiyoto Harjono di penghujung Wawancara dengan seputarnusantara.com (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.