Pendapat PKS dan PAN Soal Kasus Century Jadi Masukan KPK
8 - Feb - 2010 | 11:49 | kategori:Hukum
Jakarta – PKS dan PAN sepakat menilai ada indikasi serius korupsi dalam pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) hingga bailout Bank Century. KPK akan mendalami masukan tersebut. “Tentunya KPK akan menampung dan menganalisa,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (8/2/2010).
Menurut Jasin, KPK sedang bekerja menganalisa kasus Century berdasarkan informasi, data dan pemeriksaan yang dikumpulkan. “Hal ini untuk menemukan bukti awal adanya indikasi korupsi dalam kasus Bank Century,” lanjut Jasin.
Sementara Wakil Ketua KPK Haryono Umar berpendapat, kesimpulan PKS dan PAN adalah masukan berharga. “Tentu saja info PKS dan PAN itu bermanfaat untuk tambahan info penyelidikan di KPK,” kata dia. ( Aziz )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Sebanyak 2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni 212 di Silang Monas- Jakarta Hari Ini
- KPAI Dorong Sistem Deteksi Dini di Sekolah
- KDM Tepis Tudingan Menteri Keuangan Terkait Dana Pemda Yang Mengendap di Bank
- Rombongan Penyanyi Yang Sedang Naik Daun Kecelakaan di Magetan- Jawa Timur
- PP Persis Apresiasi Polri Pulihkan Keamanan
- Jatanras Polda Metro Tangkap 4 Aktor Penculikan Kepala Cabang Bank Jakarta
- Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
- KPK Usut Kasus Pemerasan Izin TKA
- Bareskrim Polri Berikan Trauma Healing
- Kejaksaan Agung : Ada Kejanggalan Perhitungan Laba PT. Sritex 2020- 2021
- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo Soroti Kecurangan Saat Tes UTBK SNBT 2025
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia
- Hakim Erintuah Damanik Pembebas Ronald Tannur Akui Pernah Mencoba Bunuh Diri
- PSU Papua Diupayakan Menggunakan APBD
- Terpidana Korupsi Dipindah ke NK
- KPK Beri Penjelasan Hasto Belum Ditahan
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK