Muhammad Najib : Penyelesaian Masalah Papua, Jangan Menggunakan Kekerasan

Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc., Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

Jakarta. Seputar Nusantara. Kekerasan dan konflik yang terjadi di Papua belakangan ini, menunjukkan bahwa telah terjadi sekuritisasi wilayah Papua. Pasalnya, pemerintah pusat kerap mengedepankan pendekatan keamanan dan tindakan represif dan mengabaikan pendekatan dialog untuk menyelesaikan konflik yang muncul disana.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. H. Muhammad Najib M. Sc., Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) kepada seputarnusantara.com pada hari Rabu, 14 Desember 2011 di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Jakarta.

” Pemerintah membuat dualisme kebijakan dalam penyelesaian konflik Papua yakni di satu sisi dengan terus mengedepankan pendekatan keamanan dan disisi lain presiden mengeluarkan 3 Keputusan Presiden beberapa waktu lalu yang membentuk badan tersendiri untuk menangani Papua melalui pembangunan papua dan melalui komunikasi konstruktif,” jelas Najib.

Menurut Najib, hal yang perlu diperhatikan pertama adalah, pemerintah harus menggunakan pendekatan non- kekerasan dan bukan pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dinilai keliru. Akhir- akhir ini sudah ada usulan agar menggunakan pendekatan dialog. Di Papua ada birokrat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semua harus dirangkul untuk berdialog.

Kedua, Otsus (Otonomi Khusus) di Papua sebagai sebuah kesepakatan politik, tidak berjalan sesuai rencana, ini harus diatasi bersama. Apakah pihak pusat tidak sepenuh hati melakukan Otsus? atau pihak pusat dan pemerintah daerah di Papua tidak sepenuhnya menggunakan anggaran atau ada korupsi di birokrasi yang sudah disorot oleh berbagai pihak?

Ada juga persoalan baru mengenai legitimasi masalah Papua? Pertanyaan- pertanyaan tersebut harus diimbangi dengan penjelasan yang rasional untuk menyelesaikan masalah di Papua, agar rintangan- rintangan tersebut dapat dihadapi dengan baik.

” Memang ada laporan- laporan ke Komisi I DPR, ini perlu dibuktikan apakah ada peran asing atau tidak. Tetapi saya tidak akan buru- buru menyimpulkan, harus dicek kebenarannya. Ada selongsong peluru yang ditemukan di lokasi ternyata buatan Pindad. Jadi kita tidak bisa buru- buru menuduh asing terlibat dalam konflik di Papua. Kita harus introspeksi diri, apakah ada keterlibatan aparat TNI/ Polri? ” tanya Najib.

” Kalau kita buru- buru menuduh asing intervensi dalam konflik di Papua, ibarat kita melempar sesuatu di kegelapan malam,” jelas Najib, Politisi PAN yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini.

” Kita jangan asal menuduh siapa yang terlibat, karena ini akan memperkeruh suasana di Papua. Melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap peristiwa- peristiwa yang sudah terjadi disana lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam,” pungkas Najib. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.