DR. Taufiq Effendi : Pertegas Aturan Main Pilkada & Pelaksana Harus Kapabel

DR. H. Taufik Effendi, M. BA.,Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Kekerasan dan kisruh yang meluas dan sistemik akibat ketidakberesan dalam pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala daerah) tidak semata-mata dapat dilawan dengan penegakan hukum. Kekerasan dan kisruh semacam itu, harus direspon secara konprehensif dalam kerangka resolusi konflik yang membutuhkan konsentrasi semua pihak, baik pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun rakyat. Selain itu, para pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Pusat diharapkan dapat mencermati kondisi mutakhir terkait Pilkada di suatu daerah secara mendalam dari semua sisi. Sehingga akan melahirkan langkah-langkah yang konstruktif bagi pelanggengan perdamaian dan demokrasi di daerah tersebut.

Menurut DR. H. Taufik Effendi, M. BA.,Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa dia meyakini kisruh Pilkada merupakan salah satu faktor utama penyumbang aksi kekerasan bersenjata, seperti yang terjadi di Aceh baru- baru ini. Dengan demikian penuntasan kisruh Pilkada oleh Pemerintah Pusat secara dialogis yang bermuara pada kompromi semua pihak (win win solution), merupakan langkah yang tepat dan bijak. Sehingga semua stakeholder memiliki kepentingan yang sama untuk menyukseskan Pilkada termasuk melawan segala bentuk kekerasan.

” Solusi untuk mengatasi kisruh Pilkada menurut saya, pertama aturan main harus jelas, kedua pelaksana harus kapabel dan ketiga masyarakat harus mengerti betul pengertian Demokrasi,” ungkap Taufik Effendi kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI, pada hari Senin 9 Januari 2012.

Menurut Politisi Partai Demokrat ini, selama ini masyarakat Indonesia diombang- ambingkan saja oleh berbagai kepentingan dan penguasa, jadi rakyat menjadi korban para elit politik.

” Kemudian masih banyak juga pimpinan yang tidak mengerti, kekuasaannya dia mau, wewenangnya dia mau, tetapi tanggung- jawabnya dia tidak mau. Ini yang menyebabkan kekacauan politik yang berimbas pada kerugian masyarakat,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Taufik Effendi memaparkan bahwa untuk mengantisipasi kisruh Pilkada perlu dilakukan langkah- langkah yang konkrit dan komprehensif integral, agar pelaksanaan Pilkada dan pasca Pilkada dapat berjalan dengan sukses serta tidak menimbulkan kekacauan.

” Begini, dalam kaitan dengan kisruh Pilkada, karena panitianya tidak jelas, akibatnya masyarakat menjadi tidak puas. Karena tidak puas, maka terjadilah kisruh. Kisruh Pilkada ini juga disebabkan oleh aturan main yang tidak jelas,” terangnya dengan jelas.

” Maka dengan Undang- Undang Pilkada yang baru nanti, kita harapkan dapat mengatasi kisruh Pilkada yang selama ini sering terjadi di wilayah Indonesia,” pungkas Taufik Effendi di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.