Muhammad Najib : Intersepsi Pesawat Tempur TNI AU Sesuai Prosedur

Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

Jakarta. Seputar Nusantara. Telah terjadi insiden antara pemerintah RI dengan Papua Nugini (PNG) pada tanggal 29 November 2011 lalu. Insiden itu adalah 2 pesawat jet tempur Sukhoi milik TNI AU melakukan intersepsi terhadap pesawat jet Falcon yang ditumpangi Wakil Perdana Menteri PNG, Belden Namah. Saat itu jet Falcon berada di atas langit Indonesia setelah pulang dari kunjungannya di Malaysia.

Insiden tersebut membuat Belden Namah tersinggung, ia menyebut aksi militer Indonesia sebagai agresi militer dan intimidasi. Namah lalu mengancam akan mengusir Dubes Indonesia atas insiden itu dan memanggil pulang Dubes PNG dari Jakarta.

Menurut Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), bahwa intersepsi 2 pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU terhadap pesawat Jet Falcon milik Papua Nugini (PNG) sudah sesuai prosedur. Najib menyatakan masalah dengan PNG sudah selesai. Dia juga menjelaskan bahwa Dubes Papua Nugini telah diberi penjelasan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa. Ia sangat yakin persoalan ini sudah selesai.

” TNI AU sudah punya aturan dan protap bahwa pesawat yang tidak teridentifikasi harus diselidiki dan diintersepsi. Hanya saja, barangkali juga bisa dipahami, seorang Wakil PM diintersepsi pesawat tempur. Mungkin bagi TNI AU sudah terbiasa karena sering latihan tempur udara. Tapi bagi warga sipil bisa jadi kaget dan terkejut dengan intersepsi tersebut, sehingga melontarkan spontanitas ancaman seperti itu,” ungkap Muhammad Najib kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara I DPR RI- Jakarta, Rabu 11 Januari 2012.

Najib menegaskan bahwa intersepsi tersebut sudah sesuai prosedur dan ada aspek positifnya, bahwa TNI AU kita berfungsi dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain juga, kejadian ini yang di Blow Up di media massa mengingatkan kepada negara- negara lain agar jangan melakukan pelanggaran- pelanggaran serupa.

” Kita tidak perlu risau dengan kejadian tersebut dan jika kita pandai memainkan peranan terhadap hal- hal seperti itu, maka citra pertahanan kita di mata dunia internasional justru akan meningkat. Maka kejadian- kejadian seperti itu perlu diberitakan secara berulang- ulang, agar berdampak pada peningkatan citra pertahanan di mata internasional,” tegas Najib. ( Aziz )

Masalah Peredaran Senjata Api Illegal

Berbagai aksi kejahatan dengan menggunakan senjata api marak terjadi di Indonesia. Perampokan Bank, perampokan rumah, pembunuhan dan berbagai aksi kejahatan lain dengan menggunakan senjata api sering melanda negeri ini. Hal ini menunjukkan peredaran senjata api illegal di Indonesia berada pada taraf mencemaskan.

Menurut Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc.,Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional), bahwa hal- hal yang harus diperhatikan adalah pertama, senjata api illegal di Indonesia harus segera secepatnya ditertibkan di kalangan sipil. Memang ada senjata- senjata yang seharusnya di tangan aparat tapi tiba- tiba ada di tangan sipil. Oleh karena itu, harus diawasi mengenai manajemennya baik penyimpanan maupun pergudangan senjata.

Kedua, jangan sampai ada oknum- oknum TNI maupun Polri yang melakukan jual beli senjata api secara illegal, apapun alasannya hal itu tidak bisa dibenarkan.

Ketiga, peredaran senjata api illegal di Indonesia bisa jadi merupakan senjata api selundupan dari luar negeri. Selundupan senjata api bisa jadi dilakukan oleh mafia perdagangan senjata.

” Bagi saya, kalau itu murni selundupan, kemudian dipakai untuk kejahatan, ini berbahaya dan patut diwaspadai. Namun yang lebih berbahaya adalah, ketika ada negara asing yang bermain melalui tangan- tangan intelijen dan agennya berusaha menyelundupkan senjata api. Apakah untuk tujuan mendukung gerakan separatisme maupun menimbulkan rasa tidak aman, sehingga Indonesia terjadi kekacauan di dalam negeri yang mengakibatkan kekacauan baik perekonomiannya maupun pariwisata,” ungkap Politisi dari Partai Amanat Nasional ini.

” Menurut saya, senjata api milik TNI dan Polri juga harus diaudit. Saya kira audit senjata api TNI dan Polri ini sangat penting, harus disesuaikan antara senjata api yang sudah didata dengan yang beredar. Karena bagaimanapun juga, TNI dan Polri juga harus dikontrol. Karena tidak boleh ada satu institusipun di negeri ini yang lepas dari kontrol,” pungkas Muhammad Najib di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.