Ir. Nurdin Tampubolon (Partai Hanura) : Audit BPK Harus Berbasis Kinerja

Ir. Nurdin Tampubolon, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura

Jakarta. Seputar Nusantara. Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI terhadap Kementerian/ Lembaga Pemerintah seringkali mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat. Disamping itu audit BPK juga menjadi acuan bagi pihak- pihak terkait untuk menindak- lanjuti hasil audit tersebut.

Menjadi sorotan tajam karena disamping hasil audit BPK bisa mengarah kepada penyelewengan penggunaan keuangan negara oleh Lembaga yang diaudit. Juga karena sebagai referensi bagi aparat penegak hukum untuk menindak- lanjuti hasil audit yang ditemukan oleh BPK yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Menurut Ir. Nurdin Tampubolon, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat), bahwa sesuai dengan fungsi utama BPK yaitu melakukan audit terhadap seluruh Kementerian/ Lembaga Pemerintah yang mengelola keuangan negara, maka BPK harus melakukan audit berdasarkan kinerja (audit berbasis kinerja). Audit harus dilakukan dari mulai perencanaan program sampai dengan implementasi dari program itu sendiri. Semua harus diaudit oleh BPK, dalam hal ini Kementerian/Lembaga dan instansi- instansi yang menggunakan APBN.

” Audit BPK harus berbasis pada kinerja. Audit harus dilakukan mulai dari perencanaan program itu sendiri. Kalau perencanaannya salah, maka program tersebut tidak berbasis kinerja. Kalau sudah melakukan audit perencanaan baru melakukan audit implementasi. Kenyataannya, BPK seringkali kewalahan karena keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia, red). Setiap tahun masih minim audit BPK terhadap Kementerian/ Lembaga dan Instansi, khususnya audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Provinsi,” ungkap Ir. Nurdin Tampubolon kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Jakarta, Kamis 26 Januari 2012.

Menurut Nurdin Tampubolon, yang duduk di Komisi XI DPR RI, bahwa BPK sekarang sudah menambah tenaga ahli dan auditor, sehingga BPK harus bisa maksimal dalam bekerja untuk mengaudit. Audit BPK, hasil temuannya harus layak untuk ditindak- lanjuti oleh pihak- pihak terkait (aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) jika memang berpotensi merugikan keuangan negara.

” Kenapa masyarakat masih meragukan audit BPK? Karena, hasil audit BPK yang berpotensi merugikan keuangan negara, tidak semuanya bisa ditindak- lanjuti oleh aparat penegak hukum,” terang Politisi dari Partai Hanura ini.

Nurdin Tampubolon lebih lanjut memaparkan bahwa BPK harus independen karena Lembaga ini tidak dibawah Presiden. Maka BPK sebagai Lembaga Independen harus bebas intervensi dari Presiden dan Eksekutif. Audit BPK juga harus sesuai dengan target- target yang telah ditetapkan oleh Lembaga ini.

” BPK sudah mempunyai kriteria penilaian- penilaian. Audit BPK itu bukan permintaan dari Lembaga yang diaudit, tetapi hasil audit BPK harus independen dan tidak diatur- atur oleh Lembaga yang diaudit (audity, red.). Sehingga BPK harus bekerja secara profesional dan proporsional.” pungkas Ir. Nurdin Tampubolon di penghujung wawancara. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.