Ir. Soepriyatno : Masalah TKI, Harus Diperbaiki Dari Mulai Hulu Hingga Hilir

Ir. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra

Jakarta. Seputar Nusantara. Sebanyak 213 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) terancam hukuman mati di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 134 orang terlibat kasus narkoba. Selama tahun 2011 ada 134 kasus narkoba, 65 kasus pembunuhan dan 14 kasus lain seperti perzinahan, sihir dan kepemilikan senjata api. Sebagian kasus tersebut atau sekitar 10 persennya sudah sampai pada putusan hukum final. Dari jumlah tersebut paling banyak terjadi di Malaysia sekitar 147 orang. Peringkat kedua di negara Arab Saudi sebanyak 45 orang. Sisanya ada di Cina, Iran dan lain-lain.

Berdasarkan data resmi di Kementerian Luar Negeri, secara keseluruhan WNI yang berada di luar negeri sebanyak 3.829.601 orang. Paling banyak WNI berada di negara-negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Sedangkan yang berada di Eropa sebanyak 61.657, Amerika Serikat (AS) 135.543, Afrika 4.511. Kemudian yang berada di negara-negara di wilayah Pasifik dan Australia sekitar 66 ribu.

Menurut Ir. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), bahwa sebutan TKI sebagai pahlawan devisa ini sudah salah kaprah. Memang ada dampak ekonomi dari pengiriman TKI ke luar negeri. Tetapi, kalau kita sebut TKI sebagai pahlawan devisa, buktinya nasib ribuan TKI terlantar di luar negeri. Sehingga masih banyak sekali persoalan yang harus diperbaiki.

” Masalah TKI kita ini kacau dari hulu sampai hilir, termasuk sistemnya. Menurut saya, 80% permasalahan TKI ada di dalam negeri, selebihnya 20% masalah di luar negeri. Masalah- masalah TKI ini dari mulai rekrutmen, data TKI seperti kelahiran, alamat dsb…, pelatihannya, itu banyak yang kacau. Sehingga saya tegaskan bahwa masalah TKI kita ini harus diperbaiki dari mulai Hulu hingga Hilir,” ungkap Soepriyatno kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Jakarta, pada Senin 13 Februari 2012.

Soepriyatno menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan memperbaiki persoalan TKI, dari mulai pemberangkatannya, disananya dan pasca kepulangannya. Kita akan terus evaluasi dan perbaiki. Ke depan, TKI dari Desa langsung ke luar negeri, tidak ada lagi penampungan- penampungan. Jangan sampai TKI kita sudah bekerja mati- matian, tetapi masih punya banyak hutang, kemudian pulang ke kampung halamannya habis uangnya.

” Terkait dengan ancaman hukuman mati bagi para TKI kita yang berada di luar negeri, pemerintah harus membuat Satgas (Satuan Tugas, red.) supaya TKI tidak mendapat hukuman pancung, karena TKI adalah warga negara yang harus dilindungi. Pemerintah bersama- sama DPR dan Yudikatif harus berjuang untuk meminimalisir jumlah TKI yang dihukum pancung,” tegasnya.

Lebih lanjut Soepriyatno memaparkan bahwa TKI kita harus dikasih tahu bahwa kultur Indonesia berbeda dengan kultur negara- negara di luar negeri seperti Arab Saudi. Contoh, orang Indonesia biasa menyetrika kain biasa, tetapi di Arab Saudi nyetrika kain sutra, maka kalau tidak hati- hati bisa gosong kain sutranya. Disamping itu, UU tentang Ketenaga-Kerjaan harus kita tata- ulang kembali, kita akan bicara dengan pemerintah dan Mahkamah Konstitusi.

” Masalah TKI kita ini juga sangat erat kaitannya dengan pendidikan dan ketrampilan. Maka, TKI harus dibekali dengan pendidikan yang memadai termasuk bahasa asing dimana TKI ditempatkan. Kemudian masalah yang tidak kalah pentingnya adalah ketrampilan para TKI. Mereka harus dibekali ketrampilan yang baik sehingga akan mampu bekerja di luar negeri,” pungkas Ir. Soepriyatno dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.