Ir. Soepriyatno : Komisi IX DPR Tolak Pemangkasan Anggaran Untuk BKKBN

Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)

Jakarta. Seputar Nusantara. Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) DR. Sugiri Syarief, MPA., menegaskan bahwa ada rencana pemotongan anggaran belanja BKKBN pada tahun 2012. ” Saya kira sangat baik jika DPR tidak menyetujui pemotongan anggaran apalagi kalau nantinya hal ini jadi ketetapan di UU APBN perubahan,” katanya.

Sugiri Syarief menambahkan, jika jadi dipotong maka hal itu akan mengganggu kinerja badan yang tengah fokus pada masalah KB dan kependudukan. ” Yang paling terganggu adalah masalah operasional yang sangat dibutuhkan untuk program KB diantaranya vasektomi, tubektomi dan lain sebagainya, padahal pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat mendesak dilakukan di Indonesia,” katanya.

Kepala BKKBN, Sugiri Syarief menandaskan bahwa pada saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa lebih. ” Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk maka perlu dilakukan berbagai upaya salah satunya revitalisasi KB,” katanya.

Sedangkan Komisi IX DPR RI menyatakan tidak menyetujui rencana pemerintah untuk memotong anggaran belanja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2012.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara I DPR- Senayan, pada Jum’at 9 Maret 2012.

” Komisi IX DPR RI tidak menyetujui pemotongan anggaran belanja BKKBN 2012,” kata Soepriyatno sesaat setelah memimpin rapat dengar pendapat antara DPR dengan BKKBN di ruang Komisi IX.

Soepriyatno menjelaskan bahwa program kependudukan dan keluarga berencana merupakan program prioritas untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang terus membengkak di Tanah Air. ” Untuk itu DPR RI akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.

Soepriyatno lebih lanjut menegaskan, program BKKBN itu sangat penting sekali, ini adalah misi negara. Karena masalah kematian ibu melahirkan, kematian bayi, pertambahan penduduk, dll…itu menentukan kualitas SDM (sumber daya manusia) kedepannya, sehingga pemerintah seharusnya menjadikan BKKBN sebagai lembaga prioritas.

” Daripada masalah kematian bayi, ledakan penduduk dll…menjadikan subsidi membengkak dan menyebabkan beban keuangan negara, maka lebih baik anggaran BKKBN justru ditingkatkan, jangan malah dipotong!” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Mengenai anggaran BKKBN, menurutnya, sekarang ini masih tergolong kecil yakni sekitar Rp 2,8 Triliun. Anggaran yang masih tergolong kecil tersebut, masih mau dipotong sekitar Rp 489 Miliar. Padahal BKKBN sangat beda dengan lembaga lain yang tidak prioritas.

” Mengenai masalah sosialisasi, BKKBN bisa menggunakan media internet, radio dan televisi. Juga bisa komunikasi interaktif dengan masyarakat melalui dialog interaktif. Cuma anggarannya masih minim, maka kita minta kebocoran anggaran di BKKBN diminimalisir,” tegasnya.

Soepriyatno lebih lanjut menjelaskan bahwa tenaga- tenaga penyuluh KB masih sangat diperlukan. Sebab, tenaga penyuluh KB bisa menjangkau dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang belum mendapatkan akses informasi berbasis teknologi.

” Masalah ledakan penduduk ini, pemerintah harus menjadikan BKKBN sebagai lembaga prioritas. Sebab kalau terjadi ledakan penduduk, kematian ibu dan bayi tinggi serta pengangguran meningkat tajam, maka justru akan menimbulkan cost social yang tinggi dan terjadinya pembengkakan anggaran negara,” pungkas Soepriyatno. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.