Ir. Soepriyatno : Masalah TKI, Kewenangan Pemerintah Diperbesar

Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra

Jakarta. Seputar Nusantara. Tujuan dari Penempatan dan Perlindungan bagi para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang dilakukan oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) adalah untuk menempatkan TKI sesuai dengan negara tujuan serta melindungi para TKI tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara I DPR- Senayan, pada Kamis 15 Maret 2012.

Menurut Soepriyatno, kewenangan swasta terhadap masalah TKI akan dikurangi dan kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan diperbesar, termasuk dalam hal ini kewenangan Kemenakertrans dan Kementerian Luar Negeri. Di daerah nantinya akan dibentuk Badan Layanan Terpadu untuk melayani para TKI.

” Jadi para TKI cukup di desa/ daerahnya masing- masing dalam mengurus dokumen- dokumen dan kembali dari Luar Negeri langsung ke desa pula. Jadi kita rubah kesistemannya, termasuk masalah rekrutmen para TKI akan lebih diperketat lagi,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Soepriyatno menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah tidak terbit, tetapi Peraturan Menteri bisa terbit, sehingga penerjemahannya dilakukan sesuai selera Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

” UU N0. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI akan diganti, sebab sudah tidak tepat digunakan sebagai aturan main TKI bagi para TKI,” tandasnya.

” Dan yang lebih penting lagi, sekarang ini sudah tidak ada lagi pungli dan pemerasan- pemerasan terhadap TKI, sebab mereka dari Desa dan kembali langsung ke Desa. Artinya pengurusan dokumen di daerah masing- masing, tidak di Jakarta,” pungkas Soepriyatno. ( Aziz )

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.