MA Sambut Baik 6 Hakim Agung Terpilih
19 - Feb - 2010 | 07:22 | kategori:Hukum
Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi III DPR telah memilih 6 hakim agung. Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa menyambut baik.
“Yang penting ada hasilnya. Karena hampir selama 1,5 tahun, kita kekurangan. Mesti, kita masih kekurangan,” kata Harifin. Hal ini disampaikan dia usai Seminar Nasional Hukum Materiil Peradilan Agama di Redtop Hotel, Jalan Pecenongan Raya, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2010).
Harifin mengaku mempunyai catatan khusus terkait masing-masing hakim agung. ” Keenamnya kan hasil dari DPR dan telah melalui suatu proses semestinya,” ujarnya.
6 Hakim agung yang terpilih adalah Salman Lutthan, Soltoni Mohdally, H Yulius SH, Dr H Supandi SH,MHum, Prof DR Surya Jaya SH MH, dan H Achmad Yamanie SH MH. ( detik.com )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Sebanyak 2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni 212 di Silang Monas- Jakarta Hari Ini
- KPAI Dorong Sistem Deteksi Dini di Sekolah
- KDM Tepis Tudingan Menteri Keuangan Terkait Dana Pemda Yang Mengendap di Bank
- Rombongan Penyanyi Yang Sedang Naik Daun Kecelakaan di Magetan- Jawa Timur
- PP Persis Apresiasi Polri Pulihkan Keamanan
- Jatanras Polda Metro Tangkap 4 Aktor Penculikan Kepala Cabang Bank Jakarta
- Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
- KPK Usut Kasus Pemerasan Izin TKA
- Bareskrim Polri Berikan Trauma Healing
- Kejaksaan Agung : Ada Kejanggalan Perhitungan Laba PT. Sritex 2020- 2021
- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo Soroti Kecurangan Saat Tes UTBK SNBT 2025
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia
- Hakim Erintuah Damanik Pembebas Ronald Tannur Akui Pernah Mencoba Bunuh Diri
- PSU Papua Diupayakan Menggunakan APBD
- Terpidana Korupsi Dipindah ke NK
- KPK Beri Penjelasan Hasto Belum Ditahan
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK