Achmad Syafii : Kebijakan Pemerintahan SBY Untuk Kepentingan Masyarakat

Drs. H. Achmad Syafii, M.Si., Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Mayoritas anggota Fraksi DPR RI menyetujui opsi penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2012 tentang APBN 2012 dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat 30 Maret 2012. Keputusan ini dihasilkan setelah pemungutan suara dilakukan dalam sidang paripurna dini hari tersebut. Melalui mekanisme ini, 356 anggota Fraksi menyatakan mendukung opsi kedua yang menambahkan ayat 6 a pada Pasal 7 UU APBN 2012 yang memberi kesempatan kepada pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi dengan syarat.

” Dalam hal harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15%, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya,” demikian bunyi penambahan ayat 6a tersebut.

Selain Demokrat, Fraksi-Fraksi yang menyatakan setuju adalah Golkar, PAN, PKB dan PPP. Sementara itu, hanya 82 anggota yang menyetujui opsi pertama yang berbunyi bahwa Pasal 7 ayat 6 tidak berubah sehingga tidak ada kenaikan harga BBM. Jumlah dukungan terhadap opsi pertama cukup kecil karena hanya terdiri dari Fraksi PKS dan Gerindra. Dua Fraksi yang konsisten sejak awal menolak memutuskan untuk walk-out, yaitu PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura.

Menurut Drs. H. Achmad Syafii, M. Si., Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa pemerintah akan memberikan subsidi bagi kendaraan umum jika nantinya BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi suatu ketika mengalami kenaikan, sehingga beban masyarakat tidak terlalu besar. Diharapkan dengan kebijakan tersebut, ongkos transportasi tidak terlalu melonjak. Pemerintah sudah menyiapkan subsidi untuk transportasi kendaraan umum.

” Pemerintah juga sudah menyiapkan bantuan untuk rakyat miskin dan program-program pro- rakyat. Bantuan untuk rakyat miskin yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Bantuan langsung ini bersifat sementara dan demi kepentingan rakyat,” ungkap Syafii kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara I DPR RI- Jakarta.

Menurut Syafii, Politisi dari Partai Demokrat ini, bahwa subsidi BBM tersebut sebenarnya lebih banyak dinikmati oleh kalangan masyarakat menengah ke atas. Karena pemakai BBM bersubsidi lebih banyak mobil pribadi dan dalam volume yang besar. Sehingga rakyat kecil sebenarnya tidak begitu banyak yang menikmati subsidi BBM tersebut. Karena rakyat kecil sebagian hanya menggunakan sepeda motor yang volume penggunaan BBM bersubsidinya sedikit, dan sebagian besar rakyat kecil tidak punya kendaraan bermotor sama sekali.

” Pemerintah dalam hal ini juga sudah menghitung secara sangat cermat dan matang. Tidak ada satupun dari pemerintahan dan Fraksi- Fraksi di DPR yang kebijakannya tidak untuk rakyat. Mungkin hanya sudut pandangnya saja yang berbeda. Pemerintah sudah menghitung dengan cermat dan matang untuk menstabilkan perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah saya rasa tidak mungkin untuk mendzolimi rakyat,” tegas Syafii dengan mantap.

Untuk mendukung program pemerintah pusat, menurut Syafii, alangkah baiknya jika Pemerintah Daerah juga menyediakan bus- bus gratis untuk anak- anak sekolah. Sebab hal ini akan meringankan beban orang tua murid dalam hal biaya transportasi.

” Jika memang nantinya BBM bersubsidi mengalami kenaikan, kita sudah siapkan regulasi agar pihak Perhubungan dan Organda dapat memanfaatkan regulasi tersebut untuk meringankan beban masyarakat dalam hal transportasi umum,” ungkap Politisi Partai Demokrat ini.

” Pemerintah juga harus bisa mengendalikan harga- harga, terutama sembako (sembilan bahan pokok). Karena begitu issue kenaikan BBM bersubsidi beredar di masyarakat, harga- harga sudah mengalami kenaikan. Padahal BBM belum naik, maka ini perlu distabilkan lagi agar harga- harga bisa segera turun seperti semula,” ucapnya.

Achmad Syafii berharap : pertama, kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar melakukan efisiensi terhadap anggaran- anggaran yang ada. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan tidak membebani APBN.

Kedua, kita berharap kepada masyarakat agar memahami dan tidak berburuk sangka kepada pemerintah. Sesungguhnya kebijakan ini juga untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Disamping membangun, pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu seperti BLSM, dan bantuan- bantuan lain dalam berbagai program pemerintah yang pro- rakyat. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.