Saidi Butar Butar : Otoritas Jasa Keuangan Harus Bekerja Profesional

Drs. Saidi Butar Butar (mengangkat tangan) saat dilantik menjadi Anggota DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Pada Selasa tanggal 19 Juni 2012, Komisi XI DPR RI telah memutuskan tujuh nama untuk mengisi DK OJK. Muliaman D. Hadad akhirnya terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) setelah Komisi XI DPR melakukan pemilihan secara tertutup. Muliaman yang saat ini masih menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia mengalahkan Achjar Iljas, komisaris Bank Negara Indonesia Syariah dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Sementara itu, enam anggota lainnya dipilih secara voting tertutup, yakni setiap anggota Komisi XI DPR memilih enam nama secara sekaligus. Hasil voting menghasilkan Kepala Bapepam LK Nurhaida sebagai pengumpul suara terbanyak, yakni 54 suara. Adapun calon yang menghasilkan suara terbanyak lainnya adalah mantan Kepala Perwakilan BI New York Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono (53 suara dan Komisioner LPS Firdaus Djaelani (53 suara).

Selanjutnya, mantan Auditor BPK Ilya Avianti (50 suara), mantan Direktur Internasional BI Nelson Tampubolon (50 suara) dan Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto (40 Suara). Keenam calon yang memiliki suara terbanyak terpilih sebagai anggota DK-OJK. Sesuai ketentuan, DPR tidak akan menentukan jabatan masing-masing dari para anggota DK-OJK. Undang-Undang membebaskan mereka untuk membentuk struktur sendiri. Undang-Undang juga tidak mengatakan untuk dipilih secara kelompok.

Menurut Drs. Saidi Butar Butar, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa pilihan anggota Komisi XI DPR RI dalam menentukan DK OJK sudah sesuai dengan aturan dan dibahas berbulan- bulan lamanya, sudah barang tentu mereka profesional.

” Dalam waktu dekat ini DK OJK akan mempersiapkan kantornya, prioritas kerja, struktur organisasi dan tentunya akan menyoroti Perbankan dan juga mengawasi Bank- Bank yang bermasalah serta Lembaga Financial yang tidak profesional,” ungkap Saidi Butar Butar kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Jakarta, pada Selasa 3 Juli 2012.

Menurut Saidi Butar Butar, bahwa Perbankan di Indonesia harus merubah mainsetnya. Karena masyarakat sering mengeluhkan masalah yang berkaitan dengan Perbankan, seperti masalah kredit yang menggunakan agunan, ini sangat memberatkan masyarakat. Karena tidak semua masyarakat mempunyai Sertifikat tanah, mereka hanya mempunyai surat tanah.

” Keluhan- keluhan masyarakat banyak sekali yang berkaitan dengan dunia Perbankan di Indonesia. Kita terkadang berpikir, bagaimana agar kredit untuk masyarakat itu dipermudah, sehingga mereka bisa mempunyai modal buat usaha,” tegas Politisi Partai Demokrat ini.

” OJK diharapkan oleh masyarakat untuk mengawasi Perbankan dan Lembaga- Lembaga Keuangan. Memang OJK betul- betul kita support agar bekerja maksimal. Agar masyarakat Indonesia yang punya uang tenang dalam memutar uangnya, sedangkan yang tidak punya uang bisa menikmati kredit Perbankan dengan mudah dan cepat,” pungkas Saidi Butar Butar di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.