H. Achmad Syafii : Masyarakat Harus Dilibatkan Dalam Pembangunan

Drs. H. Achmad Syafii, M. Si., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Aspirasi yang sering disampaikan oleh masyarakat kepada kami sebagai wakil rakyat, terutama mengenai masalah pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan di Madura. Masyarakat sering menyampaikan aspirasi akan pentingnya pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan oleh Drs. H. Achmad Syafii, M. Si., Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan pada hari Selasa, 9 Juli 2012.

” Masalah pembangunan infrastruktur sering masyarakat sampaikan kepada kami, baik pada waktu dulu saya menjabat sebagai Bupati Pamekasan maupun sekarang saat saya menjadi wakil rakyat di Senayan,” ungkap Syafii yang pernah menjabat Bupati Pamekasan- Madura ini.

Yang kedua, masalah infrastruktur pendidikan, misal pembangunan sekolah- sekolah, madrasah, pesantren dan sarana peribadatan seperti masjid dan musholla. Kemudian yang ketiga adalah mengenai infrastruktur pertanian. Tetapi yang menonjol dua tadi, yakni infrastruktur jalan dan pendidikan. Untuk masalah perdagangan juga menjadi perhatian masyarakat Madura, karena sebagian masyarakat juga bekerja di sektor perdagangan.

” Hal – hal tersebut tentu menjadi perhatian kita sebagai wakil rakyat dan sudah barang tentu akan terus diperjuangkan.  Masalah tindak- lanjut oleh  pemerintah itu sudah berjalan, tetapi kalau untuk memenuhi keinginan masyarakat sudah barang tentu butuh waktu. Sebab aspirasi rakyat ini beragam dan banyak sekali,” tegas Syafii.

Menurutnya, aspirasi masyarakat harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bisa menentukan skala prioritas dalam pembangunan.  Hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua aspirasi masyarakat bisa terpenuhi.

” Apalagi menjadi anggota DPR RI yang teritorialnya sudah menyangkut seluruh wilayah Indonesia, tetapi tentu aspirasi daerah akan terus kita perjuangkan. Kita juga dihadapkan pada persoalan, bahwa di DPR ada tugas masing- masing Komisi yang terkadang masyarakat tidak tahu. Contoh, sekarang saya di Komisi II yang membidangi masalah pemerintahan , tetapi ketika kita pulang ke daerah, yang ditanyakan masalah infrastruktur yang merupakan tugas Komisi V DPR,” imbuh Politisi Partai Demokrat asal Madura ini.

Sedangkan kendala- kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, tentu masalah kemampuan anggaran, anggaran kita itu terbatas sedangkan aspirasi yang masuk begitu banyak.

” Dulu saya pernah menjadi Bupati Pamekasan, aspirasi yang masuk melalui Musbangdes, kemudian Musbangkec, dan Musbang daerah kemudian masuk ke pemerintah daerah, itu setelah diperas, kemampuan pemerintah daerah hanya 10% dari semua aspirasi yang masuk. Itu semua sudah melalui beberapa tahapan. Itu belum termasuk aspirasi yang masuk melalui DPRD, karena mereka wakil rakyat yang dekat dan punya kepentingan dengan masyarakat, maka juga harus diperhatikan,” terangnya.

” Saya kira kita sudah menerapkan pembangunan mental terutama pendidikan. Sebelum pemerintah pusat menerapkan anggaran 20% bagi pendidikan, kami pada tahun 2006 di Pamekasan sudah menerapkan anggaran pendidikan lebih dari 20%. Karena kita menganggap pendidikan ini penting dan tidak akan ada bangsa yang maju tanpa pendidikan yang maju pula.  Jadi masyarakat maju dan peradaban akan berkembang jika pendidikan menjadi skala prioritas,” imbuhnya.

Disamping itu juga, sekarang ini secara nasional, anggaran Keagamaan cukup tinggi, sehingga ini bisa menjadi momentum dalam rangka peningkatan kualitas moral bangsa Indonesia. Di daerah juga ada lembaga- lembaga yang bersifat vertikal yang dibawahi langsung oleh Kementerian Agama.

” Saya kira pemerintah daerah punya kewajiban untuk mengembangkan lembaga- lembaga di daerah, terutama swasta Keagamaan. Dulu kita anggarkan bantuan guru ngaji dan guru swasta yang itu tidak dibawah Kementerian Agama, pada waktu itu Pemda juga perhatikan,” ungkap Anggota Komisi II DPR RI ini.

Masalah peningkatan kesejahteraan, Syafii selalu mengatakan bahwa masyarakat Indonesaia dan khususnya masyarakat Madura, tingkat partisipasi terhadap pembangunan cukup tinggi. Nah, mengapa sekarang ini cenderung mereka dikatakan kurang berpartisipasi terhadap pembangunan? Karena pemerintah semenjak orde baru, tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan itu. Sehingga akibat daripada itu, masyarakat kita menjadi pasif terhadap pembangunan dan korupsi merajalela karena kontrol masyarakat kurang.

” Maka, mari kita libatkan masyarakat dalam pembangunan. Sebetulnya, pemerintah itu bukan pelaksana pembangunan, hanya sebagai koordinator saja dari pembangunan dan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat. Sudah kita coba pada waktu saya menjabat Bupati Pamekasan dan terbukti berhasil,” ucap Mantan Bupati Pamekasan- Madura periode 2003- 2008 ini.

” Ada beberapa keuntungan jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan, pertama, rasa memiliki masyarakat akan tinggi terhadap pembangunan itu. Kedua, biaya pembangunan akan lebih murah dan ketiga, karena masyarakat merasa ikut memiliki, maka ketika terjadi kerusakan- kerusakan, mereka akan ikut memikirkan. Suatu contoh, di daerah yang sering terjadi, ketika sekolah SD Negeri ambruk, masyarakat acuh tak acuh karena tidak dilibatkan dalam pembangunan SD Negeri. Tetapi ketika madrasah swasta rusak, masyarakat ikut berpikir dan mereka iuran untuk memperbaikinya,” pungkas Syafii dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.