Ir. Muhammad Najib : Indonesia Berikan Pelayanan Terbaik Pengungsi Rohingya

Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc., Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional)

Jakarta. Seputar Nusantara. Krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar belum juga usai. Indonesia harus berhati- hati dalam menyikapi permasalahan konflik di Rohingya- Myanmar.

Menurut Ir. H. Muhammad Najib, M. Sc., Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia harus mampu membantu muslim di Rohingya. Kemudian, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar secara politik maupun ekonomi, tentu Indonesia secara terbuka atau tidak memainkan peran yang sangat penting di Myanmar.

” Nah saya mengetahui, walaupun Indonesia katakanlah menyampaikan sikapnya sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden SBY menjelang buka puasa, dianggap oleh kelompok- kelompok tertentu kurang keras. Saya kira dibawah permukaan, Indonesia telah memberikan peran yang signifikan. Karena, kalau kita bicara muslim di Provinsi Arakan atau etnis Rohingya, itu bukan persoalan baru tetapi sudah lama,” ungkap Muhammad Najib kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara I DPR RI, pada Senin 13 Agustus 2012.

Lebih lanjut Najib memaparkan, memang negara Myanmar ada agama minoritas, dan etnis Rohingya ini salah satu etnis kecil di Myanmar. Konsolidasi di Myanmar belum selesai, berbeda dengan Indonesia dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika proses Demokratisasi dan HAM cepat selesai. Konflik sektarian di Myanmar bisa muncul setiap saat, dan konflik Rohingya ini sudah berkali- kali terjadi dengan dipicu hal- hal yang terkadang kecil.

” Di Indonesia ada sejumlah pengungsi Rohingya dan Indonesia berusaha memberikan yang terbaik kepada pengungsi Rohingya, termasuk tidak memulangkan secara paksa pengungsi Rohingya ke negara Myanmar. Nah bersamaan dengan itu, Indonesia juga memainkan peran untuk Demokratisasi di Myanmar, agar Myanmar menghormati HAM secara keseluruhan sehingga nantinya bukan hanya suku Rohingya yang bisa menikmati kebebasan sebagai warga negara dan mendapatkan hak- haknya, termasuk juga mendapatkan perlindungan sebagaimana prinsip- prinsip HAM. Bahkan dalam konteks Demokrasi, itu seluruh masyarakat Myanmar akan menikmati Demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM,” tegasnya.

Jadi, lanjut Najib, Indonesia betul- betul secara konsisten dan terus menerus berusaha agar pemerintah Myanmar bisa Demokratis dan menghormati HAM. Secara spesifik tentu ada komunikasi intensif antara Menteri Luar Negeri RI dengan Pemerintah Myanmar. Itu yang dimainkan peranannya oleh pemerintah Indonesia.

” Masalah etnis Rohingya ini tidak bisa sehari atau dua hari selesai, tetapi butuh waktu berbulan- bulan dan Indonesia berharap ada perbaikan- perbaikan yang substantif, mendasar dan objektif di negara Myanmar, khususnya dalam menyelasaikan masalah Rohingya,” imbuhnya.

” Rohingya tertutup karena pemerintahan Myanmar militeristik dan diktator dan seluruh dunia sudah mengakuinya. Oleh karena itu, kita memberikan dukungan moril kepada Aung San Suu Kyi, karena dia berusaha meletakkan dasar- dasar demokratisasi dan HAM,” tegas Najib.

Tetapi kita tidak boleh berpaku pada seseorang, tetapi pada sistem yang demokratis dan menghormati HAM, sehingga siapapun pemimpinnya, negara Myanmar akan demokratis dan menghormati HAM.

” Sampai sekarang tidak ada jumlah pasti korban etnis Rohingya, kalau dari tokoh- tokoh yang datang ke Komisi I DPR tadi, korbannya mencapai 3.000 orang. Sedangkan menurut pemerintah Myanmar antara 50- 100 korban meninggal. Beberapa media juga berbeda dalam memberitakan jumlah korban meninggal dunia etnis Rohingya,” pungkas Muhammad Najib di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.