Bambang Wuryanto : PDI Perjuangan Akan Lakukan Introspeksi & Retrospeksi

Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (kiri) dan Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi (kanan)

Jakarta. Seputar Nusantara. Moratorium (penghentian sementara) kunjungan kerja (kunker) anggota DPR RI ke luar negeri sedang hangat diperdebatkan di DPR. Fraksi PDI Perjuangan di DPR, melalui Ketua Fraksinya Puan Maharani, akhirnya mengambil sikap menyetujui Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

” Kami ingin menyatakan bahwa untuk masalah studi banding ke luar negeri, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI setuju dengan adanya Moratorium,” jelas Puan Maharani, pada Selasa 11 September 2012, kepada wartawan di Gedung DPR RI- Jakarta.

Puan Maharani menegaskan, akan meminta kepada seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan tidak bepergian ke luar negeri, dengan alasan studi banding yang dinilai tidak perlu. ” Kami akan segera meminta kepada semua teman-teman anggota Fraksi PDI Perjuangan, tidak bepergian dalam studi banding, yang kami  anggap tidak  perlu untuk bepergian ke luar negeri,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Menurut Bambang Wuryanto, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, bahwa dengan menyetujui adanya Moratorium Kunker anggota DPR ke luar negeri, berarti Fraksi PDI Perjuangan DPR akan melakukan introspeksi dan retrospeksi diri supaya bagaimana benar-benar bisa bekerja mendengarkan suara rakyat.

” Di Fraksi PDI Perjuangan DPR, keputusan resmi Rapat Pimpinan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi, Moratorium berlaku, kami akan melakukan introspeksi dan retrospeksi bagi diri kami dan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan supaya melaksanakan keputusan Fraksi ,” kata Bambang Wuryanto kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Jumat 14 September 2012.

Bambang Wuryanto menjelaskan bahwa introspeksi artinya mawas diri kedalam, apakah Kunker ke luar negeri ini cocok dengan tata nilai kita dan apakah kunker ke luar negeri cocok dengan ideologi yang kita emban. Sedangkan retrospeksi artinya kalau sudah cocok, maka perilaku kita harus mencerminkan itu, artinya selama di luar negeri perilakunya harus mencerminkan tata nilai dan ideologi yang diemban oleh PDI Perjuangan.

” Dalam rapat Pleno Fraksi tadi, juga sudah dijelaskan, apa saja yang anggota Fraksi PDI Perjuangan lakukan selama kunker ke luar negeri. Sebagian besar anggota Fraksi kami kan sudah pernah melakukan kunker ke luar negeri, hanya 2 orang saja yang belum pernah. Artinya mereka tentu bisa melakukan introspeksi dan retrospeksi,” tegasnya.

Lebih lanjut Bambang Wuryanto memaparkan bahwa kalau kunker ke luar negeri ini memang tidak sesuai dengan tata nilai dan ideologi Partai, maka tidak hanya Moratorium saja, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menolak kunker ke luar negeri sampai akhir masa jabatan.

Dalam retrospeksi, lanjutnya, itu menyangkut perilaku, maka penting untuk mengeluarkan SOP (Standart Operasional Procedure) PDI Perjuangan dalam melakukan kunker ke luar negeri.

” Pimpinan DPR RI belum ada ketegasan dalam menentukan Moratorium atau tidak kunker ke luar negeri, artinya ini tidak jelas. Kalau seluruh Fraksi di DPR mengatakan hal yang sama perlu adanya Moratorium, tentu Pimpinan DPR akan mengatakan stop kunker ke luar negeri. Ini tergantung pada 9 Fraksi di DPR RI,” imbuhnya.

Alasan yang mendasar dengan adanya wacana Moratorium ini, menurutnya, karena publik mendesak penghentian kunker ke luar negeri. Publik menganggap bahwa kunker ke luar negeri anggota DPR hanya dijadikan ajang “plesiran” anggota DPR saja.

” Kalau yang saya alami ketika kunker ke luar negeri, tidak ada itu plesiran. Ketika RUU Migas saya ikut kunker ke luar negeri, tetapi acaranya sangat padat dan benar- benar untuk studi banding mengenai Migas. Disana saya memang betul- betul punya tugas berat, kita berdialog dengan Senator, Menteri Energi, karena ini menyangkut kebijakan nasional soal energi. Termasuk kita berdialog dengan pelaku usaha yang terkait dengan energi, kita betul- betul adu argumentasi,” ungkap Politisi PDI Perjuangan ini.

” Termasuk kita adu argumentasi dengan Exxon, Cevron dan Conoco Phillips, waktu itu berlangsung di Washington DC- Amerika Serikta. Yang seperti ini pasti tidak bisa diambil di internet. Jadi ini merupakan kelemahan, karena saat acara yang membahas kepentingan bangsa dan negara tidak diliput oleh media, sedangkan saat acara santai yang dimanfaatkan untuk jalan- jalan itu di area publik. Maka SOP- nya harus diperbaiki, kedepan perlu mengikutsertakan wartawan saat kunker ke luar negeri, agar kegiatan disana bisa diliput dan diketahui masyarakat luas,” pungkas Bambang Wuryanto di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.