Dimyati Natakusumah : Saya Tak Akan Loloskan Revisi UU KPK Jika Lukai Rakyat

Dimyati Natakusumah, Wakil Ketua Baleg DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Draf usulan revisi Undang- Undang KPK yang saat ini ada di Baleg, menuai polemik karena disinyalir akan memperlemah fungsi dan wewenang KPK. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Dimyati Natakusumah, Baleg tidak akan meloloskan usulan revisi undang-undang KPK jika melukai hati rakyat.

” Saya tidak akan mudah meloloskan revisi undang-undang KPK kalau kedayagunaannya kurang, apalagi kalau melukai hati rakyat. Berbahaya juga kalau sebuah undang-undang keluar dan melukai hati rakyat,” kata Dimyati.

Hal itu disampaikan dalam diskusi dengan tema “Revisi UU KPK: Menguatkan atau Melemahkan Pemberantasan Korupsi”, yang dihadiri Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika, Peneliti ICW Emerson Yuntho dan Praktisi Hukum Petrus Selestinus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Menurut Dimyati, harus diketahui proses pembentukan undang-undang. Yaitu berasal dari komisi yang mengusulkan rancangan, kemudian di komisi dibahas dengan alat kelengkapan, baru kemudian masuk ke Baleg sebelum diparipurnakan.

” Dalam prosesnya, tanpa stempel Baleg nggak bisa masuk paripurna DPR, sejak baleg dibentuk, undang-undang baru yang pertama masuk ke baleg ya baru satu ini (revisi undang-undang KPK),” tuturnya.

Ia menjelaskan, lama waktu kajian usulan revisi undang-undang di badan legislasi kalau wajar seharusnya hanya 20 hari, tetapi jika tidak maka bisa dalam dua kali masa persidangan.

” Aspek formal, substansi, redaksi dan asasnya itu harus tepat guna. Semua masukan yang ada itu bagus, saya yakin kalau semua kompak dan semua partai mendukung pemberantasan korupsi maka beres sudah (tidak akan lolos ke paripurna),” kata politisi PPP itu. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.