Permadi : Koruptor Layak Ditembak Mati !
11 - Apr - 2010 | 12:04 | kategori:Hukum
Jakarta. Seputar Nusantara. Politisi Partai Gerindra Permadi punya usulan jitu untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Menurutnya, hukuman yang layak untuk koruptor adalah ditembak mati.
“Saya minta hukuman yang tepat untuk para koruptor ini adalah ditembak mati,” ujar Permadi dalam diskusi di Doekoen Coffee, Graha Pancoran Mas, Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (11/4/2010).
Permadi menilai kondisi korupsi di Indonesia sudah sangat mewabah. Dan faktanya memang Indonesia termasuk negara terkorup di Asia.
Pria yang kerap tampil hitam-hitam ini mendesak Presiden segera menetapkan negara dalam keadaan gawat darurat korupsi.
“Saya minta Presiden mengeluarkan Perppu yang membuat para koruptor itu jera,” pungkas pria yang mengaku penyambung lidah Bung Karno ini. ( dtc )
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Sebanyak 2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni 212 di Silang Monas- Jakarta Hari Ini
- KPAI Dorong Sistem Deteksi Dini di Sekolah
- KDM Tepis Tudingan Menteri Keuangan Terkait Dana Pemda Yang Mengendap di Bank
- Rombongan Penyanyi Yang Sedang Naik Daun Kecelakaan di Magetan- Jawa Timur
- PP Persis Apresiasi Polri Pulihkan Keamanan
- Jatanras Polda Metro Tangkap 4 Aktor Penculikan Kepala Cabang Bank Jakarta
- Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
- KPK Usut Kasus Pemerasan Izin TKA
- Bareskrim Polri Berikan Trauma Healing
- Kejaksaan Agung : Ada Kejanggalan Perhitungan Laba PT. Sritex 2020- 2021
- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo Soroti Kecurangan Saat Tes UTBK SNBT 2025
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia
- Hakim Erintuah Damanik Pembebas Ronald Tannur Akui Pernah Mencoba Bunuh Diri
- PSU Papua Diupayakan Menggunakan APBD
- Terpidana Korupsi Dipindah ke NK
- KPK Beri Penjelasan Hasto Belum Ditahan
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK