Ir. Soepriyatno : Presiden Jangan Salah Gunakan Fasilitas Negara Untuk Partainya

Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. Rangkap jabatan yang diemban oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Menteri menimbulkan reaksi dari banyak pihak. Ahli Hukum Tata Negara Adnan Buyung Naustion menyesalkan sikap SBY yang menduduki jabatan ganda, yaitu sebagai Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Adnan Buyung apa yang dilakukan SBY melanggar etika politik.

Menurut Adnan,  hal tersebut melanggar norma-norma dan nilai kepatutan dan kelayakan dalam memegang jabatan Presiden. SBY harus tahu makna Presiden. Presiden itu dipilih oleh rakyat berdasarkan konstitusi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus.

Oleh karena itu dia harus fokus pada jabatannya. Maka tidak layak, tidak pantas, tidak patut dia melanggar etika. Beliau sekarang merangkap Ketua Umum Partai. Jadi jangan bias, beliau adalah Ketua Umum seluruh Indonesia. Dia Presiden Indonesia atau Presiden Demokrat?

Sedangkan menurut Ir. H. Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), bahwa dengan adanya rangkap jabatan tersebut, akhirnya akan mengaburkan konsep/ sistem Presidensial. Karena dalam sistem Presidensial itu, Presiden dan para Menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Politik, ini pertama.

” Kemudian kedua, para Ketua Partai Politik akan senang, karena sudah ada contohnya Presiden juga merangkap Ketua Umum Partai. Dan tragisnya lagi, Presiden tidak akan berani menegur para Menteri yang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum partai, karena dirinya sendiri juga merangkap jabatan,” ungkap Ir. Soepriyatno kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Selasa 2 April 2013.

Lebih lanjut Soepriyatno menegaskan bahwa, nantinya dikhawatirkan Presiden akan lebih banyak mengurus partainya daripada mengurus negara, karena Presiden juga merangkap Ketua Umum Partai.

” Para Menteri yang merangkap jabatan Ketua Umum Partai, sekarang ini akan berfoya- foya, karena berpikiran bahwa Presiden tidak akan mengawasi dan mengkritik Menteri yang rangkap jabatan, karena sama saja Presiden mengkritik dirinya sendiri,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Soepriyatno memaparkan bahwa sekarang ini, dengan Presiden merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai, sudah memberikan contoh yang sangat buruk dalam proses demokrasi di Indonesia.

” Yang kita takutkan adalah, nanti rame- rame merampok uang negara dengan mengaburkan antara jabatan Presiden dengan jabatan Ketua Umum Partai. Ketiga, jangan sampai Presiden dan Para Menteri yang merangkap jabatan Ketua Umum Partai, menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan Partainya,” pungkas Soepriyatno dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.