Roem Kono : Pemerintah Harus Sejahterakan Rakyat Bidang Perumahan

Drs. H. Roem Kono, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar

Jakarta. Seputar Nusantara. Minimnya pertumbuhan rumah layak huni itu sangat memprihatinkan dan sangat bertolak belakang dengan Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen (perubahan) Kedua. Dalam pasal itu menyatakan setiap warga negara berhak tinggal di rumah dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemenuhan kebutuhan perumahan merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat, yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara.

Pemenuhan akan perumahan juga merupakan pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Rumah juga merupakan institusi sosial yang menjadi wadah interaksi sosial antar individu, sarana transformasi nilai, budaya dan pembentukan sikap maupun perilaku individu sebelum dirinya terjun ke tengah- tengah masyarakat.

Menurut Drs. H. Roem Kono, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, bahwa meski sudah diikat oleh UUD 1945, kenyataan di tengah masyarakat kita sangat bertolak belakang. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa lebih, tiap tahun setidaknya membutuhkan 8 juta unit rumah layak huni. Kecepatan pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan percepatan pertumbuhan ekonomi masing-masing penduduk, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan rumah layak huni menjadi berkurang. Dampaknya bisa dilihat di tengah masyarakat kita, khususnya yang hidup di perkotaan.

” Meskipun rumah berperan besar sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia Indonesia di masa depan, namun ternyata pemerintah sepertinya menutup mata terhadap keadaan memprihatinkan yang dialami rakyat kalangan bawah itu. Pemerintah yang seharusnya memproteksi terhadap rakyat miskin untuk memperoleh rumah, ternyata tidak memiliki komitmen untuk itu. Berbeda halnya dengan Malaysia ataupun Singapura. Di mana penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dikuasai pemerintah. Sedangkan penyediaan properti bagi kalangan menengah ke atas baru diserahkan kepada pihak pengembang swasta,” ungkap Roem Kono kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI, pada Senin 16 September 2013.

Lebih lanjut Roem Kono menjelaskan,  jadi tidak heran kalau dikatakan pemerintah tidak punya kekuatan menyediakan properti untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Akibat lemahnya proteksi dari pemerintah, sehingga tak heran rumah murah yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu banyak dikuasai masyarakat berpenghasilan menengah. Bukan untuk ditempati, tapi dikuasai sebagai investasi.

” Masalah krusial yang dihadapi oleh pemerintah adalah mengenai anggaran. Kalau anggarannya sangat minim, bagaimana pemerintah mau mendukung masalah perumahan bagi rakyat ini? Semua program tentunya harus didukung oleh anggaran yang memadai, tetapi dalam situasi ekonomi yang seperti ini, otomatis pemerintah tidak maksimal dalam mendukung perumahan bagi rakyat kalangan bawah,” tegas Roem Kono, Politisi Partai Golkar ini.

Selanjutnya Roem Kono memaparkan, oleh karena itu, pemerintah harus betul- betul bisa memaksimalkan keringanan- keringanan dalam memberikan bunga kredit perumahan dan uang muka yang murah. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan- kebijakan baru untuk memberikan kesejahteraan rakyat di bidang perumahan. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.