Ir. Nuki Sutarno : Suksesnya Pemilu 2014 Tergantung Suksesnya Masalah DPT

Ir. H. Nuki Sutarno Wirjowerdojo, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 sudah di depan mata. Semua kontestan mulai partai politik, calon anggota legislatif, hingga calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah ramai-ramai melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada daerah pemilihannya masing-masing.

Proses pelaksanaan Pemilu 2014 pun saat ini sudah memasuki tahap penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial dalam menjamin terlaksananya pemilu yang berkualitas, demokratis, serta jujur dan adil. Akurasi data pemilih merupakan sebuah prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan demokrasi elektoral.

Di sana terdapat hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang untuk ikut memilih dan dipilih (rights to vote and rights to be candidate). Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 102/PUUVII/ 2009, 6 Juli 2009 dengan merujuk Putusan MK No. 011- 017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari tahun 2004 yang telah menegaskan, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (rights to vote and rights to be candidate), adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan hak dimaksud, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Menurut Ir. H. Nuki Sutarno Wirjowerdojo, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa Pemilu itu adalah DPT. Kenapa demikian? Karena bisa dibilang Jurdil dan sebagainya…apabila DPT itu akurat sebagai landasan pembagian suara dan kursi. DPT itu awalnya dari DP4 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kemendagri. DP4 itu berjumlah 190 Juta pemilih, walaupun itu belum bisa dibilang akurat atau tidak. Tapi itulah yang diberikan oleh Dukcapil Kemendagri kepada KPU.

” KPU kemudian melakukan kegiatan Sidarlih untuk pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran itu sampai saat ini baru 186 juta. Kalau kita anggap dua- duanya benar, berarti masih ada selisih 4 juta pemilih. Nah 4 juta pemilih itu kan bisa 10 kursi DPR RI, itu tidak jelas kemana larinya,” terang Nuki Sutarno kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1DPR- Senayan, pada Jumat 25 Oktober 2013.

Nuki Sutarno menegaskan, jikalau pada Pemilu 2014 ada masalah kekuranagn surat suara, terus bagaimana? Misalkan, logistik Pemilu jika hanya menyiapkan 186 juta surat suara, kemudian yang 4 juta pemilih mau nyoblos apa, karena tidak ada surat suaranya.

” Kembali saya tegaskan bahwa Pemilu adalah DPT. DPT yang kita sepakati adalah DPT yang akurat dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Padahal pembahasan DPT ini sudah dilakukan antara Komisi II DPR dangan KPU sampai 4 kali RDP. Angka 186 juta tersebut merupakan angka yang belum akurat, apalagi dikaitkan dengan temuan Bawaslu ada sekitar 11 juta pemilih bermasalah,” tegas Nuki Sutarno.

Menurutnya, ketiga badan yakni KPU, Dukcapil Kemendagri dan Bawaslu belum ada keputusan masalah angka jumlah pemilih tetap. Kalau ketiga badan tersebut belum mempunyai kesamaan dalam hal angka, maka apa yang mau diputuskan dalam hal DPT, karena masih ada perbedaan angka.

” Angka dari Kemendagri, KPU dan Bawaslu belum ada kesamaan, maka kemudian ditunda 2 minggu lagi. Kita mengharapkan angka DPT bisa segera diputuskan agar dapat mempersiapkan kegiatan selanjutnya seperti masalah logistik Pemilu,” tegas Politisi Partai Demokrat ini.

Nuki Sutarno memaparkan, kisruh DPT itu tidak ada kaitan dengan e- KTP. Justru dengan adanya e- KTP mendukung suksesnya DPT pemilih, karena di e- KTP sudah ada NIK. Maka tidak ada pemilih ganda dengan adanya e- KTP, karena sudah ada NIK dan foto retina mata.

” Tetapi masih banyak warga masyarakat yang belum punya e- KTP, seperti penduduk yang hidup di pulau- pulau kecil, terpencil dan hutan- hutan yang jauh dari jangkauan. Kalau DPT sudah akurat, kita harapkan Pemilu akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Yang tidak kalah pentingnya, menurut Nuki Sutarno adalah masalah IT Pemilu, karena pada tanggal 9 April 2014 akan ada lalu- lintas data melalui IT. Maka itu harus ada pengamanan data dari serangan hackers. Tidak bisa kita bayangkan kalau tiba- tiba ada serangan dari hackers yang merusak IT Pemilu 2014. IT itu memang ada plus minusnya IT. Harus ada yang mengamankan IT Pemilu 2014.

” Untuk mengamankan IT Pemilu 2014 boleh siapa saja, yang penting ada yang mengamankan secara profesional. Mereka harus tahu pola pikir hackers, sehingga bisa membuat barikade pengamanan dari seranagn hackers,” pungkas Nuki Sutarno dipenghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.