Talk Show DPD RI : Tantangan Pembangunan Ekonomi (Daerah)

Jakarta. Seputar Nusantara. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI pada Jumat, 13 Juni 2014 mengadakan kegiatan Talk Show Perspektif Indonesia dengan Tema : ” Tantangan Pembangunan Ekonomi (Daerah).” Talk Show berlangsung dari pukul 14.00- 15.00, bertempat di ruang Pressroom DPD RI.

Dalam acara Talk Show tersebut hadir sebagai nara sumber diantaranya ; Teddy Lesmana, M.Mngt, M. Sc., (Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI), Muhammad Nur Sholikin (Direktur Riset dan Reformasi Kelembagaan PSHK/ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan Jajat Nurjaman (Direktur Eksekutif NCID/ Nurjaman Center for Indonesian Democracy). Sedangkan sebagai Moderator Talk Show adalah Agrani Sihombing (RRI Pro3 FM).

Menurut Teddy Lesmana, bahwa visi dan misi Capres di bidang ekonomi masih bisa dikatakan hampir sama, mereka sama- sama ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Sedangkan Prabowo sedikit lebih tipis masalah visi dan misi dibidang ekonominya, dibandingkan dengan Jokowi. Hanya cara penyampaiannya saja yang berbeda diantara mereka.

” Yang penting menurut saya adalah Capres harus mampu mengembangkan energi, infrastruktur dan pangan. Program- program tersebut sangat penting bagi Indonesia ke depan, karena memang akan sangat menunjang pembangunan nasional,” terang Teddy Lesmana.

Teddy Lesmana memaparkan, pada debat Capres yang pertama, Prabowo- Hatta menyampaikan masalah yang normatif (hanya grand design), belum pada hal- hal yang konkrit. Sedangkan Jokowi- JK menyampaikan pengalaman- pengalamannya di birokrasi pemerintahan.

” Menurut hemat saya, untuk level negara, tentu tantangannya ada di domestik, regional dan global. Masalah di domestik seperti infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dll. Masalah regional seperti tantangan dalam masyarakat ekonomi ASEAN, hubungan bilateral dll. Dan masalah global tentu masalah yang berkaitan dengan hubungan internasional,” tegas Teddy Lesmana.

Sedangkan Muhammad Nur Sholikin menegaskan bahwa daerah mempunyai hak untuk memberdayakan daerahnya masing- masing. Daerah juga harus mempunyai kewenangan yang besar untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya.

” Desentralisasi memberikan hak untuk mengatur dan mengelola daerahnya. Daerah juga berhak membuat Perda (peraturan daerah) dalam mengeluarkan sebuah kebijakan. Perda harus bisa mengeksplorasi kemampuan daerah tersebut, sehingga akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” ungkap Nur Sholikin.

Nur Sholikin menjelaskan, bahwa perlu dilembagakannya masalah desentralisasi. Sehingga perlu lagi ada Kementerian Otonomi Daerah yang bertugas mengatur dan mengawasi otonomi daerah.

Disisi lain, Jajat Nurjaman memaparkan, bahwa isu- isu negatif yang dari awal diarahkan ke Prabowo, justru akan bisa membuat rakyat menjadi simpati dengan menilai bahwa Prabowo ‘terdzolimi’. Isu- isu negatif yang menyerang Prabowo bisa membuat kejadian tahun 2004, dimana SBY juga ‘terdzolimi’ menjadi pemenang Pilpres.

” Debat Capres sangat mempengaruhi pemilih, khususnya pemilih pemula. Karena faktor tutur bahasa, gaya bicara dan penyampaian visi, misi dan program akan mempengaruhi masyarakat,” terang Jajat Nurjaman.

Jajat Nurjaman lebih lanjut memaparkan bahwa, akan bisa terjadi lagi di Indonesia, Capres yang seolah- olah ‘terdzolimi’, justru akan lebih mendapatkan simpati dari masyarakat. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.