Talk Show DPD RI : ” Perang Antar- Jenderal Prabowo dan Jokowi.”

Jakarta. Seputar Nusantara. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI pada Jumat, 20 Juni 2014 mengadakan kegiatan Talk Show Perspektif Indonesia dengan Tema : ” Perang Antar-Jenderal Prabowo dan Jokowi.” Talk Show berlangsung dari pukul 14.00- 15.00, bertempat di ruang Pressroom DPD RI.

Dalam acara Talk Show tersebut hadir sebagai nara sumber diantaranya ; Erma Suryani Ranik (Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat), Prof. DR. Indria Samego (Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI) dan Salim Said (Direktur Eksekutif Institut Peradaban). Sedangkan sebagai Moderator Talk Show adalah Agrani Sihombing (RRI Pro3 FM).

Menurut Erma Suryani Ranik, bahwa pada Pemilu Legislatif 2014 ini, TNI dan Polri bersikap netral dan tidak memihak ke parpol manapun. Ini membuktikan bahwa reformasi TNI dan Polri sudah mulai berhasil, karena tidak lagi terjun ke politik praktis.

” Bagi kami di daerah, yang penting diperjuangkan adalah mengenai isu perbatasan dan isu pertahanan di daerah- daerah perbatasan. Seperti di Kalimantan Barat, isu pertahanan sangat kental dibandingkan yang lainnya,” ungkap Erma Suryani, Senator asal Kalbar ini.

Menurut Erma Suryani, pada pesta demokrasi, kemungkinan birokrat bergerak ke salah satu parpol memang bisa terjadi. Tetapi dengan adanya aturan- aturan yang mengikat dan ketat di birokrasi, maka mereka bergerak dengan sembunyi- sembunyi alias tidak vulgar.

” Partai politik memang belum punya peranan yang kuat/masih lemah dalam meningkatkan kualitas kadernya di Parlemen. Maka sering terjadi, anggota parlemen yang tidak menguasai masalah dan hanya sekedar duduk dan diam saja di Parlemen,” tegas Erma Suryani Ranik.

Sedangkan menurut Prof. DR. Indria Samego, bahwa memang TNI lebih menonjol di perpolitikan nasional dibandingkan dengan Polri. Pengaruh individu menjadi pemicu mereka berpolitik, kalau masalah perpecahan di tubuh TNI ada, tetapi hanya sedikit sekali.

” Pada awal- awal reformasi, memang ada sedikit perpecahan di tubuh TNI. Tetapi untuk sekarang ini, perpecahan di tubuh TNI nyaris tidak ada. Yang ada hanyalah para purnawirawan TNI yang berpolitik, kemudian seolah- olah mereka membawa gerbong TNI. Padahal ketika TNI sudah purnawirawan, maka mereka menjadi warga sipil biasa,” terang Indria Samego.

Indria Samego memaparkan, bahwa demokrasi yang sedang berkembang  dan mahal di Indonesia ini, seharusnya mampu memberikan manfaat yang besar kepada pemegang kedaulatan yaitu rakyat. Tetapi pada kenyataannya, demokrasi di Indonesia belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

” Sebenarnya politik itu tidak selalu bohong, tergantung pada pelaku politik tersebut, sistem yang dibangun dan ketaatan mematuhi peraturan- peraturan yang berlaku. Elit politik harus mampu menjadi suri tauladan bagi rakyat, jadilah seperti bapak kepada anaknya,” tegas Indria Samego.

” Dan dalam Pilpres yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, rakyat harus memilih sesuai dengan hati nuraninya, secara rasional dan objektif. Sehingga Presiden yang terpilih nantinya, akan betul- betul mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Indria Samego.

Sementara itu Salim Said mengungkapkan bahwa, terkait polarisasi dua kubu mantan Jenderal TNI, Salim Said menegaskan bahwa para purnawirawan Jenderal tersebut merupakan warga negara biasa.

” Tidak ada Jenderal yang berkubu, yang ada Purnawirawan. Gak ada soal itu semua, tetapi yang sewot kita. Kita gak ngerti bahwa orang-orang itu warga negara biasa, gak usah terlalu dirisaukan,” ujar Salim Said.

Menurut Direktur Eksekutif Institut Peradaban ini, merebaknya isu terkait netralitas TNI karena ketidaktahuan publik terkait perbedaan Jenderal aktif dan purnawirawan.

” Yang bikin kacau kan kita. Kalau alumni universitas dukung- mendukung, persatuan mahasiswa juga dukung mendukung, kenapa mantan TNI nggak boleh? Yang bikin ribut itu kan kita,” paparnya.

Salim Said, yang merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Cekoslovakia ini juga menekankan bahwa, semua tentara di dunia tidak ada yang lepas dari politik, sekalipun itu tentara Amerika Serikat yang notabenenya merupakan negara demokrasi.

” Yang membedakan adalah seberapa jauh mereka terlibat dalam politik praktis,” ujar Salim Said, penulis buku Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini, dan Kelak, ini. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.