Erma S. Ranik : Gabungkan Pengelolaan Perbatasan Dengan Kementerian PDT

Erma Suryani Ranik, SH., Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat

Jakarta. Seputar Nusantara. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional. Pada masa dulu banyak perbatasan yang tidak jelas posisinya. Di beberapa wilayah Indonesia, perbatasan ditandai dengan tapal batas. Tapal batas bisa berupa batu atau tugu berukuran besar ataupun kecil.

Menurut Erma Suryani Ranik, SH., Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat, bahwa masalah perbatasan ini sangat penting. Karena wilayah perbatasan merupakan daerah yang sangat dekat dengan negara lain. Namun patut disayangkan, sampai saat ini Capres dan Cawapres 2014 belum ada dalam visi- misinya yang menyatakan akan fokus terhadap masalah perbatasan.

” Sampai sekarang, Capres dan Cawapres belum ada yang secara jelas menyebutkan dalam visi- misinya mengenai wilayah perbatasan. Memang ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), itu kan mandat tentang UU Wilayah Negara. BNPP ditandatangani pada tahun 2010, saya pada waktu ketemu Menteri Dalam Negeri seminggu sebelum Inpres terbit, karena Badan itu kan Inpres,” ungkap Erma Suryani Rani kepada seputarnusantara.com di Gedung DPD Provinsi Kalimantan Barat- Senayan, pada Selasa 1 Juli 2014.

Erma Suryani memaparkan, seharusnya untuk pengelolaan perbatasan ini ada Kementerian tersendiri yang mengurusinya. Jadi sekarang ini ada BNPP, yang berfungsi hanya koordinatif dibawah Kementerian Dalam Negeri. Padahal Kemendagri ini sangat sibuk, seperti mengurus Pilkada seluruh Indonesia, yang mungkin dalam 2 hari sekali ada Pilkada. Lebih dari 500 Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pilkada, maka Kemendagri sangat sibuk. Belum mengurus e- KTP, dan sengketa- sengketa perbatasan antar wilayah Kabupaten/ Kota.

” Kritik saya dari dulu, coba lepaskan BNPP itu untuk menjadi Lembaga tersendiri. Namun, saya tidak suka dengan ide membentuk Kementerian Baru, karena dengan membentuk Kementerian baru, maka harus ada Menteri baru, mobil, Dirjen, gedung, dan fasilitas baru yang memboroskan anggaran negara. Tapi ide yang praktis dan penting adalah pindahkan BNPP yang berada di Kemendagri itu ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengelolaan Perbatasan, jadi hanya ditambahkan saja,” tegas Erma Suryani dengan tegas.

Lebih lanjut Erma Suryani menjelaskan bahwa, dengan adanya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pengelolaan Perbatasan, maka pengelolaan akan lebih praktis dan mudah. Padahal 79% daerah tertinggal di Indonesia itu ada di wilayah perbatasan. Jadi, tidak alasan lagi untuk memindahkan BNPP dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian PDT dan Pengelolaan Perbatasan.

” Nah, kalau ditambah Pengelolaan Perbatasan pada Kementerian PDT, maka kerjanya akan menjadi lintas sektoral. Kalau ada masalah di kawasan perbatasan, maka tinggal memanggil Menteri PDT dan Pengelolaan Perbatasan saja, jadi lebih mudah dan praktis. Karena BNPP tidak punya kewenangan memutuskan, hanya berfungsi koordinatif saja. Kalau mempunyai kewenangan memutuskan, maka setiap kebutuhan kawasan perbatasan maka dapat melalui Kementerian PDT dan Pengelolaan Perbatasan,” terang Erma Suryani, Senator asal Provinsi Kalimantan Barat ini.

Selanjutnya Erma Suryani menegaskan, kalau ada Kementerian tersendiri untuk mengelola Perbatasan, maka akan lebih mudah mengawasinya. Sehingga kawasan perbatasan betul- betul bisa maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

” Siapapun Capres- Cawapres yang terpilih nanti, terlepas dari pribadi saya yang mendukung Prabowo- Hatta, maka saya titip agar BNPP dipindahkan ke Kementerian PDT dan Pengelolaan Perbatasan. Idenya memang bagus, tetapi akan lebih bagus lagi kalau dipindahkan ke Kementerian PDT. Payung hukum pembangunan perbatasan itu ada pada saat pemerintahan SBY. Dan saya termasuk orang yang percaya, bahwa pemerintahan SBY 10 tahun ini sudah mulai berhasil membangun kawasan perbatasan. Dan kalau sudah tidak ada lagi daerah tertinggal, maka bubarin saja Kementerian PDT, karena kalau daerah sudah maju semua, buat apa Kementerian PDT, memboroskan anggaran saja,” pungkas Erma Suryani Ranik di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.