Nuki Sutarno : Program Pro-Rakyat SBY Harus Dilanjutkan Oleh Pemerintah Baru
Ir. H. Nuki Sutarno, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat
Jakarta. Seputar Nusantara. Kemerdekaan itu ada pra, saat dan pasca kemerdekaan. Secara harfiah, kemerdekaan setelah 17 Agustus 1945 itu adalah kemerdekaan yang tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Setelah itu, setelah kemerdekaan 17 AGustus 1945, orang yang tadinya belum merdeka, seharusnya benar- benar merasakan kemerdekaan. Artinya, sesuai dengan UUD 45 bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
Hal tersebut disampaikan oleh Ir. H. Nuki Sutarno, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Nuki Sutarno, bahwa bangsa dan rakyat Indonesia seharusnya sudah benar – benar merdeka. Sebagaimana pidato Presiden SBY tadi, bahwa kita bangsa Indonesia sekarang ini mempunyai pertumbuhan ekonomi terbesar ke-2 di dunia. Kemudian IMF sudah kita selesaikan, artinya kemerdekaan yang bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia ini tidak seperti ” makan cabe langsung pedas,” tetapi ada tahapan- tahapan untuk menuju kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
” Step by step, kemajuan dan pengentasan kemiskinan mulai tampak. Dulu pendidikan wajib hanya sampai SD, sekarang sudah SMP. Dan sudah dicanangkan sekolah selama 12 tahun hingga SMU, artinya negara yang menanggung. Kemudian ada program pencetakan SDM yang berkualitas, 220.000 mahasiswa beasiswa yang dibiayai oleh negara,” ungkap Nuki Sutarno kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Jumat 15 Agustus 2014.
Selanjutnya Nuki Sutarno memaparkan, bahwa memang kalau dilihat secara keseluruhan belum tercapai, tetapi kalau dilihat 10 tahun terakhir ini, memang sudah ada kemajuan yang signifikan. Ada program BLT, ada bantuan pendidikan dan kesehatan. Program- program Presiden SBY yang pro- rakyat sangat banyak.
” Memang sejak reformasi, kita sudah merdeka dari belenggu tirani penguasa yang menggunakan tangan besinya. Dan secara bertahap pengurangan kemiskinan, kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan semakin bagus. Untuk pemerintahan kedepan, program- program pro- rakyat ini jangan dikurangi, kalau perlu ditambah. Sehingga pembukaan jalur- jalur ekonomi akan memacu pertumbuhan ekonomi yang pesat,” tegasnya.
” Salah satu program SBY yakni memberikan dana minimal Rp 1 Milyar/ Desa/ tahun itu sangat bagus. Walaupun itu adalah program yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah, namun tidak bisa terlepas dari peranan Presiden SBY. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa- desa. Dari 72.944 desa seluruh Indonesia akan menerima dana tersebut,” tambahnya.
Percepatan- percepatan tersebut, lanjut politisi Partai Demokrat ini, dilakukan oleh Presiden SBY dalam 10 tahun terakhir ini. Program- program ini jangan dikurangi, tetapi seharusnya justru ditambah oleh pemerintahan baru nantinya.
” Pesan saya untuk mengisi kemerdekaan, pertama, kita sebagai bangsa Indonesia harus sepakat bahwa NKRI adalah harga mati. Kalau kita sepakat, tidak akan terjadi lagi pemberontakan di negara dan tidak akan terjadi negara bagian. Kedua, kepada pemuda khususnya, untuk mengisi kemerdekaan, kita harus berkarya, berkarya dan berkarya. Artinya kedepan, kita harus pacu pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia kita,” pungkas Nuki Sutarno dipenghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Warga Aceh Utara Meninggal Dunia Diduga Akibat Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Anggota DPD RI Haji Sudirman Minta Polda Aceh Tangani Serius
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila