Imam Suroso : Anggaran Kesehatan Seharusnya Minimal 5% Dari APBN 2015

Imam Suroso (kiri) saat salam Komando dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di DPR- Senayan

Jakarta. Seputar Nusantara. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disusun oleh jajaran pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikhawatirkan mempersulit pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo. Postur rancangan anggaran ini sudah membagi- bagikan 94,5 persen alokasi dananya.

” Hal ini bisa menjadi masalah karena harapan publik akan adanya perubahan setelah pemerintah baru terbentuk tidak dapat dipenuhi,” ujar Ekonom Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih, di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Dia menyarankan perlu segera ada lobi antara pemerintah dan DPR untuk memberikan ruang fiskal yang lebih longgar untuk pemerintahan baru mendatang.

Menurut Sri, RAPBN 2015 yang dibacakan Presiden SBY di Sidang Paripurna DPR dan DPD, Jumat (15/8/2014), memperlihatkan postur pengelolaan keuangan negara yang tak sehat. Indikasinya, sebut dia, pengeluaran yang lebih banyak teralokasi untuk kegiatan rutin dengan dampak multiplier yang rendah.

Sri menyoroti pula, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN 2015 juga lebih rendah dibandingkan alokasi serupa dalam APBN 2014. Setali tiga uang, sebut dia, anggaran untuk investasi pun minim.

Menurut Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa seharusnya Presiden SBY mengalokasikan anggaran Kesehatan paling tidak minimal 5% dari APBN 2015. Kalau pemerintahan SBY mengalokasikan anggaran untuk Kesehatan minimal 5%, maka rakyat akan merasakan kesejahteraan di bidang Kesehatan.

” Karena bidang Kesehatan itu merupakan kunci dari segala sumber kehidupan. Orang kaya maupun orang yang tidak mampu, kalau sudah sakit maka menjadi tidak jelas. Sedangkan anggaran Pendidikan saja bisa mencapai 20%, kok anggaran Kesehatan cuma 2,1%, ini sangat minim. Bagaimana anak mau pintar kalau penyakitan, bagaimana negara mau maju kalau  rakyatnya penyakitan,” ungkap Imam Suroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Selasa 19 Agustus 2014.

Imam Suroso lebih lanjut memaparkan, terkait juga dengan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah belum maksimal dalam memberikan pelayanan. Presiden SBY mengatakan bahwa TKI diluar negeri merupakan pahlawan devisa. Kalau memang pemerintah menganggap TKI sebagai pahlawan devisa, seharusnya pemerintah mengurus dan memperhatikan nasib para TKI.

” Baik itu penempatannya maupun perlindungannya harus diurus dan menjadi perhatian serius pemerintah. Kalau TKI pulang harus dikawal, jangan sampai ada pungutan liar, pemerasan, dipotong ini dan itu. Hal tersebut sangat tidak manusiawi, padahal para TKI merupakan tulang punggung keluarga,” terang Politisi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya Imam Suroso menegaskan bahwa, baik saat pemberangkatan maupun kepulangan para TKI harus dikawal oleh pemerintah. Karena TKI tersebut menyumbang devisa hingga Rp 100 Triliun lebih/ tahunnya. Mereka harus dilindungi, termasuk masalah Advokasi TKI harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai TKI yang mau dihukum mati dibiarkan, TKI yang mau digantung didiamkan, itu jangan terjadi lagi. Maka Advokasi bagi para TKI sangat penting dilakukan oleh pemerintah.

” Padahal TKI membunuh itu karena dianiaya atau mau diperkosa oleh majikan atau keluarga majikan. Tidak ada niatan untuk membunuh, mereka membunuh karena membela diri. Kalau tidak ada Advokasi dari pemerintah, maka mereka akan kesulitan terhindar dari hukuman mati/ gantung. Tetapi kalau di Advokasi, maka mereka akan bisa terbebas dari hukuman mati/ gantung. Maka perlu ada anggaran dari pemerintah untuk Advokasi pemerintah,” tegas Imam Suroso.

Menurutnya, harus ada sistem yang bisa melindungi TKI dari penganiayaan, pemerkosaan maupun pemerasan- pemerasan. TKI harus mampu dan secara psikologi harus siap menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kalau ada calo- calo TKI harus diberantas, supaya TKI menjadi benar- benar profesional dan terhindar dari hal- hal buruk.

” Yang harus dilakukan oleh pemerintah baru adalah kerja keras. Seharusnya BBM saat ini naik karena hutang banyak. Tetapi karena pemerintahan SBY takut dicomplain dan didemo rakyat, maka kenaikan BBM ditunda. Biar seolah- olah pemerintahan yang sekarang tidak bermasalah dengan rakyat, tetapi pemerintahan baru nanti yang bermasalah dengan rakyat, karena mau tidak mau harus menaikkan harga BBM,” ungkapnya.

” Namun, masyarakat harus sadar betul bahwa supaya negara ini tetap eksis, kalau memang dipandang kenaikan harga BBM itu masuk akal dan demi kepentingan masyarakat, maka rakyat harus sadar. Karena kalau tidak naik, maka beban subsidi akan berat dan kita semakin repot ke depannya. Dengan masyarakat sadar, bahwa kenaikan harga BBM itu bertujuan baik dan pemerintah yang baru kan bersih, serta selalu diawasi KPK dan komponen- komponen lainnya. Karena uang itu dipergunakan betul untuk kepentingan rakyat,” pungkas Imam Suroso di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

satu komentar untuk “Imam Suroso : Anggaran Kesehatan Seharusnya Minimal 5% Dari APBN 2015”

1. adrian Says:
   Agustus 23rd, 2014 at 01:53

   .…

   tnx for info!…