Aria Bima : Pilpres Sudah Usai, Mari Wujudkan Iklim Kerukunan Nasional

Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta. Seputar Nusantara. Proses demokrasi yang sudah dilakukan dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014, secara prosedural sudah diumumkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan telah memutuskan Jokowi- Jusuf Kalla sebagai pemenang dan menjadi Presiden- Wakil Presiden periode 2014- 2019. Namun kemudian oleh Prabowo- Hatta digugat ke MK (Mahkamah Konstitusi). Memang itu semua merupakan proses demokrasi, ditandai dengan supremasi hukum berupa gugatan ke lembaga tertinggi yakni MK.

Hal tersebut disampaikan oleh Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Senin, 25 Agustus 2014.

“ Hasil dari proses di MK, memutuskan dan menetapkan bahwa Jokowi- Jusuf Kalla tetap menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hasil KPU, dan menolak gugatan Prabowo- Hatta. Disitu proses Pilpres selesai di MK. Kita sudah selesai melaksanakan proses demokrasi yang sudah disepakati bersama sejak reformasi 1998. Maka disitu setelah putusan MK, selesai semua perbedaan diantara kita,” ungkap Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Aria Bima menegaskan bahwa, perbedaan dan persamaan adalah bagian dari demokrasi. Sudah saatnya tidak ada lagi kubu Jokowi- Jusuf Kalla dan kubu Prabowo- Hatta. Kini sudah saatnya, Jokowi jangan hanya dipandang sebagai Presidennya tim sukses dan relawan, tetapi sosok Jokowi adalah sebagai Kepala Negara, juga menjadi Kepala Negaranya pendukung Prabowo- Hatta.

“ Ini yang harus kita lihat. Kita tidak berharap adanya kubu- kubuan koalisi merah putih maupun koalisi rakyat. Yang akan dibentuk Jokowi adalah pemerintahan merah putih dan legislatif merah putih. Siapapun Menterinya, dari latar belakang apapun Menterinya, dari partai apapun Menterinya, yang penting dia mempunyai wawasan dan ideologi Pancasila, mempunyai kompetensi, mampu dibidangnya, dan dia orang yang bersih dari persoalan korupsi, serta bisa bekerjasama dengan tidak hanya kepada Presiden saja, tetapi kepada seluruh jajaran Kementeriannya dan elemen bangsa,” tegas Aria Bima, Politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut Aria Bima memaparkan, Menterinya Jokowi harus ideologis, tidak mengejar kekuasaan belaka, bersih dari korupsi, mempunyai kompetensi tinggi, dan Kepemimpinan yang bagus. Menterinya Jokowi juga harus mempunyai Leadhership (kepemimpinan) yang memadai, karena seorang Menteri akan membawa Kementeriannya dalam membangun sektornya ke depan, sesuai dengan visi dan misi Jokowi dan Jusuf Kalla saat kampanye.

“ Jangan ada lagi cara pandang bahwa Jokowi hanya akan mengakomodasi orang- orang dari koalisi dan relawan Jokowi- Jusuf Kalla. Jokowi membutuhkan putra- putra terbaik bangsa dari partai manapun. Jokowi membutuhklan orang- orang terbaik di Bangsa ini, bisa berasal dari Gerindra, Demokrat, PAN, PKS maupun partai yang lain. Ini adalah cara pandang Jokowi,” ungkapnya.

Demikian juga di Parlemen, lanjutnya, para anggota Legislatif akan dibentuk menjadi Parlemen Merah Putih, parlemen Republik Indonesia. Tidak hanya Parlemen koalisi Merah Putih dan tidak hanya Koalisi Rakyat. Semua produk Parlemen adalah demi membangun bangsa dan negara. Karena masih ada pandangan, bahwa Pilpres akan berdampak di parlemen. Ini adalah embrio yang kurang positif di Parlemen.

“ Kita berharap DPR periode 2014- 2019 mempunyai nilai lebih, baik perilaku maupun kinerja, dibandingkan dengan periode- periode sebelumnya, yang banyak melakukan perilaku negatif yang mencoreng nama baik Parlemen Indonesia. Karena kinerja lembaga maupun anggota yang buruk pada periode sebelumnya, sangat mencoreng parlemen kita. Lembaga DPR Merah Putih atau lembaga DPR Republik Indonesia ini, seharusnya sejak awal dibangun jangan karena imbas dari Pilpres. Karena pilpres sudah selesai,” terangnya.

Aria Bima menegaskan, bahwa seharusnya bangsa Indonesia memulai dari titik awal pasca Pilpres. Kita kedepan harus bisa menyusun jalannya pemerintahan dalam artian luas, yaitu dengan tugas- tugas Parlemen yang harus lebih baik lagi. Tidak ada lagi koalisi Merah Putih di DPR dan tidak ada lagi Koalisi rakyat, yang ada DPR Merah Putih. Tidak ada Setgab (Sekretariat Gabungan) dan pendukung- pendukung Presiden terpilih. Semua akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing- masing. Dan DPR bekerja dan berfungsi melaksanakan kinerja yang diperintahkan oleh partai melalui fraksinya.

“ Mari kita bangun kebersamaan dalam artian menjalankan tugas. Bisa saja terjadi perdebatan- perdebatan, tetapi semua itu harus dalam kerangka bekerja demi kepentingan rakyat. Dinamika di DPR wajar, tetapi tetap dalam kaitan mandat rakyat melalui Pemilu Legislatif. Ini penting, bagi anggota DPR yang terpilih dari partai manapun, harus bekerja maksimal dalam menjalankan fungsi Anggaran, Legislasi dan Pengawasan. Maka, hal- hal yang menyangkut aspek strategis antara Legislatif dan Eksekutif, akan dibahas antara Presiden dengan Pimpinan DPR dan antara para Menteri dengan Komisi- Komisi yang ada di DPR,” ucap Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Politisi PDI Perjuangan ini, menegaskan bahwa, ini penting ditegaskan kembali, karena iklim sekarang ini, masih ada imbas dari Pilpres 2014 kemarin. Iklim sekarang ini, imbas Pilpres terus- menerus dikapitalisasi baik di media, seminar- seminar, maupun acara- acara dialog.

“ Semua program Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla, merupakan wujud dari keinginan rakyat dan implementasi dari janji- janji Jokowi- Jusuf Kalla saat kampanye Pilpres kemarin. Sekarang ini sistem sudah terbangun dan pemimpin sudah terpilih, tugas kita adalah membina dan mewujudkan iklim atau suasana kerukunan nasional, karena kita semua adalah Merah Putih,” pungkas Aria Bima di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.