Talk Show DPD RI Perspektif Indonesia : Rancangan UU Pemilukada Ditunda?
Para nara sumber dialog DPD RI, 5-9-2014
Jakarta. Seputar Nusantara. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI pada Jumat, 5 September 2014 mengadakan kegiatan Talk Show Perspektif Indonesia dengan Tema : ” RUU Pemilukada Ditunda?” Talk Show berlangsung dari pukul 14.00- 15.00, bertempat di ruang Pressroom DPD RI.
Dalam acara Talk Show tersebut hadir sebagai nara sumber diantaranya ; Muchtar Luthfi Andi Mutty (Sekretaris Tim Tujuh 1998-1999/ Mantan Bupati Luwu Utara/ Caleg Terpilih DPR RI 2014-2019 Partai Nasdem), Titi Anggraini Mashudi (Direktur Eksekutif Perludem/ Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi), Ramdansyah (mantan Ketua Panwaslu DKI Jakarta) dan Firdaus Muhammad (Pakar Politik dan Komunikasi). Sedangkan sebagai Moderator Talk Show adalah Agrani Sihombing (RRI Pro3 FM).
Menurut Muchtar Luthfi, mengacu kepada keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa seorang kepala daerah yang sudah menjabat 2 periode tidak boleh mencalonkan kembali. Demikian juga, dalam pilkada langsung, seorang incumbent sebaiknya cuti setahun sebelum pelaksanaan pilkada. Sehingga tidak ada konflik kepentingan dari sang incumbent saat maju kembali menjadi kepala daerah.
” Menurut saya, jangan menarik mandat rakyat dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Pemilihan kepala daerah sebaiknya tetap langsung oleh rakyat. Karena sudah sangat banyak anggota DPRD yang tersangkut masalah korupsi. Kalau pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, sangat besar kemungkinan terjadi suap- menyuap,” terang Muchtar Luthfi.
Sedangkan menurut Titi Anggraini, masalah politik uang yang sering terjadi dalam ajang pilkada, seharusnya jangan masyarakat yang disalahkan. Tetapi siapa pelaku politik uang tersebut dan aktor politik uang yang harus dicari dan ditangkap. Jadi sebaiknya sistem dan UU yang diperbaiki, bukan mandat rakyat yang dicabut. Karena, tidak ada jaminan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan lebih baik dari pemilihan langsung rakyat.
” Masalah jual beli suara dan politik uang yang sering terjadi di pilkada, kenapa rakyat yang disalahkan? Seharusnya aturan dan sistem yang diperbaiki, serta hukum yang harus ditegakkan. Sehingga pemilukada benar- benar bersih dari politik uang, kalau perlu, calon kepala daerah yang terbukti melakukan politik uang langsung didiskualifikasi,” tegas Titi Anggraini.
Sedangkan Ramdansyah berpandangan bahwa, yang sulit ditangkap secara langsung dalam kejadian suap- menyuap adalah kejahatan “krah putih”. Biasanya yang ditangkap aparat adalah pelaku lapangan yang notabene adalah rakyat kecil.
” Memang, secara potensi konflik horisontal, pilkada langsung sangat besar kemungkinannya, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tetapi, jangan salahkan rakyat, seharusnya aturan dan sistem yang perlu diperbaiki,” ungkap Ramdansyah.
Pada sisi lain, Firdaus Muhammad menyoroti persoalan demokrasi. Menurutnya, ketika bangsa Indonesia selalu bangga sebagai negara demokrasi, ketika rakyat sudah bagus dalam melaksanakan demokrasi, tetapi justru pemerintah melakukan langkah mundur kalau pilkada lewat DPRD.
” Kita harus tolak RUU Pilkada, karena itu merupakan langkah mundur. Kalau memang terjadi suap- menyuap antara calon kepala daerah dengan rakyat, tangkap saja ditempat kemudian serahkan ke Panwaslu. Jangan gara- gara ada permasalahan di masyarakat, kemudian mencabut mandat rakyat. Ini tidak sesuai dengan demokrasi yang sudah berkembang di Indonesia,” tegas Firdaus Muhammad. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku