Aria Bima : Pilkada Melalui DPRD Merupakan Kemunduran Demokrasi
Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Jakarta. Seputar Nusantara. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih memberi dukungan penuh pada RUU Pilkada yang isinya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD seperti zaman orde baru. Tak pelak RUU itu pun menuai kritik tajam. RUU Pilkada membunuh demokratisasi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
” Pilkada oleh DPRD membawa bencana dalam demokrasi! Demokratisasi Indonesia yang berlangsung lebih dari 15 tahun, kini justru dalam ancaman bahaya besar,” kata Aria Bima, Kamis (11/9/2014).
” Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih memberi dukungan penuh pada RUU Pilkada, yang isinya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD seperti zaman orde baru. RUU ini pun menuai kritik tajam, RUU Pilkada membunuh demokratisasi di Indonesia,” ungkap Aria Bima kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Kamis 11 September 2014.
Aria Bima menegaskan bahwa, pilkada oleh DPRD membawa bencana dalam demokrasi! Demokratisasi Indonesia yang berlangsung sejak reformasi 1998 dan sudah berjalan lebih dari 15 tahun, kini justru dalam ancaman bahaya besar. Yang disayangkan, sikap anggota partai politik mendukung penuh RUU itu. Padahal, demokratisasi di Indonesia diperjuangkan dengan mahal pada 1998. Partai politik hanya mementingkan nafsu kuasa saja, bukan semangat demokratisasi untuk rakyat.
” Wacana pilkada yang dipilih oleh DPRD, sebenarnya kalau itu berlandaskan pada motif ideologis dan akademis, itu masih bisa diperdebatkan di kalangan politisi. Karena itu menyangkut pembangunan konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan. Kita belum menganggap demokrasi yang sekarang berjalan di Indonesia adalah sesuatu yang terbaik,” tambahnya.
Namun, lanjutnya, karena ini merupakan efek domino dan inisiasi dari kubu pendukung Prabowo- Hatta dalam Pilpres 2014, dan merupakan bentuk dari kepentingan politik demi kemenangan di pilkada, menjadi tidak menarik untuk dibicarakan. Karena kalau itu motifnya, maka bukan merupakan motif kepentingan rakyat, tetapi demi kekuasaan belaka.
” Menjadi sangat tidak mendidik, ketika wacana pilkada melalui DPRD, hanya demi kekuasaan dan kalkulasi- kalkulasi politik ditingkat faktual. Ini merupakan kemunduran demokrasi, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat dalam pilkada menjadi proses pemilihan melalui DPRD, seolah- olah mengambil mandat rakyat kepada DPRD. Padahal sebenarnya tugas dan fungsi DPRD hanya legislasi, anggaran APBD dan pengawasan. Ini saya anggap sebagai kemunduran demokrasi,” tegas Aria Bima, Politisi PDI Perjuangan ini.
Namun, terangnya, kalau wacana ini sebagai bahan berdebat para pakar, budayawan, seniman, LSM, NGO, akademisi dan kalangan kampus, menjadi sangat menarik kedepannya. Karena dengan perdebatan dari berbagai kalangan tersebut, ke depan akan mendapatkan model terbaik seperti apa pemilihan kepala daerah.
” Usul saya, hentikan dulu inisiasi pilkada melalui DPRD dan kalau mau dilanjutkan ya nanti. Nanti kalau kepentingan pragmatis dampak dari Pilpres 2014 inu sudah surut. Kita bicara sebuah bangsa, tidak bisa diukur dengan kalkulasi- kalkulasi jangka pendek dan hanya demi kekuasaan belaka. Dampak dari keputusan ini akan terjadi kemarahan rakyat dan sentimen yang besar terhadap legislatif kita. Karena rakyat menilai 5- 10 tahun terakhir ini, kinerja maupun perilaku legislatif kita sangat buruk sampai pada titik nadir,” pungkas Aria Bima di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku