Aria Bima : Pilkada Melalui DPRD Merupakan Kemunduran Demokrasi

Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan

Jakarta. Seputar Nusantara. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih memberi dukungan penuh pada RUU Pilkada yang isinya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD seperti zaman orde baru. Tak pelak RUU itu pun menuai kritik tajam. RUU Pilkada membunuh demokratisasi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

” Pilkada oleh DPRD membawa bencana dalam demokrasi! Demokratisasi Indonesia yang berlangsung lebih dari 15 tahun, kini justru dalam ancaman bahaya besar,” kata Aria Bima, Kamis (11/9/2014).

” Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih memberi dukungan penuh pada RUU Pilkada, yang isinya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD seperti zaman orde baru. RUU ini pun menuai kritik tajam, RUU Pilkada membunuh demokratisasi di Indonesia,” ungkap Aria Bima kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Kamis 11 September 2014.

Aria Bima menegaskan bahwa, pilkada oleh DPRD membawa bencana dalam demokrasi! Demokratisasi Indonesia yang berlangsung sejak reformasi 1998 dan sudah berjalan lebih dari 15 tahun, kini justru dalam ancaman bahaya besar. Yang disayangkan, sikap anggota partai politik mendukung penuh RUU itu. Padahal, demokratisasi di Indonesia diperjuangkan dengan mahal pada 1998. Partai politik hanya mementingkan nafsu kuasa saja, bukan semangat demokratisasi untuk rakyat.

” Wacana pilkada yang dipilih oleh DPRD, sebenarnya kalau itu berlandaskan pada motif ideologis dan akademis, itu masih bisa diperdebatkan di kalangan politisi. Karena itu menyangkut pembangunan konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan. Kita belum menganggap demokrasi yang sekarang berjalan di Indonesia adalah sesuatu yang terbaik,” tambahnya.

Namun, lanjutnya, karena ini merupakan efek domino dan inisiasi dari kubu pendukung Prabowo- Hatta dalam Pilpres 2014, dan merupakan bentuk dari kepentingan politik demi kemenangan di pilkada, menjadi tidak menarik untuk dibicarakan. Karena kalau itu motifnya, maka bukan merupakan motif kepentingan rakyat, tetapi demi kekuasaan belaka.

” Menjadi sangat tidak mendidik, ketika wacana pilkada melalui DPRD, hanya demi kekuasaan dan kalkulasi- kalkulasi politik ditingkat faktual. Ini merupakan kemunduran demokrasi, karena hak yang sudah diberikan kepada rakyat dalam pilkada menjadi proses pemilihan melalui DPRD, seolah- olah mengambil mandat rakyat kepada DPRD. Padahal sebenarnya tugas dan fungsi DPRD hanya legislasi, anggaran APBD dan pengawasan. Ini saya anggap sebagai kemunduran demokrasi,” tegas Aria Bima, Politisi PDI Perjuangan ini.

Namun, terangnya, kalau wacana ini sebagai bahan berdebat para pakar, budayawan, seniman, LSM, NGO, akademisi dan kalangan kampus, menjadi sangat menarik kedepannya. Karena dengan perdebatan dari berbagai kalangan tersebut, ke depan akan mendapatkan model terbaik seperti apa pemilihan kepala daerah.

” Usul saya, hentikan dulu inisiasi pilkada melalui DPRD dan kalau mau dilanjutkan ya nanti. Nanti kalau kepentingan pragmatis dampak dari Pilpres 2014 inu sudah surut. Kita bicara sebuah bangsa, tidak bisa diukur dengan kalkulasi- kalkulasi jangka pendek dan hanya demi kekuasaan belaka. Dampak dari keputusan ini akan terjadi kemarahan rakyat dan sentimen yang besar terhadap legislatif kita. Karena rakyat menilai 5- 10 tahun terakhir ini, kinerja maupun perilaku legislatif kita sangat buruk sampai pada titik nadir,” pungkas Aria Bima di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.