Aria Bima : Penentuan Pimpinan Komisi DPR Sebaiknya Dengan Musyawarah

Aria Bima, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Periode 2014- 2019

Jakarta. Seputar Nusantara. Sidang Paripurna DPR RI hari ini, Selasa 21 Oktober 2014 membahas soal nama- nama anggota Komisi dari masing-masing Fraksi. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan dimulai pukul 14.45 WIB.

Sejak rapat konsultasi pada pekan lalu baru ada lima fraksi yang mengumpulkan nama anggota komisi. Yaitu Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Oleh karena belum lengkapnya nama anggota Komisi, maka Fraksi yang belum mengumpulkan nama meminta rapat ditunda. Akan tetapi hal itu ditentang oleh pihak yang lainnya.

” Kami belum mengumpulkan nama- nama anggota Komisi, karena belum ada kesepakatan pemilihan pimpinan Komisi dilakukan secara musyawarah dari Koalisi Merah Putih (KMP). Padahal Pak Prabowo dan Pak Hatta sudah memberikan sinyal mendukung untuk musyawarah,” ungkap Aria Bima, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Selasa 21 Oktober 2014.

Strategi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan bersama empat Fraksi lainnya (Nasdem, PKB, Hanura dan PPP) adalah dengan memakai celah di tata tertib. Di situ disebutkan bahwa untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, maka hasil Paripurna harus memenuhi syarat 50% plus satu anggota dan 50% plus satu dari Fraksi.

” Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami dari PDI Perjuangan dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) belum menyerahkan daftar nama- nama anggota Komisi dan alat kelengkapan DPR, karena kita menginginkan bahwa proses pengisian anggota- anggota Komisi ini harus dikaitkan dengan musyawarah mufakat untuk menentukan Pimpinan- Pimpinan Komisi,” terang Politisi PDI Perjuangan yang terkenal vokal ini.

Aria Bima memaparkan, bahwa kita terus berusaha membicarakan dengan kawan- kawan di KMP (Koalisi Merah Putih) dengan sistem musyawarah mufakat, supaya ada keseimbangan, dengan cara KIH ada di semua komisi dan alat kelengkapan DPR dan mengisi beberapa posisi Pimpinan Komisi. Kita tidak mengharuskan dalam posisi Ketua, tetapi yang penting masuk jajaran Pimpinan Komisi dan Pimpinan alat kelengkapan DPR, komprominya begitu.

” Kalau itu tidak terjadi ya menjadi lucu. Ini sampai sekarang belum ada way out/ jalan keluarnya, kalau belum ada jalan keluarnya maka kita tidak akan memasukkan nama- nama anggota di Komisi maupun alat kelengkapan DPR. Kalau ini belum, maka belum bisa dilakukan rapat selanjutnya dan pengambilan keputusan. Bahkan sekarang PPP sudah masuk ke KIH, sehingga 5 Fraksi di KIH lawan 5 Fraksi di KMP,” ucap Aria Bima.

Oleh karena itu, lanjutnya, ini harus segera diambil keputusan melalui musyawarah mufakat dulu, kalau sama- sama bersikukuh akan deadlock. Karena keputusan untuk menentukan pimpinan Komisi, harus dihadiri oleh 50% plus satu dari jumlah Fraksi yang ada. Sedangkan 10 Fraksi di DPR terbelah menjadi 5-5, maka akan terjadi deadlock dan tidak bisa diambil keputusan.

” Kita berharap agar musyawarah mufakat bisa diambil sebagai jalan untuk menggapai keputusan dan kita terus melakukan pendekatan dengan kawan- kawan di KMP supaya cepat selesai masalah ini. Kita menginginkan kebersamaan dan keseimbangan di Parlemen,” pungkas Aria Bima di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.