Viva Yoga Mauladi : KMP Tidak Akan Merongrong Kewibawaan Pemerintah

Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Fraksi PAN DPR

Jakarta. Seputar Nusantara. KMP (Koalisi Merah Putih) betul- betul menguasai Parlemen. Dari mulai Pimpinan DPR, Pimpinan MPR dan kini Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR semua dikuasai koalisi pendukung Prabowo- Hatta.

Sebagian kalangan menanggapi dingin hal tersebut, tetapi sebagian kalangan sangat mengkhawatirkan akan kondisi seperti itu. Sebagian yang khawatir, berpandangan KMP akan menjegal dan menghambat program- program pemerintahan Jokowi- JK.

Menurut Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) DPR RI, bahwa KMP tidak akan menghambat kinerja dan program pemerintahan Jokowi. Justru KMP akan menjalankan 3 fungsinya sebagai lembaga legislatif, yakni pertama, melakukan fungsi legislasi yaitu pembentukan perundang- undangan.

Kedua, dalam rangka untuk memberikan persetujuan atau tidak persetujuan terhadap nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal APBN. Dan ketiga, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah didalam melaksanakan APBN dan realisasinya.

” Jadi seluruh anggota DPR mempunyai 3 fungsi itu. Intinya, KMP tidak akan merongrong kewibawaan Presiden dan kebijakan pemerintah. Dulu ingat gak, ada isu KMP mau memboikot pelantikan Jokowi, KMP mau meng- impeachment Jokowi, tetapi pada kenyataannya KMP justru menggelar karpet merah buat Presiden Jokowi. Karena Jokowi itu dipilih dan menjadi Presiden secara konstitusional. Jadi pikiran- pikiran jahat seperti itu harus dihindari, karena tidak baik bagi kemajuan bangsa dan negara,” terang Viva Yoga kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Kamis 30 Oktober 2014.

Lebih lanjut Viva Yoga memaparkan, sekarang ini sedang dikembangkan isu diktator mayoritas. Kalau diktator mayoritas itu sebuah proses yang tidak demokratis dan melanggar UU. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita berpatokan pada UU MD3 dan diturunkan dalam Tata Tertib DPR. Pertanyaannya, apakah ada pasal yang dilanggar? Jelas- jelas tidak ada.

” Tidak ada yang menyalahi UU. Kami ini tidak lagi membedakan berdasarkan kelompok dan golongan. Kalau kita sudah menjadi anggota DPR, ya kita mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kalau masalah pembagian pimpinan alat kelengkapan DPR, itu kan persoalan bagaimana mekanismenya. Masalah pimpinan alat kelengkapan DPR, fungsinya kan hanya administratif dan koordinatif. Jadi kita tidak akan merongrong kewibawaan pemerintah. Kalau pemerintah pro- rakyat dan pro- nasionalisme pasti akan kita dukung. Tetapi kalau pemerintah tidak pro- rakyat dan menyimpang dari garis nasionalisme bangsa Indonesia, maka akan kita kritik secara konstruktif dan konstitusional,” pungkas Viva Yoga di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.