Talk Show DPD RI : Kabinet Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah

Jakarta. Seputar Nusantara. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI pada Jumat, 31 Oktober 2014 mengadakan kegiatan Talk Show Perspektif Indonesia dengan mengambil sebuah Tema : ” Kabinet Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Daerah.” Talk Show ini berlangsung dari pukul 14.00- 15.00, bertempat di ruang Pressroom DPD RI.

Dalam acara Talk Show tersebut hadir sebagai Nara Sumber diantaranya ; Oesman Sapta Odang (Wakil Ketua MPR RI), Herdi Sahrazad (Pengamat Politik dari Universitas Paramadina), dan Fuad Bawazier (Pengamat Ekonomi). Sedangkan sebagai Moderator Talk Show adalah Agrani Sihombing (RRI Pro3 FM).

Menurut OSO, panggilan akrab Oesman Sapta Odang, bahwa dirinya merasa bingung, mengapa banyak kalangan yang mengkritik pemerintahan Jokowi- JK, padahal pemerintahan Jokowi- JK baru saja berjalan sekitar seminggu. Kalau masalah kabinet, kita serahkan kepada Jokowi, karena itu merupakan Hak Prerogatif Presiden. Kita bisa menilai kinerja dan program Kabinet Jokowi- JK setelah bekerja. Tolak ukurnya adalah, kita bisa menilai setelah Kabinet bekerja selama 100 hari atau 6 bulan atau setahun. Kalau sekarang, Kabinet sedang merencanakan program- program kerja.

” Kita semua sudah setuju dengan sistem yang dibangun di Indonesia dan sistem tersebut sudah pasti dipakai oleh Jokowi dalam menentukan para Menterinya. Walaupun kami merasa kecewa, karena tidak ada satupun putra Kalimantan yang menjadi Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi, namun kami harus legowo dan menerima karena itu Hak Prerogatif Presiden. Hak Prerogatif Presiden tentunya juga sudah mempertimbangkan azas profesionalisme. Jadi kami ya mau tidak mau harus menerima keputusan Presiden Jokowi dalam menentukan para Menterinya,” ungkap OSO, Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut OSO memaparkan, sebenarnya lebih baik kalau ada keterwakilan dari seluruh pulau atau provinsi di Indonesia dalam Kabinet Kerja Jokowi. Karena hal tersebut akan dapat memfungsikan dan memberi peranan kepada orang- orang daerah. Sebab, lanjut OSO, kalau daerah dimakmurkan, itu justru akan dapat mempersatukan dan memperkuat bangsa Indonesia.

” Yang tidak kalah pentingnya adalah, Kabinet Kerja Jokowi harus memperhatikan para petani. Karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup bertani dan sebagian besar wilayah kita adalah pertanian. Jangan mimpi Indonesia bisa makmur, kalau petani kita tidak makmur. Karena kebutuhan pangan di Indonesia, bersumber dan dihasilkan oleh para petani kita. Maka saya tegaskan agar pemerintahan Jokowi- JK memperhatikan dan bisa memakmurkan para petani,” tegas OSO dengan berapi- api.

Sedangkan menurut Herdi Sahrazad, bahwa Kabinet Kerja Jokowi jangan meninggalkan filosofi Tri Sakti Bung Karno. Revolusi mental dan Tri Sakti Bung Karno harus terus digelorakan oleh Jokowi kepada para Menterinya. Sebab, sesuai dengan janji Jokowi mengenai Revolusi mental, maka para Menteri dulu yang menjalankan Revolusi mental, kemudian dicontoh oleh masyarakat. Ini sangat penting agar Kabinet Kerja betul- betul bersih dan dapat bekerja demi rakyat.

” Memang, subjektifitas Presiden dilindungi dan diatur oleh yang namanya Hak Prerogatif Presiden. Kabinet Kerja Jokowi belum mewujudkan representasi daerah. Seharusnya ada representasi daerah dari berbagai provinsi/ pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu saya ibaratkan seperti dari London sampai Teheran. Maka jika ada representasi daerah di Kabinet Kerja itu sangat bagus, sebab persebaran SDM dan ekonomi akan memperkuat persatuan nasional atau integrasi bangsa. Tugas kita adalah mendorong Jokowi- JK agar bisa membangun seluruh wilayah di Indonesia,” ucap Herdi Sahrazad.

Herdi Sahrazad secara lebih tegas menjelaskan bahwa, 80% SDA (sumber daya alam) Indonesia dikuasai oleh asing. Dan juga, 80% Perbankan di Indonesia dikuasai oleh asing. Oleh karena itu, segera rubah Undang- Undang yang sarat dengan ekonomi neo- liberalisme dan berpihak kepada asing. Yang tidak kalah pentingnya, menurut Herdi Sahrazad adalah, tata kelola sumber daya alam yang sekarang sudah dikuasai oleh asing harus segera diperbaharui, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak.

Disamping itu, menurut Fuad Bawazier, memang secara objektif kita belum bisa menilai kinerja Kabinet Kerja Jokowi- JK, karena baru beberapa hari dilantik. Tetapi dari segi nama, nama Kabinet Kerja tersebut tidak ada ruhnya atau tidak ada maknanya. Pada awalnya akan diberi nama Kabinet Tri Sakti, tetapi ditolak oleh para Kapitalis. Itu menunjukkan bahwa Jokowi sudah kalah dengan para Kapitalis.

” Kepentingan elit Kapitalis dan rakyat sering berbeda. Contoh, elit Kapitalis ingin BBM naik, tetapi rakyat tidak. Elit Kapitalis tidak ingin menaikkan upah buruh, tetapi para buruh ingin naik. Elit Kapitalis sangat menyukai pemekaran daerah, tetapi rakyat kecil tidak ada urusan dengan pemekaran daerah. Nah kemudian timbul pertanyaan, Presiden akan berdiri dan memihak kemana? Berdiri dan memihak ke elit Kapitalis atau ke rakyat…?!,” ungkap Fuad Bawazier.

Selanjutnya, mantan Dirjen Pajak dan mantan Menteri Keuangan ini memaparkan, investasi asing tidak banyak menguntungkan Indonesia, justru banyak merugikan negara kita. Investasi asing justru memberikan peluang mematikan investor dalam negeri. Dia menegaskan bahwa, Nasionalisasi aset- aset negara dimulai oleh pemerintahan Soekarno dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Soeharto. Setelah Soeharto lengser dari Presiden, kemudian paham neo- liberalisme berkembang di Indonesia. Semua berlandaskan pada pasar dan pasar. Kedaulatan pasar sangat dominan pasca Soeharto lengser.

” Sedangkan mengenai kegaduhan di DPR, hingga akhirnya muncul “Pimpinan DPR Tandingan”, dan berkembang menjadi “DPR Tandingan”, menurut saya, seharusnya Pimpinan DPR Tandingan segera ditangkap oleh Polisi atau TNI, karena itu merupakan makar dan sudah mengganggu stabilitas nasional,” pungkas Fuad Bawazier dengan penuh semangat. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.