DR. Bahrum Daido: Sebaiknya Presiden Jokowi Turun Tangan Beri Masukan KIH

DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Periode 2014- 2019

Jakarta. Seputar Nusantara. Dualisme pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai catatan buruk politik sepanjang sejarah Indonesia. Kepemimpinan dualisme yang sedang melanda DPR tersebut tidak akan pernah menghasilkan produk kerja yang baik bagi DPR.

Setiap keputusan kurang mendapatkan legitimasi karena masing-masing (kubu) tidak akan mengakui keputusan pihak lain. Pada dasarnya kedua kubu yang bertikai memiliki kekurangan masing-masing. Koalisi Merah Putih (KMP) mengabaikan etika dasar bahwa pemenang pemilu selayaknya berhak memimpin DPR. Pasalnya saat ini pimpinan DPR dikuasai oleh KMP.

Namun, seharusnya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga tidak perlu membentuk DPR tandingan. Karena secara hukum ketatanegaraanpun DPR ‘jadi-jadian’ tersebut tidak memiliki status yang sah. Kedua kubu tersebut hanya berpijak pada aturan formal. Kalau tak dilarang Undang- Undang (UU) mereka merasa bebas berbuat apapun. Masing- masing kubu seharusnya berlapang dada untuk mau mencoba saling bekerjasama.

Menurut DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Periode 2014- 2019, bahwa berdasarkan UU MD3, sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, pemilihan Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan DPR) sudah dilalui semua. Dalam UU MD3 mengatur tentang Pimpinan DPR, Pimpinan AKD, dan itu sudah dijadikan dasar.

” Lantas KIH (Koalisi Indonesia Hebat) tidak mau seperti itu, artinya ini sudah melabrak UU. Sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini sudah cukup bagus, KIH memegang kekuasaan penuh di pemerintahan (Eksekutif) dan KMP (Koalisi Merah Putih) memegang kekuasaan di Legislatif, itu sudah sangat bagus,” ungkap Bahrum Daido kepada seputarnusantar.com di Gedung Nusantara 1 DPR- Senayan, pada Selasa 4 November 2014.

Selanjutnya Bahrum Daido memaparkan, kelihatannya KIH menginginkan disamping menguasai eksekutif, juga diberikan kekuasaan di legislatif. Sementara itu KMP sudah legowo, dengan tidak menginginkan menjadi Menteri di Kabinet. Jadi, ada ketidak-seimbangan keinginan antara KIH dan KMP.

” Sikap tamak seperti ini memang dipunyai dan menjadi sifat dasar manusia. Tetapi perlu kita pahami bersama tentang sifat- sifat seperti ini. Seharusnya dengan kondisi sekarang ini, kita sebagai anggota DPR malu kepada masyarakat. Ternyata perebutan jabatan di AKD membuat DPR terbelah seperti sekarang ini,” ucap Politisi Partai Demokrat ini.

Bahrum Daido menjelaskan, Pimpinan DPR juga merasa malu bahwa kondisi yang buruk di DPR sekarang ini menjadi sorotan masyarakat. Ditambah lagi dengan posisi KIH sampai sekarang belum menyetorkan nama- nama anggota AKD ke Pimpinan DPR. KIH beralasan ada ketakutan akan “dikadalin” oleh KMP. KIH khawatir terjadi sistem paket dan voting sehingga kalah dan dikuasai oleh KMP.

” Pimpinan DPR sebenarnya menginginkan Pimpinan AKD juga diberikan ke KIH dengan porsi- porsi tertentu. Tetapi KIH menginginkan porsi yang terlalu besar. Kalau saya pribadi, setuju dengan permintaan KIH, supaya aman dan cepat selesai masalah ini. Pimpinan AKD itu kan hanya mengatur lalu- lintas sidang, tetapi pengambilan keputusan itu tetap secara kolektif dan kolegial,” tegasnya.

Namun, lanjutnya, kelihatannya KIH tidak mau diberi hanya 6 Pimpinan AKD. KIH tetap menginginkan 16 Pimpinan di AKD. Sementara, Pimpinan DPR sekarang melihat itu berlebihan. Ada kader- kader di KIH yang kecewa tidak mendapatkan tempat di Eksekutif, sehingga mereka menginginkan jabatan di Legislatif.

” Harapan saya, Presiden Jokowi segera turun tangan dan memberikan masukan kepada Pimpinan Fraksi KIH agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Presiden Jokowi sebaiknya juga berkoordinasi dengan Ketua- Ketua Umum Partai KIH supaya cepat menyelesaikan masalah kisruh di DPR ini,” pungkas Bahrum Daido di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.