H. Imam Suroso : BBM Naik, Subsidi Dialihkan Untuk Kesejahteraan Rakyat
Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Periode 2014- 2019
Jakarta. Seputar Nusantara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sulit memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi meyakini bahwa masyarakat akan merasakan dampak positif kenaikan tersebut pada tahun-tahun mendatang.
” Sudah sering saya sampaikan kita perlu mengalihkan dari konsumtif kita bakar tiap hari, menjadi yang produktif. Memang tidak langsung kelihatan (dampak positif), baru kelihatan tahun depan atau tahun depannya lagi, bahwa kami ingin manfaat APBN itu betul-betul kelihatan dan kami tidak mau boros,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Jokowi juga menilai aksi mogok transportasi publik adalah hal yang wajar dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Menurut dia, nantinya para pelaku penyedia transportasi akan terbiasa dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut.
” Nanti setelah semuanya tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa, juga nanti akan memahami. Karena ini memang keputusan sulit,” imbuh Jokowi. Pemerintah telah menaikkan harga BBM premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
Sementera itu, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, dari peningkatan harga BBM bersubsidi itu, pemerintah akan menghemat pengeluaran untuk subsidi BBM sampai Rp 120 triliun. Dana itu nantinya akan digunakan untuk sektor yang produktif seperti pertanian, infrastruktur, perikanan, hingga pendidikan dan kesehatan.
Menurut Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diputuskan pemerintah bertujuan untuk mengalihkan subsidi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi itu bekerja demi kesejahteraan rakyat.
” Selain itu, kita ketahui bersama bahwa, bensin dan solar bersubsidi tersebut banyak yang diselewengkan oleh oknum- oknum yang tak bertanggung- jawab. Premium dan solar tersebut justru dijual ke negara lain demi keuntungan segelintir orang. Makanya, ada istilah mafia migas,” ungkap Imam Suoroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Rabu 19 November 2014.
Lebih lanjut Imam Suroso memaparkan, penghematan anggaran negara dengan adanya pengurangan subsidi BBM bisa mencapai ratusan triliun. Uang ratusan triliun tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sehingga bisa menambah kesejahteraan rakyat. Pengalihan subsidi BBM ke sektor- sektor produktif lain seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
” Sektor yang lebih penting dan urgen seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, merupakan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintahan Jokowi- JK dari pengalihan subsidi BBM. Dana pengalihan subsidi tersebut bisa untuk meningkatkan infrastruktur dan kompensasi langsung kepada rakyat berupa KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan KKS ( Kartu Keluarga Sejahtera),” terang Politisi PDI Perjuangan dari Pati- Jawa Tengah ini.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat itu lebih jelas dan penting. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menyadari dan memahami keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Rakyat hendaknya ikut mendukung keputusan pemerintah, karena tujuannya memang untuk kesejahteraan rakyat.
” Kalau Pak Jokowi itu PD (percaya diri, red.) saja menaikkan harga BBM bersubsidi, karena memang punya tujuan yang jelas dan demi kesejahteraan rakyat. Jadi sebenarnya, pemerintah tidak mencabut subsidi BBM, tetapi hanya mengurangi dan kemudian mengalihkan ke sektor lain yang lebih penting dan prioritas,” tegasnya.
Imam Suroso lebih jauh menjelaskan, selama ini BBM bersubsidi juga banyak yang disalahgunakan dan diselewengkan. Banyak yang dijual ke luar negeri dan dipakai pabrik- pabrik besar, yang menguntungkan pengusaha besar. Dan kalau dibandingkan dengan harga BBM dengan Timor Leste, Indonesia lebih murah harganya. Padahal Indonesia jauh lebih maju dibandingkan negara Timor Leste.
” Kita harus mendukung bersama keputusan pemerintah, jangan diganggu terus pemerintah, nanti gak bisa bekerja. Karena Jokowi murni bekerja untuk rakyat. Dan Jokowi selalu mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkas Imam Suroso di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT