H. Imam Suroso : BBM Naik, Subsidi Dialihkan Untuk Kesejahteraan Rakyat
Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Periode 2014- 2019
Jakarta. Seputar Nusantara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sulit memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jokowi meyakini bahwa masyarakat akan merasakan dampak positif kenaikan tersebut pada tahun-tahun mendatang.
” Sudah sering saya sampaikan kita perlu mengalihkan dari konsumtif kita bakar tiap hari, menjadi yang produktif. Memang tidak langsung kelihatan (dampak positif), baru kelihatan tahun depan atau tahun depannya lagi, bahwa kami ingin manfaat APBN itu betul-betul kelihatan dan kami tidak mau boros,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Jokowi juga menilai aksi mogok transportasi publik adalah hal yang wajar dalam menyikapi kenaikan harga BBM. Menurut dia, nantinya para pelaku penyedia transportasi akan terbiasa dengan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut.
” Nanti setelah semuanya tahu kegunaannya apa, manfaatnya apa, juga nanti akan memahami. Karena ini memang keputusan sulit,” imbuh Jokowi. Pemerintah telah menaikkan harga BBM premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.
Sementera itu, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan, dari peningkatan harga BBM bersubsidi itu, pemerintah akan menghemat pengeluaran untuk subsidi BBM sampai Rp 120 triliun. Dana itu nantinya akan digunakan untuk sektor yang produktif seperti pertanian, infrastruktur, perikanan, hingga pendidikan dan kesehatan.
Menurut Drs. H. Imam Suroso, MM., Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah diputuskan pemerintah bertujuan untuk mengalihkan subsidi demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi itu bekerja demi kesejahteraan rakyat.
” Selain itu, kita ketahui bersama bahwa, bensin dan solar bersubsidi tersebut banyak yang diselewengkan oleh oknum- oknum yang tak bertanggung- jawab. Premium dan solar tersebut justru dijual ke negara lain demi keuntungan segelintir orang. Makanya, ada istilah mafia migas,” ungkap Imam Suoroso kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Rabu 19 November 2014.
Lebih lanjut Imam Suroso memaparkan, penghematan anggaran negara dengan adanya pengurangan subsidi BBM bisa mencapai ratusan triliun. Uang ratusan triliun tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, sehingga bisa menambah kesejahteraan rakyat. Pengalihan subsidi BBM ke sektor- sektor produktif lain seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
” Sektor yang lebih penting dan urgen seperti infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan, merupakan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintahan Jokowi- JK dari pengalihan subsidi BBM. Dana pengalihan subsidi tersebut bisa untuk meningkatkan infrastruktur dan kompensasi langsung kepada rakyat berupa KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan KKS ( Kartu Keluarga Sejahtera),” terang Politisi PDI Perjuangan dari Pati- Jawa Tengah ini.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan rakyat itu lebih jelas dan penting. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menyadari dan memahami keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Rakyat hendaknya ikut mendukung keputusan pemerintah, karena tujuannya memang untuk kesejahteraan rakyat.
” Kalau Pak Jokowi itu PD (percaya diri, red.) saja menaikkan harga BBM bersubsidi, karena memang punya tujuan yang jelas dan demi kesejahteraan rakyat. Jadi sebenarnya, pemerintah tidak mencabut subsidi BBM, tetapi hanya mengurangi dan kemudian mengalihkan ke sektor lain yang lebih penting dan prioritas,” tegasnya.
Imam Suroso lebih jauh menjelaskan, selama ini BBM bersubsidi juga banyak yang disalahgunakan dan diselewengkan. Banyak yang dijual ke luar negeri dan dipakai pabrik- pabrik besar, yang menguntungkan pengusaha besar. Dan kalau dibandingkan dengan harga BBM dengan Timor Leste, Indonesia lebih murah harganya. Padahal Indonesia jauh lebih maju dibandingkan negara Timor Leste.
” Kita harus mendukung bersama keputusan pemerintah, jangan diganggu terus pemerintah, nanti gak bisa bekerja. Karena Jokowi murni bekerja untuk rakyat. Dan Jokowi selalu mengedepankan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkas Imam Suroso di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Polemik Seputar Tender Proyek di Purworejo Sebaiknya Disudahi, Supaya Pekerjaan Bisa Segera Dimulai Untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Pembangunan 2 Kantor Pemerintahan di Kabupaten Purworejo Dikebut Pekerjaannya Supaya Selesai Tepat Waktu, Schedule Percepatan yang Dibuat Bersama Supaya Ditepati dan Dijalankan dengan Disiplin oleh Penyedia Jasa
- Isu- Isu Miring Yang Beredar di Tengah-Tengah Masyarakat, Tidak Mempengaruhi Pelaksanaan Lelang di Purworejo, Karena Prosesnya Dijalankan Sesuai dengan Aturan Yang Berlaku
- Telkom Solution Raih Penghargaan Business Impact & Industry Growth Untuk Market B2B ICT di Indonesia. Penghargaan KGI Tegaskan Kontribusi Telkom Solution Bagi Transformasi Digital di Berbagai Industri
- Dorong Predictive Cyber Intelligence, MDI Ventures Milik PT. Telkom (Persero) Sabet Indonesia Cyber Security Excellence Award 2026. Investasi Strategis di CYFIRMA Memperluas Kolaborasi Solusi Keamanan Siber yang Inovatif di Indonesia
- Anggota MPR RI Heru Tjahjono : Keadilan Sosial Harus Dibuktikan dengan Kesempatan yang Sama dalam Mengikuti Pelatihan Kerja
- Polemik tentang Lelang Proyek di Purworejo Dapat Menunda Pekerjaan dan Dapat Menghambat Pembangunan di Daerah Purworejo
- TelkomGroup Mendorong Gaya Hidup Berkelanjutan Melalui Zero Plastic Movement. Sediakan Fasilitas Water Refill Station Bagi Para Karyawan dan Memperkuat Kolaborasi Komunitas hingga Pelaku Usaha
- Raih Golden Trophy dan The Most Committed GRC Leader 2026, Telkom Akses Perkuat Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan ESG. Pertahankan Predikat Bintang 5 Tiga Tahun Berturut-turut, Tegaskan Komitmen GRC sebagai Fondasi Keberlanjutan Bisnis
- Polemik di Masyarakat Kabupaten Purworejo Terkait dengan Pemberitaan Mengenai Proses Tender, Sebaiknya Disudahi saja. Pihak- Pihak yang Memunculkan Polemik tersebut Sebaiknya Berhenti Memperpanjang Hal tersebut Karena Dapat Menciptakan Iklim yang Tidak Kondusif bagi Pembangunan Daerah
- FGD Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo Fokuskan pada Dukungan terhadap Program Pemerintah Pusat 3 Juta Rumah dan Bimbingan Teknis tentang Inovasi SIPERUMBAKPUR
- Seluruh Proses dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Purworejo Sudah Sesuai Dengan Regulasi Yang Berlaku dan Pemenang Tender Sudah Memenuhi Syarat Yang Ditentukan
- Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah Selenggarakan Kegiatan Sosialisasi dan DESK Pencairan Bantuan Sosial RTLH Tahun 2026
- TelkomGroup Optimalkan Aset Properti, Pastikan Kepentingan Perusahaan Tetap Terjaga. Rencana Pemanfaatan Ruang di GMP Membuka Peluang Revenue Baru dari Konektivitas Digital
- Telkom- Public Expose Live 2026 : Strategi PT. Telkom (Persero) Jaga Momentum Pertumbuhan, Tingkatkan Nilai Tambah dari Bisnis Infrastruktur Digital. Kinerja 1H26 Tumbuh Kuat, Didukung Monetisasi Bisnis Seluler, Disiplin Operasional, dan Optimalisasi Aset Strategis
- InfraNexia dan XLSMART Perluas Sinergi Infrastruktur, Dukung Pertumbuhan Jaringan Nasional. Manfaatkan Layanan Wavenexia, Metronexia, dan Infrastruktur Pasif Untuk Menjawab Pertumbuhan Kebutuhan Kapasitas di Berbagai Provinsi
- Telkom Property Pastikan Optimalisasi Aset Properti Tetap Berjalan Sesuai dengan Tata Kelola dan yang Memenuhi Prinsip Value Creation
- PT. Telkom (Persero) Perkuat Kolaborasi Pentahelix, Persiapkan Kedaulatan Digital di Universitas. Hadir di BATIC 2026 Melalui ignitePRO, TelkomGroup Bersiap Menjadi Pemain Segmen B2B ICT Terdepan di Kawasan
- PT. Telkom (Persero) Menghadirkan EduMind Wellbeing dan AI Camp di Makassar, Diikuti oleh 350 Peserta. Program Edukasi Pemanfaatan AI Secara Bijak dan Inovasi Digital Untuk Penguatan Resiliensi Emosi Bagi Pelajar Indonesia
- Polemik di Masyarakat Purworejo yang Muncul Terkait Pemberitaan Mengenai Proses Tender Sebaiknya Tidak Diperpanjang Lagi, Pihak yang Memunculkan Polemik tersebut Sebaiknya Turunkan Tensi