Talk Show Perspektif Indonesia DPD RI : BBM Naik, Siapa Yang Untung/ Rugi?

Jakarta. Seputar Nusantara. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI pada Jumat, 21 November 2014 mengadakan kegiatan Talk Show Perspektif Indonesia dengan mengambil sebuah Tema : ” BBM Naik, Siapa Untung/ Rugi?” Talk Show ini berlangsung dari pukul 14.00- 15.00, bertempat di ruang Pressroom DPD RI- Senayan, Jakarta.

Dalam acara Talk Show tersebut hadir sebagai Nara Sumber diantaranya ; Ahmad Kanedi (Mantan Walikota Bengkulu/ Anggota DPD RI Asal Provinsi Bengkulu), Yanes Murib (Anggota DPD RI Asal Provinsi Papua), dan Berly Martawardaya (Dosen FE UI/ Ekonom Senior INDEF/ Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan). Sedangkan sebagai Moderator Talk Show adalah Agrani Sihombing (RRI Pro3 FM).

Menurut Ahmad Kanedi, bahwa pengumuman kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi tersebut memang mengejutkan dan tidak disangka secepat itu, karena sepulang Presiden Jokowi dari lawatannya ke luar negeri. Tetapi, sekarang ini sudah terlanjur naik, yang penting ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia dan jangan sampai terjadi kelangkaan.

” Pembagian dan distribusi BBM bersubsidi harus merata di seluruh wilayah Indonesia pasca kenaikan harga. Khusus di Bengkulu, sebelum BBM naik, harga di tingkat eceran mencapai Rp 13 ribu/ liter, nah sekarang setelah naik mencapai harga Rp 14 ribu/ liternya. Walaupun naik, yang penting BBM tersedia dan daya beli masyarakat tetap ada. Dan yang aneh lagi, BBM naik, tetapi harga karet di Bengkulu justru mengalami penurunan. Ini sangat merugikan para petani karet,” ungkap Ahmad Kanedi.

Ahmad Kanedi memaparkan, dengan turunnya harga karet di saat harga BBM naik, maka pemerintah harus memperhatikan para petani di Bengkulu. Padahal, lanjutnya, harga ban mobil dan motor terus mengalami kenaikan, tetapi mengapa harga karet yang merupakan bahan dasar ban justru mengalami penurunan? Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, agar para petani karet tidak merugi disaat harga barang- barang dan jasa mengalami kenaikan.

Sedangkan menurut Yanes Murib, dengan naiknya harga BBM bersubsidi, masyarakat Papua semakin parah kondisinya. Kenaikan harga BBM ini sangat dirasakan oleh masyarakat Papua, karena masyarakat disana belum siap dengan kenaikan BBM. Jangan sampai beban masyarakat Papua ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM. Selama ini saja harga BBM di Ibukota Provinsi Papua dan di kota sudah mencapai Rp 10- 15 ribu/ liter. Sedangkan harga BBM di Puncak Jaya dan beberapa pelosok Papua bahkan menembus angka Rp 51 ribu/ liternya. Karena, di pelosok dan tengah- tengah hutan Papua, pasokan BBM sangat sulit karena terkendala masalah transportasi. Sebagian besar wilayah Papua, menggunakan pesawat untuk memasok BBM, ini merupakan kendala utama.

” Oleh karena itu, harus ada penjelasan yang transparan dari pemerintah soal kenaikan harga BBM ini. Karena di Papua, tidak ada regulasi yang jelas mengenai harga BBM, sehingga mereka para penjual BBM menentukan harganya sendiri. Dengan harga BBM yang sangat mahal, aktifitas perekonomian di Papua menjadi sangat sulit dan semakin berat. Pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif lain seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus tepat sasaran. Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua adalah infrastruktur yang bagus. Kemiskinan dan kebodohan di Papua disebabkan oleh kondisi infrastruktur yang sangat buruk, bahkan tidak ada infrastruktur disana,” tegas Yanes Murib.

Selanjutnya Yanes Murib menjelaskan, bahwa Papua akan maju jika infrastrukturnya dibangun dengan baik. Kemudian, pemerintah pusat juga harus memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan di Papua, selain masalah infrastruktur. Tenaga kesehatan dan pengajar di Papua sangat sedikit, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang tidak kalah pentingnya, untuk menunjang perekonomian di Papua, janji Presiden Jokowi untuk membangun dan mengembangkan tol laut, harus segera direalisasikan.

Disamping itu menurut Berly Martawardaya, bahwa kalkulasi mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi harus dihitung dengan cermat oleh pemerintah. Sekarang ini memang kondisi yang baik untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kalau BBM bersubsidi tidak dinaikkan, maka akan terjadi kelangkaan BBM bahkan ketiadaan BBM, karena akan banyak penimbunan dan penyelundupan BBM bersubsidi. Sebab, BBM bersubsidi akan habis sebulan lagi, maka dimana- mana akan terjadi penimbunan BBM.

” Kenaikan harga BBM merupakan upaya preventif dan sigap dari pemerintah. Ini ibarat kita minum obat, pahit awalnya tetapi akan sehat kemudian. Dampak inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini hanya sekitar 3 bulan yang akan datang, setelah itu justru akan mengalami deflasi. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan langkah strategis baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Langkah strategis tersebut diantaranya adalah pemberantasan Mafia Migas, dan pemerintah sudah membentuk Satgas memberantas Mafia Migas yang di komandani oleh Faisal Basri, yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya,” ucap Berly Martawardaya.

Lebih lanjut Berly menegaskan, seharusnya Presiden Jokowi dan Timnya memberikan gambaran secara lengkap kepada masyarakat mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, sehingga masyarakat mengerti dan memahami keputusan pemerintah. Menurutnya, inflasi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dibawah 3%, ini kalau pemerintah bisa menjaga stabilitas harga- harga barang (khususnya sembako) dan jasa seperti tarif angkutan umum. Jangan sampai tarif angkutan umum melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maksimal 10%. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.