DR. Bahrum Daido : Jokowi Harus Realisasikan Bangun Tol Laut & Waduk

DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI periode 2014- 2019

Jakarta. Seputar Nusantara. Jokowi berjanji akan membangun banyak waduk jika ia berkuasa di negeri ini. Bahkan ia menargetkan bisa membangun hingga 49 waduk untuk mendukung sektor pertanian.

Jokowi menerangkan pembangunan atau pencetakan sawah baru baiknya harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur, seperti bendungan baru hingga jaringan irigasi yang masuk ke persawahan. Selama ini justru yang terjadi sebaliknya, sehingga tambahan lahan baru tak pernah terjadi.

Menurut DR. Ir. H. Bahrum Baido, M. Si., Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI periode 2014- 2019, bahwa pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) salah satunya adalah bertujuan untuk pembangunan tol laut. Jokowi menginginkan, dengan adanya ruang fiskal yang lebih banyak akibat dari pengurangan subsidi BBM, nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan tol laut.

” Ada anggaran lebih dari Rp 100 Triliun karena pengurangan subsidi BBM tersebut. Nah, anggaran lebih dari Rp 100 Triliun tersebut menurut pemerintah akan digunakan untuk pembangunan tol laut. Disamping itu, anggaran tersebut juga untuk membangun dermaga- dermaga di seluruh Indonesia. Jadi dermaga- dermaga itu akan dibangun sesuai dengan tingkat kesibukannya. Kalau dermaga itu sibuk, namun fasilitasnya masih minim, maka pemerintahan Jokowi akan membangunnya lagi,” ungkap Bahrum Daido kepada seputarnusantara.com di gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Kamis 4 Desember 2014.

Bahrum Daido memaparkan bahwa, sangat banyak dermaga yang potensial untuk dibangun oleh pemerintah. Karena lautan ini sangat luas, maka pembangunan dermaga sangat penting segera dilakukan. Jumlah dermaga yang sangat banyak di Indonesia, sudah barang tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Oleh karena itu, pembangunan dermaga ini sebaiknya menjadi hal yang sangat prioritas.

” Tol laut juga sangat penting dibangun di perairan Indonesia. Sebab dengan adanya tol laut, maka distribusi barang dan jasa antar pulau menjadi lebih cepat dan murah. Contoh pembangunan tol laut Merak- Bakauheni, ini sangat penting demi memperlancar, mempercepat dan mempermurah distribusi barang dan jasa dari pulau Jawa ke pulau Sumatera,” jelas Politisi Partai Demokrat ini.

Tetapi Bahrum Daido menyesalkan akan sikap Presiden Jokowi. Jokowi sering menggembor- gemborkan pembangunan tol laut, namun mengapa pembangunan tol laut antara Merak- Bakauheni dihentikan? Ini yang disesalkan oleh Bahrum Daido. Dia juga menyayangkan statement Kepala Bappenas bahwa kalau jadi dibangun tol Selat Sunda, maka akan terjadi kecemburuan sosial dari masyarakat Indonesia Timur.

” Seharusnya Kepala Bappenas berpikir pada kerangka visibility. Kalau memang tol Selat Sunda visibel dan menjanjikan, mengapa tidak segera dibangun. Masalah modal awal kan bisa dari pihak ketiga. Kalau memang saat melakukan visibility study ternyata tol Selat Sunda menguntungkan, seharusnya pemerintah segera membangunnya. Maksud saya, menguntungkan itu karena perpindahan barang dan jasa dari pulau Jawa ke Sumatera menjadi lebih efektif, cepat dan murah. Sehingga ini sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, dengan dibangunnya tol Selat Sunda, bahkan efek dominonya adalah akan mempertinggi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kemudian, masalah pembangunan waduk/ bendungan di seluruh Indonesia itu tidak masalah. Yang penting maksud dan tujuannya adalah memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi rakyat. Pembangunan bendungan menurutnya sah- sah saja kalau memang demi rakyat.

” Tetapi, yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah mengenai perubahan nomenklatur di DPR dan rencana kerja jangka menengah selama 5 tahun dan rencana kerja tahunan pemerintah. Sebelum itu diubah, maka pemerintahan Jokowi tidak boleh serta merta meng-anggarkan. Karena harus ada proses perubahan anggaran di DPR, baik itu di bulan Januari maupun Februari 2015, ini harus dibahas dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan),” tegas Bahrum Daido dengan nada kalem.

Selanjutnya, dirinya menerangkan, sebelum ada pembahasan APBN-P tahun 2015, maka pemerintah belum bisa meng-anggarkan pembangunan bendungan. Sebab, APBN-P harus dibahas antara pemerintah dengan DPR, ini untuk mengimplementasikan fungsi Anggaran DPR RI. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.