DR. Bahrum Daido : Kita Ingin Kualitas Penerbangan Seperti Amerika dan Eropa

DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota Komisi V DPR RI periode 2014- 2019 dari Fraksi Partai Demokrat

Jakarta. Seputar Nusantara. Komisi V DPR RI sepakat membentuk panitia kerja (Panja) terkait tragedi jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 tujuan Surabaya- Singapura. Pembentukan Panja diharapkan bisa memperbaiki sistem penerbangan nasional.

Menurut DR. Ir. H. Bahrum Daido, M. Si., Anggota komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, bahwa pada saat rapat Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, KNKT, BMKG, IDSC (Indonesia Slot Coordinator), Angkasa Pura II, Direksi AirAsia dan Federasi Pilot Indonesia, saat rapat tersebut semua cenderung membela diri, kecuali AirAsia.

” Hanya AirAsia yang mengakui kesalahanya, tetapi disitu kelihatan ada tekanan, sebab dalam menjawab, Direksi AirAsia kelihatan ada beban. Saya tidak tahu siapa yang menekan, tetapi kelihatan sekali disitu ada beban dari Direksi AIrAsia,” ungkap Bahrum Daido kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR, pada Selasa 27 Januari 2015.

Menurut Bahrum Daido, pada waktu rapat, dikatakan oleh Menteri Perhubungan, bahwa pesawat AirAsia saat itu tidak ada izin terbang dari Surabaya- Singapura untuk hari Minggu. Kalau memang tidak ada izin terbang saat itu, maka sudah barang tentu harus ada extra flight. Tetapi dari pihak Kementerian Perhubungan bilang tidak ada izin terbang hari itu untuk AirAsia Surabaya- Singapura.

” Saya katakan, ada 2 Lembaga di Kementerian Perhubungan yang memberikan izin terbang, pertama otoritas bandara dari Kementerian Perhubungan dan kedua, IDSC yang memberikan izin terbang pada bandara- bandara yang padat. Saya tanyakan ke Menteri Perhubungan mengapa IDSC dibentuk? Padahal itu melanggar UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan,” terangnya.

Lebih lanjut Bahrum Daido menjelaskan, saat rapat itu pihak Airasia merasa bersalah karena tidak punya izin. Kemudian dirinya menanyakan mengapa ATC memberikan izin terbang pada hari itu? Seharusnya kalau ATC memberikan izin terbang, maka seharusnya Angkasa Pura juga memberikan izin terbang. Dengan izin tersebut, maka Angkasa Pura memberikan pelayanan penerbangan.

” Namun, lanjutnya, pada saat terakhir rapat, Federasi Pilot mengatakan, bahwa mereka tidak berani terbang tanpa ada izin terbang. Mereka mengatakan bahwa sebelum terbang semua sudah clear, artinya perizinan dan lain- lainnya sudah ada. Para pilot sangat takut menerbangkan pesawat jika tanpa izin terbang. Bahkan bandara Singapura sangat ketat masalah perizinan, maka seharusnya sudah clear,” tegasnya.

Menurutnya, masing- masing pihak membela diri. Termasuk Kementerian Perhubungan diam seribu bahasa dan Angkasa Pura juga mengatakan bahwa mereka tidak punya wewenang untuk memberikan izin terbang. Airnav juga merasa tidak memberikan izin, mereka hanya memberikan bantuan terkait navigasi udara. Jadi masing- masing pihak membela diri, hanya AirAsia yang mengakui kesalahan, walaupun ada kecenderungan dibawah tekanan.

” Kita bentuk Panja Penerbangan, karena penerbangan kita masuk dalam kategori klas 2 di dunia, artinya kualitasnya tidak bagus. Penerbangan Indonesia tidak bisa masuk ke Eropa dan Amerika. Ini karena sistem transportasi udara kita kurang bagus. Maka Komisi V DPR RI membentuk Panja Penerbangan dalam rangka memperbaiki kualitas penerbangan Indonesia,” tegas bahrum daido.

” Di panja tersebut nantinya, kita panggil juga KNKT untuk memberikan keterangan, berapa pesawat yang telah jatuh selama ini. Kemudian mengapa pesawat- pesawat tersebut sampai jatuh, itu kita perdalam. Tapi intinya, kita bukan mencari kesalahan, tetapi bertujuan untuk memperbaiki kualitas penerbangan di Indonesia. Dan kita upayakan kualitas penerbangan Indonesia bisa sama dengan Amerika dan Eropa,” pungkas Bahrum Daido di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.