Ir. Soepriyatno : Pembentukan BLU di Kementerian Keuangan Harus Transparan

Ir. H. Soepriyatno, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)

Jakarta. Seputar Nusantara. Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. BLU dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (disingkat BLUD), (Pasal 1 ayat 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Selanjutnya dalam pasal 68 ayat (1) menyatakan tujuan pembentukan BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain pemerintah ingin menjadikan BLU sebagai organisasi yang customer-oriented, not-for-profit oriented dan outcome-oriented. Customer oriented adalah suatu organisasi yang peka atas kebutuhan pelanggan sehingga produk dan atau jasa yang dijual selalu ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Organisasi not-for-profit-oriented yaitu organisasi yang dikelola bukan dalam rangka mencari laba, dimana pendapatan yang diperoleh semata-mata untuk peningkatan mutu pelayanan sehingga bermanfaat bagi pengguna akhir layanan. Sedangkan outcome-oritented adalah suatu pengelolaan organisasi yang dikelola yang lebih mengutamakan pencapaian hasil yang diharapkan. Secara konsep, pembentukan BLU telah dilandasi prinsip yang tepat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Ir. H. Soepriyatno, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa pembentukan BLU di bawah Kementerian Keuangan RI merupakan sebuah terobosan yang bagus. BLU di bawah Kementerian Keuangan ini merupakan sebuah lembaga yang ideal. Namun, dirinya yakin, bahwa pada praktek di lapangan akan ada moral hazard (keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibanding dengan risiko rata-rata, red).

” Semua lembaga atau BLU yang didirikan oleh pemerintah itu pasti mempunyai tujuan yang baik. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi penyimpangan- penyimpangan. Oleh karena itu saya tekankan, agar Menteri Keuangan dalam membentuk suatu Lembaga/ BLU harus benar- benar transparan dan akuntabel. Ini akan sangat berbahaya kalau tidak transparan dan akuntabel,” ungkap Soepriyatno saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI di Komisi XI DPR RI- Senayan, pada Kamis 5 Februari 2015.

Lebih lanjut Soepriyatno memaparkan, bahwa keinginan Komisi XI DPR adalah setelah Badan tersebut terbentuk, walaupun sifatnya hanya BLU, dirinya menegaskan agar setiap tahun BLU Kementerian Keuangan tersebut memberikan laporannya kepada Komisi XI DPR. Karena Lembaga tersebut asetnya sangat besar, untuk itu Kementerian Keuangan harus memberikan laporan tahunan kepada DPR.

” Apa rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang BLU tersebut. Karena ini pasti akan terjadi nantinya, moral hazard yang tinggi, pasti ada hengky- pengky, karena menyangkut jual- beli tanah, tidak mungkin tidak terjadi. Nanti juga akan banyak calo- calo tanah berkeliaran. Memang tujuannya baik, nawaitunya sangat luhur ini Ketua. Saya setuju pembentukan BLU tersebut, tetapi di lapangan pasti terjadi penyimpangan- penyimpangan,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.

Soepriyatno menegaskan kembali bahwa pembentukan BLU tersebut harus akuntabel dan transparan. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, harus memberikan laporan tahunan kepada DPR. Pada prinsipnya DPR setuju dengan pembentukan BLU tersebut, namun harus rutin memberikan laporan. Apa saja asetnya dan apa saja yang akan dibeli oleh BLU tersebut, karena ini menyangkut keuangan negara.

” Memang tujuannya sangat Luhur, tetapi seringkali terjadi di lapangan adanya penyimpangan- penyimpangan. Apalagi nanti salah dalam menempatkan orang- orang untuk mengurus BLU tersebut. Dan juga yang perlu diwaspadai adalah intervensi politik ke BLU tersebut. Kita semua tahu bahwa Presiden juga butuh uang banyak, nanti ada proyek ini proyek itu, ini menjadi tidak bagus. Karena yang kita takutkan adalah, seringkali ada intervensi politik di pemerintahan. Niatnya baik, tetapi menjelang Pemilu karena butuh dana besar menjadi kacau semuanya. Jangan sampai ganti Presiden dan ganti Menteri, mainsetnya sudah beda lagi, ini akan berbahaya!” pungkas Soepriyatno dengan lantang. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.