Ir. Nurdin Tampubolon : Pembayaran Pajak Optimal, Penerimaan Sesuai Target

Ir. Nurdin Tampubolon, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)

Jakarta. Seputar Nusantara. Dewasa ini kita seringkali mendengar adanya informasi bahwa negara kita memiliki fiscal space yang terbatas. Kondisi yang demikian mengakibatkan pemerintah tidak memiliki keleluasaan gerak dalam merencanakan dan mendorong pembangunan di Indonesia. Banyak pihak berpendapat bahwa salah satu sebab terbatasnya fiscal space tersebut adalah karena realisasi penerimaan negara yang yang masih belum sebanding dengan potensi penerimaan yang seharusnya diterima.

Pada tahun 2012, rasio pajak nasional terhadap PDB hanya sekitar 12,3%, atau menjadi 13,3% jika ditambah dengan pajak daerah. Hal tersebut merupakan pencapaian yang kurang menggembirakan bila dibandingkan dengan rasio pajak rata-rata negara berkembang lainnya yang berkisar antara 19- 26 persen. Bahkan, apabila dilihat dalam internal pengelolaan APBN saja, performa penerimaan pajak juga bisa dibilang kurang menggembirakan. Hal tersebut bisa dilihat dari tren realisasi pajak selama 10 tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN.

Dalam 10 tahun terakhir, realisasi penerimaan perpajakan yang bisa mencapai target yang ditetapkan hanya pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun-tahun lainnya, realisasi penerimaan perpajakan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dalam APBN/ APBN Perubahan. Kondisi yang demikian memicu perdebatan opini yang cukup hangat di tingkat nasional, terutama terkait dengan apa dan bagaimana solusi untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di Indonesia. Mulai dari pembentukan Badan Penerimaan Negara sampai dengan pemberian akses data perbankan kepada para fiscus.

Menurut Ir. Nurdin Tampubolon, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, bahwa agar penerimaan negara bisa mencapai target sesuai yang ditetapkan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah salah satunya dengan mengoptimalkan pembayaran pajak. Penerimaan negara itu ada tiga jenis, yaitu dari pajak dan cukai, ini yang paling besar sekitar 70- 75%. Kemudian penerimaan negara dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan kemudian ada penerimaan negara dari deviden (pembagian keuntungan dari BUMN).

” Kalau pemerintah mau meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, tentu Pemerintah harus menggeliatkan sektor riil, pajak perorangan, pajak perusahaan dan sebagainya. Jadi, pemerintah harus menggeliatkan sektor riil, sehingga akan ada peningkatan produksi barang dan jasa, yang berdaya saing didalam negeri maupun manca negara. Sehingga sektor riil akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi,” ungkap Nurdin Tampubolon kepada seputarnusantara.com di Gedung Komisi XI DPR- Senayan, pada Rabu 5 Februari 2015.

Lebih lanjut Nurdin Tampubolon memaparkan, kalau sektor riil memperoleh keuntungan yang lebih besar, sudah barang tentu akan membayar pajak lebih besar. Kalau kita lihat kesana, maka pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada sektor riil agar bisa meningkatkan produksinya. Sektor riil tentu membutuhkan dana untuk operasionalnya, maka sektor riil akan dapat dana dari produksinya dan dana dari Perbankan. Kalau sektor riil sudah mampu berdaya saing dan meningkatkan produksinya, tentu mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

” Dana pinjaman dari Perbankan dengan bunga yang ringan, tentu akan memudahkan sektor riil dalam membiayai operasional produksinya. Kalau bunga Bank lebih rendah dari negara- negara sekitar, maka produksi dalam negeri akan lebih tinggi dan meningkat. Ini akan mendukung daya saing produksi dalam negeri,” terang Nurdin Tampubolon, Politisi Partai Hanura ini.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Nurdin Tampubolon, pemerintah harus selalu melakukan pengawasan terhadap pembayaran pajak tersebut. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal pajak harus selalu mendata para wajib pajak agar mentaati pembayaran pajak kepada negara. Pemerintah juga harus memperluas jaringan para petugas pajak, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

” Pendataan dan kontrol terhadap para wajib pajak ini sangat penting, agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat optimal. Pemerintah juga harus serius mengurus BUMN- BUMN agar tetap sehat dan tidak ada korupsi di BUMN. Kalau BUMN sehat dan tidak ada korupsi, maka deviden BUMN akan lebih besar, sehingga pemerintah juga akan mendapatkan dana yang lebih besar dari BUMN- BUMN tersebut,” pungkas Nurdin Tampubolon di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.