Fraksi Partai Gerindra DPR Selenggarakan Diskusi Tentang Revisi UU Migas
Ir. H. Harry Poernomo, Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra Komisi VII DPR RI
Jakarta. Seputar Nusantara. Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada Kamis, 9 April 2015, menyelenggarakan Diskusi dengan Tema : ” Revisi UU Migas, Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Migas Nasional Sesuai UUD ’45.”
Diskusi tersebut diselenggarakan di lantai 3, Ruang Pansus B Gedung Nusantara III DPR RI. Sedangkan sebagai nara sumber diantaranya adalah ; Ir. H. Harry Poernomo (Ketua Kelompok Fraksi Partai Gerindra Komisi VII DPR RI), Supratman Andi Agtas, SH., MH., (Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra), Agus Cahyono (ESDM) dan Dwi Martono (Pengamat Migas).
Menurut Ir. H. Harry Poernomo dalam paparannya, bahwa kita ingin mengembalikan sektor Migas bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Isu yang menarik diantaranya mengenai Blok Mahakam yang merupakan Blok Migas yang sangat besar dan potensial. Blok Mahakam kedepannya bisa kita kelola sendiri dengan baik, daripada dikelola asing yakni Total Prancis selama kurang lebih 30 tahun.
” Tata kelola Migas harus sesuai dengan UUD ’45 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ungkap Harry Poernomo.
Harry Poernomo menjelaskan bahwa, kinerja sektor Migas tidak mengalami perbaikan, tetapi justru mengalami penurunan. Dan ternyata UU Migas sekarang ini, beberapa pasalnya sudah dianulir oleh MK (Mahkamah Konstitusi), sedangkan sampai saat ini belum lahir UU Migas yang baru.
UU Nomor 8 tahun 1971 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, perlu segera direvisi. Kita sangat butuh UU Migas yang baru untuk mengelola tata kelola Migas demi kemakmuran rakyat, maka harus segera ada Revisi UU Migas.
” Negara juga harus mempunyai Badan/ Unit Kerja untuk mengelola Migas dengan baik untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Contoh SKK Migas, itu harus sebagai pelaku Migas yang mempunyai kemampuan operasional, baik eksplorasi maupun eksploitasi Migas. Yang bergelut di Migas harus mempunyai kemampuan financial dan kewenangan yang kuat!” tegas Harry Poernomo.
Menurut Harry Poernomo, SKK Migas jangan dibubarkan. Tetapi justru harus diberi kewenangan yang cukup kuat untuk mengelola Migas, dalam artian SKK Migas harus diberdayakan. Dan kedepannya, ada tiga hal yang harus diperkuat yakni kompetensi, operasional/ Going to Bussiness dan Insentif.
” UU Migas kita sekarang ini terlalu Liberal dan kekayaan kita digadaikan ke pihak asing. Oleh karena itu, Revisi UU Migas harus segera dilakukan agar tata kelola Migas kita semakin baik dan bisa memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tandas Harry Poernomo. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra