DPD RI Tidak Memiliki Hak Anggaran, Eksekutif Enjoy Rapat Dengan DPD RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Bambang Sadono Senator asal Jawa Tengah yang juga Ketua BPKK (Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan) DPD RI membentuk tim dan akan membuat surat protes kepada MPR, karena Badan Sosialisasi di MPR tidak memasukan parlemen DPD RI dalam Badan tersebut di ruang rapat Gedung A DPD RI, Senin (14/04/2015).

Lanjut Bambang, harus ada kesepakatan di DPD RI seperti di bidang Legislasi, apakah pengambilan keputusannya hanya menyangkut tentang daerah atau semuanya, kemudian hasil pengawasan DPD RI apakah hanya di berikan kepada DPR atau kita berikan langsung ke Pemerintah. Dan dibidang anggaran, apakah kita hanya mengikuti saja atau kita (DPD RI) ikut membahas dan apabila ikut membahas, apakah kita akan membahas seluruh anggaran atau hanya transfer ke daerah atau biasa di sebut ADD (Alokasi Dana Daerah).

Sedangkan Drs. H. Ghazali Abbas Adan senator asal Provinsi Aceh menilai bahwa fakta di lapangan, masyarakat menginginkan DPD RI ini harus lebih eksis dan lebih maksimal perannya dalam segala hal, ini tuntutan dari masyarakat. Masih kurang ikhlasnya tetangga kita apabila tugas dan fungsinya disamakan. Jumlah anggota yang berada di tetangga juga lebih banyak, jadi kita kalah apabila akan melakukan vooting. Kita harus bisa realistis, maka dari itu lebih baik kita ambil tugas yang ada unsur kedaerahannya saja.

Hasil expert meeting BPKK, DPD RI tidak punya hak anggaran, yang dimaksud hak anggaran disini adalah ikut membahas anggarannya eksekutif sejak dari perencanaan sampai dengan program. ” Kita hanya bisa mengatur kebijakannya saja, fungsi kita memang memberikan rekomendasi atas RAPBN, apabila kita ada kesepakatan untuk mengarahkan untuk sampai ke perencanaan dan program maka kita akan berjuang. Kekuatan DPR RI itu hanya ada di kewenangan anggaran apabila kewenangan anggaran di DPR RI di cabut, DPR RI tidak akan punya gigi di hadapan eksekutif. Kenapa Kementerian itu lebih enjoy bekerjasama dengan DPD RI, dikarenakan DPD RI itu tidak memiliki hak anggaran, tidak memiliki alat untuk menekan eksekutif,” ujar Ghazali. (dpd.go.id/Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.