Muhammad Iqbal, M.Com. : Dana Pensiun Tenaga Kerja Harus Manfaat
Muhammad Iqbal, SE., M.Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP
Jakarta. Seputar Nusantara. BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT. Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana Undang-Undang jaminan sosial tenaga kerja.
Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi IX DPR RI dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan pada Senin 25 Mei 2015, banyak hal yang disoroti oleh Anggota Komisi IX DPR. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah mengenai dana pensiun tenaga kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Muhammad Iqbal, SE.,M.Com., Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), bahwa dalam RDP tadi pagi sampai siang hari, Komisi IX DPR ingin mendengar apa program- program yang sudah dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan khususnya mengenai dana pensiun bagi tenaga kerja.
” Dana pensiun bagi tenaga kerja kan mulai berlaku 1 Juli 2015. Maka kita ingin mendengar langsung dari Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengenai program tersebut dan apa manfaatnya bagi tenaga kerja kita,” ungkap Muhammad Iqbal kepada seputarnusantara.com di Gedung Komisi IX DPR RI- Senayan, pada Senin 25 Mei 2015.
Iqbal lebih jauh memaparkan bahwa, hal yang sangat disoroti oleh Komisi IX DPR adalah mengenai program dana pensiun bagi tenaga kerja. Pemerintah mengusulkan 8%, yang 5% dibayar oleh pengusaha dan 3% dibayar oleh tenaga kerja.
” Nah yang ingin kita pertanyakan adalah manfaatnya. Kira- kira kalau itu disepakati oleh pemerintah dan DPR, apa manfaat bagi tenaga kerja. Manfaatnya seperti apa, sampai kapan tenaga kerja akan dapat manfaat dari dana pensiun. Kalau misal meninggal dunia, kemudian berapa tahun lagi bisa mendapatkan dana pensiun?” tanya Iqbal.
Menurut Politisi PPP ini, sebenarnya masalah angka besaran pensiun, itu merupakan domain pemerintah dengan melalui kajian- kajian yang mendalam. Tentu kita di DPR ingin melihat dan mengetahui, apakah angka 8% tersebut, 5% dari pengusaha dan 3% dari tenaga kerja, itu apakah sudah diterima oleh Serikat Pekerja Indonesia atau belum.
” Nah, tentu angka 8% itu terkait dengan manfaatnya. Angka itu baru usulan BPJS Ketenagakerjaan dengan masukan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), yang akan memutuskan Presiden melalui Kepres,” pungkas Muhammad Iqbal di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat