Aria Bima : Roadmap Kementerian BUMN Harusnya Turunan Dari Nawa Cita Jokowi

Aria Bima, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Komisi VI DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. Pentingnya Road Map pada Organisasi/ Lembaga/ Kementerian karena suatu organisasi/ lembaga/ kementerian membutuhkan panduan agar perjalanannya terarah.

Seperti halnya suatu peta dalam satu perjalanan. Peta yang baik akan menuntun organisasi untuk mencapai tujuan yang tepat waktu secara efisien dan efektif. Peta tersebut harus memberikan fleksibilitas sehingga melukiskan “banyak jalan untuk menuju roma”.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya Roadmap antara lain : perjalanan lebih terarah, strategi semakin jelas, kegiatan terpetakan, kondisi awal teridentifikasi secara menyeluruh. Dengan demikian, strategi yang akan diambil tidak bertentangan dengan kondisi yang ada. Strategi yang diambil dipahami menyeluruh oleh semua pihak, sehingga semua mengetahui tugas masing-masing dalam pelaksanaan strategi tersebut.

Menurut Aria Bima, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan Komisi VI DPR RI, bahwa beberapa kali Komisi VI DPR RI sudah mengadakan rapat dengan BUMN- BUMN Karya dan BUMN yang terkait dengan jasa transportasi. Komisi VI DPR juga beberapa kali sudah rapat dengan Kementerian BUMN. Namun yang sangat dibutuhkan adalah Roadmap Kementerian BUMN.

” Kami selalu menekankan akan pentingnya Roadmap Kementerian BUMN, sebab dengan Roadmap tersebut, arah dan program Kementerian BUMN menjadi jelas tujuannya. Roadmap Kementerian BUMN seharusnya merupakan turunan dari Nawa Cita pemerintahan Jokowi,” ungkap Aria Bima dalam paparannya di Komisi VI DPR, saat rapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut PT. Jasa Marga (Persero) dan Dirut PT. PP, pada Kamis 28 Mei 2015.

Menurut Aria Bima, Roadmap Kementerian BUMN merupakan panduan bagi BUMN- BUMN, apa yang ingin dicapai. Kalau untuk BUMN Karya yang sudah Go Public, tidak ada masalah karena sudah ada transparansi perusahaan.

” Yang kita pertanyakan adalah mengapa Kementerian BUMN selalu reaktif terhadap bisnis plan yang dijalankan oleh BUMN. Seharusnya Kementerian BUMN lebih bisa melakukan upaya antisipatif terhadap bisnis plan BUMN. Misalkan, masalah penyediaan 1 juta rumah/ tahun, berarti harus tersedia 5 juta rumah selama 5 tahun pemerintahan Jokowi. Dan 30%- nya dicanangkan untuk kaum pekerja, ini yang saya maksudkan agar Kementerian BUMN tegas mengantisipasi supaya tercapai target tersebut,” jelas Politisi Senior PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut Aria Bima memaparkan, agar rapat- rapat di Komisi VI DPR ada peningkatan capaian- capaian oleh BUMN. Jadi, disamping BUMN mempunyai target mencari keuntungan secara komersial, namun jangan dilupakan bahwa ada sesuatu tujuan demi kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

” Yang saya maksudkan adalah Kementerian BUMN tidak hanya reaktif dalam menilai kinerja BUMN. Seringkali Kementerian BUMN hanya reaktif menilai kinerja BUMN positif atau negatif. Kalau Roadmap ini tidak saya kejar, nanti pada rapat di tahun 2016, juga akan sama dengan rapat tahun 2015, hanya copy paste saja. Seharusnya ada capaian- capaian yang jelas dari BUMN,” tegasnya.

Jangan sampai, lanjutnya, Kementerian BUMN bekerja secara parsial. Seharusnya disamping BUMN mengejar keuntungan, juga harus mengejar target- target yang sudah dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi melalui Nawa Cita- nya. Maka Komisi VI DPR mendukung penambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN, supaya bisa tercapai target keuntungan dan program pemerintah.

” Antar BUMN juga harus integrated. Supaya pembangunan nasional bisa berkesinambungan. Menyangkut hal yang terkait dengan korporasi, saya melihat, terkadang proyeknya sangat besar tetapi keuntungannya tidak sesuai. Seharusnya proyek besar, keuntungannya signifikan. Maka perlu dievaluasi hal- hal yang menyebabkan keuntungan tidak sebanding dengan besarnya proyek,” pungkas Aria Bima. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.