Dialog Kenegaraan DPD RI : Fenomena Prostitusi Gaya Baru Makin Menggila
Jakarta. Seputar Nusantara. Prostitusi online sudah semakin menggila. Dan yang membuat sedih hal itu dilakukan oleh usia dini 13- 27tahun. Saya sangat prihatin, selama 70 tahun merdeka, banyak yang menganggap masalah prostitusi tidak fenomenal. Ini (fenomena prostitusi) sebagai momentum untuk mendapatkan solusi. Demikian disampaikan Fahira Idris, SE, Wakil Komite III DPD RI dalam Dialog Kenegaraan di Coffee Corner DPD RI, Rabu (27/05/2015).
Dialog kenegaraan bertema “Fenomena prostitusi gaya baru” menghadirkan Fahira Idris, SE (Senator asal DKI Jakarta) sebagai pembicara, dan hadir pula Dr.Bondan Kanumoyoso (Sekretaris Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indoensia/FIB UI), dan Prof.Dr.Musni Umar PhD (Dosen Sosiologi Fakultas Imu Sosial dan Politik Universitas Negeri Syarif Hidayatullah/FISIP UIN Syarif Hidayatullah).
Fahira Idris mengatakan fenomena prostitusi disebabkan dua hal. Pada masa dulu, alasan prostitusi adalah faktor kemiskinan dan pendidikan. Saat ini alasan gaya hidup hedonisme lebih menjadi faktor orang (remaja) memungkinkan melakukan prostitusi.
“Komite III DPD RI sudah menggodog hal ini, untuk mencari solusi/jalan keluar yang signifikan karena masalah prostitusi merupakan masalah yang komprehensif. Menurut saya lokalisasi adalah solusi akhir yang diputuskan, banyak yang bisa dilakukan yaitu pembenahan diberbagai bidang,” tutur Fahira.
Isu prostitusi sudah lama dan mengemuka kembali, bagaikan gunung es yang meledak. Demikian ungkap Dr.Bondan Kanumoyoso. Kasus lokalisasi prostitusi berakar panjang dan sudah menjadi masalah sosial. Perlu ada keputusan jelas dari pemerintah apakah melegalkan atau memberantas. Keputusan itu harus memperhatikan akibat baik buruk ekonomi, sosial budaya karena prostitusi merupakan masalah yang kompleks.
Prostitusi perlu upaya komprehensif dalam solusi bukan hanya pemerintah tetapi juga masyakarat yang mencakup banyak aspek. Menurut Bondan, masalah harus diatasi kita semua tidak cukup pemerintah. Karena prostitusi masalah budaya. “Pemecahannya perlu ide-ide secara budaya yaitu sistem nilai yang perlu dirubah bersama, tidak hanya mindset, tetapi juga perilaku kita semua. Pendidikan moral untuk kita semua. Kita pikirkan secara komprehensif,” tukas Bondan.
Ada temuan mengenai alasan prostitusi dilakukan dikalangan rakyat bawah dengan pendidikan rendah dan tidak ada ketrampilan. Dilihat dari sisi sosiologi ada kaitan prostitusi dan begal dengan tingkat kehidupan yang susah. Prof.Dr.Musni Umar PhD mengungkapkan kenapa prostitusi tidakbisa diselesaikan. Karena untuk hidup dengan gaya hidup sekarang, satu-satunya cara untuk bisa hidup adalah melakukan pelacuran.
Pada prostitusi kalangan tingkat atas, menurut dia, prostitusi dilakukan untuk memenuhi hasrat keserakahan mereka. Dalam rangka memenuhi life style, para artis melakukan double job selain artis juga menjadi pelacur. “Ini sangat berbahaya, sesuai konteks sosiologi ada Ilmu Mitasi yaitu ilmu meniru. Dimaksudkan adalah karena para artis tampil di media dengan segala keglamorannya, maka akan mengundang orang yang melihat untuk melakukan hal yang sama,” ujar Musni Umar.
“Tantangan yang dihadapi tidak ringan, tetapi bila fokus dalam menyelesaikan masalah sampai tuntas, dilihat dari akar masalah maka masalah prostitusi akan terselesaikan dan juga masalah sosial lainnya,” tegas Musni Umar. (dpd.go.id/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Cipta Karya dan Bina Konstruksi Kabupaten Purworejo Alokasikan DAK Untuk Program Sanitasi Yang Bertujuan Untuk Mengurangi Resiko Stunting, Gizi Buruk dan Pengentasan Kemiskinan
- Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo : Fenomena Anomali Iklim, Petani Harus Climate Smart Agriculture (CSA)
- Warga Aceh Utara Meninggal Dunia Diduga Akibat Dianiaya Oleh Oknum Polisi, Anggota DPD RI Haji Sudirman Minta Polda Aceh Tangani Serius
- RUPST Telkom Tahun Buku 2023, Fokus Transformasi dan Pertahankan Kinerja Operasional. Telkom Bagikan Dividen Rp 17,68 Triliun atau Tumbuh 6,5% YoY
- Dalam Rangka Memperkuat Sinergitas, DPD RI Menerima Delegasi DPRD Kabupaten Klaten- Provinsi Jawa Tengah
- Kades dan Perangkat Desa Dihadiahi Tunjangan Purna Tugas/ Uang , Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Berharap Desa Semakin Mandiri
- PT. Telkom (Persero) Dukung Pemulihan 82,1 Ha Lahan Kritis Melalui Reboisasi 33.800 Bibit Pohon. Sepanjang Tahun 2023, Telkom Telah Melaksanakan Pemulihan Lahan Kritis di 4 Provinsi
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya