Ali Mahir : Dana Aspirasi Dikhawatirkan Timbulkan Ketimpangan Pembangunan
Ali Mahir, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI
Jakarta. Seputar Nusantara. DPR RI benar-benar menutup mata semua kritik masyarakat. Mereka tetap mengesahkan dana aspirasi untuk diusulkan ke pemerintah. Padahal, ada tiga Fraksi di DPR yang menolak usulan tersebut.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi menjadi Peraturan DPR.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPR, pada Selasa 23 Juni 2015. Uniknya, meski ditolak oleh 3 Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Hanura, dana aspirasi tetap disetujui tanpa melalui proses musyawarah mufakat maupun voting.
Menurut pendapat Ali Mahir, Anggota DPR RI Periode 2014- 2019 dari Fraksi Partai Nasdem, bahwa PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura dengan tegas menolak dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan istilah dana aspirasi.
” Mengapa kami menolak? Karena dikhawatirkan dana UP2DP dari DPR dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan Nasional. Sebab, dapat dipastikan jika benar nanti dana UP2DP tersebut bisa cair, maka pembangunan akan lebih banyak di Pulau Jawa,” ungkap Ali Mahir kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 23 Juni 2015.
Lebih tegas Ali Mahir menyampaikan, bahwa komposisi anggota DPR RI paling banyak di Pulau Jawa. Maka, kalau dana UP2DP tersebut cair dan masing- masing anggota DPR mendapatkan alokasi dana Rp 20 Miliar/ tahun, maka dipastikan pulau Jawa akan semakin banyak pembangunannya, sedangkan diluar Jawa akan timpang.
” Ketimpangan pembangunan akan terjadi diluar Jawa. Sebab, pembangunan akan lebih banyak di Pulau Jawa sesuai dengan komposisi anggota DPR RI yang terbanyak di Jawa. Ini yang tidak kita mau, padahal seharusnya sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, pembangunan dapat merata di seluruh Indonesia,” terang Ali Mahir, yang juga anggota Komisi IX DPR RI ini.
Ali Mahir lebih lanjut menegaskan bahwa dana aspirasi ini bukan dalam bentuk uang cash. Tetapi, dana UP2DP berbentuk program yang diusulkan oleh anggota DPR RI untuk pembangunan di daerah pemilihannya (Dapilnya) masing- masing.
” Dana UP2DP juga akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah masing- masing anggota DPR. Misalnya di suatu Kabupaten A membutuhkan pembangunan jembatan penghubung antar desa, maka anggota DPR dari dapil Kabupaten A mengusulkan program pembangunan jembatan penghubung antar desa,” ucap Politisi Partai Nasdem ini.
” Atau misal daerah di luar Pulau Jawa membutuhkan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian, maka anggota DPR dari dapil tersebut mengusulkan program pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian. Sekali lagi saya tegaskan bahwa anggota DPR RI tidak menerima uang tunai, tetapi mengusulkan program pembangunan di dapilnya masing- masing,” pungkas Ali Mahir di penghujung wawancara. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital
- Tiga Tahun Berturut- Turut, Telkom Indonesia Kembali Meraih Penghargaan Linkedin Top Companies 2024
- Sebagian Wilayah Purworejo- Jateng Diserang Hama Wereng, Petugas POPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lakukan Gerdal OPT
- Apa Kabar JLS Jatim, 23 Tahun Tak Selesai. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Dipercepat
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo- Jawa Tengah : Jaga Mental, Kesehatan dan Patuhi Rambu- Rambu Lalu Lintas Supaya Selamat di Perjalanan
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo- Provinsi Jawa Tengah : Momentum Hari Raya Idul Fitri, Stok Pangan di Purworejo Mencukupi dan Harga Pangan Stabil
- Harga Minyak Diatas Asumsi Makro APBN, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Minta Pemerintah Tidak Tempuh Kenaikan BBM Subsidi
- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Hadir di Acara Open House Prabowo Subianto, Sebagai Ajang Silaturahmi dan Nostalgia Saat di Partai Gerindra