Ali Mahir : Dana Aspirasi Dikhawatirkan Timbulkan Ketimpangan Pembangunan

Ali Mahir, Anggota Fraksi Nasdem DPR RI

Jakarta. Seputar Nusantara. DPR RI benar-benar menutup mata semua kritik masyarakat. Mereka tetap mengesahkan dana aspirasi untuk diusulkan ke pemerintah. Padahal, ada tiga Fraksi di DPR yang menolak usulan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Peraturan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi menjadi Peraturan DPR.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna DPR, pada Selasa 23 Juni 2015. Uniknya, meski ditolak oleh 3 Fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni PDI Perjuangan, Partai NasDem dan Partai Hanura, dana aspirasi tetap disetujui tanpa melalui proses musyawarah mufakat maupun voting.

Menurut pendapat Ali Mahir, Anggota DPR RI Periode 2014- 2019 dari Fraksi Partai Nasdem, bahwa PDI Perjuangan, Partai Nasdem dan Partai Hanura dengan tegas menolak dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan istilah dana aspirasi.

” Mengapa kami menolak? Karena dikhawatirkan dana UP2DP dari DPR dapat menimbulkan ketimpangan pembangunan Nasional. Sebab, dapat dipastikan jika benar nanti dana UP2DP tersebut bisa cair, maka pembangunan akan lebih banyak di Pulau Jawa,” ungkap Ali Mahir kepada seputarnusantara.com di Gedung Nusantara 1 DPR RI- Senayan, pada Selasa 23 Juni 2015.

Lebih tegas Ali Mahir menyampaikan, bahwa komposisi anggota DPR RI paling banyak di Pulau Jawa. Maka, kalau dana UP2DP tersebut cair dan masing- masing anggota DPR mendapatkan alokasi dana Rp 20 Miliar/ tahun, maka dipastikan pulau Jawa akan semakin banyak pembangunannya, sedangkan diluar Jawa akan timpang.

” Ketimpangan pembangunan akan terjadi diluar Jawa. Sebab, pembangunan akan lebih banyak di Pulau Jawa sesuai dengan komposisi anggota DPR RI yang terbanyak di Jawa. Ini yang tidak kita mau, padahal seharusnya sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, pembangunan dapat merata di seluruh Indonesia,” terang Ali Mahir, yang juga anggota Komisi IX DPR RI ini.

Ali Mahir lebih lanjut menegaskan bahwa dana aspirasi ini bukan dalam bentuk uang cash. Tetapi, dana UP2DP berbentuk program yang diusulkan oleh anggota DPR RI untuk pembangunan di daerah pemilihannya (Dapilnya) masing- masing.

” Dana UP2DP juga akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di daerah masing- masing anggota DPR. Misalnya di suatu Kabupaten A membutuhkan pembangunan jembatan penghubung antar desa, maka anggota DPR dari dapil Kabupaten A mengusulkan program pembangunan jembatan penghubung antar desa,” ucap Politisi Partai Nasdem ini.

” Atau misal daerah di luar Pulau Jawa membutuhkan pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian, maka anggota DPR dari dapil tersebut mengusulkan program pembangunan jaringan irigasi untuk pertanian. Sekali lagi saya tegaskan bahwa anggota DPR RI tidak menerima uang tunai, tetapi mengusulkan program pembangunan di dapilnya masing- masing,” pungkas Ali Mahir di penghujung wawancara. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.