Ali Mahir : Penghentian Pengiriman TKI ke Timur Tengah Adalah Solusi Terbaik
Ali Mahir, Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2014- 2019 dari Fraksi NasDem
Jakarta. Seputar Nusantara. Kementerian Ketenagakerjaan RI menyiapkan program-program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah kantong TKI, pasca penghentian pengiriman TKI informal ke negara-negara Timur Tengah.
Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menandatangani Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah itu di Jakarta, Senin (5/4/2015).
Selain itu, menurut Hanif, pemerintah akan terus meningkatkan peluang kerja di dalam negeri dan mendukung pemberian insentif pada industri padat karya serta menyusun sistem pengupahan bagi pekerja sebagai langkah antisipasi.
Sedangkan menurut Ali Mahir, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, bahwa, kita sebagai bangsa yang bermartabat harus mampu mengambil langkah dan tindakan atas berbagai persoalan yang menimpa TKI khususnya di Timur Tengah.
” Memang banyak pihak menyoroti keputusan penghentian dan pelarangan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Namun kita harus pahami bahwa, negara tidak boleh bertindak seperti halnya pemadam kebakaran, seperti yang telah dialami oleh beberapa TKI yang dihukum mati di Timur Tengah,” ungkap Ali Mahir melalui pesan singkatnya kepada seputarnusantara.com, Kamis 25 Juni 2015.
Ali Mahir menegaskan, mengapa pemerintah hadir disaat TKI tersebut akan atau sudah dieksekusi. Dalam masalah ada masalah, misalnya disana sedang menjalani proses hukum, ternyata ketika ditelusuri, identitasnya tidak jelas atau dipalsukan.
” Jadi, masalah TKI ini ada sejak dari hulunya. Ada mafia/ perusahaan illegal yang menjadi agen atau jadi perantara pengiriman TKI ke luar negeri. Maka penghentian dan pelarangan pengiriman TKI ke Timur Tengah khususnya adalah salah satu solusi agar korban tidak semakin banyak,” terang Ali Mahir, Politisi Partai NasDem ini.
Ali Mahir lebih jauh memaparkan, sembari proses penghentian pengiriman TKI ini berlangsung, pemerintah didorong untuk melakukan beberapa hal, diantaranya pertama, aktif melakukan upaya dialog dengan pemerintah Timur Tengah untuk bekerjasama dalam hal pendataan WNI yang menjadi TKI, baik itu legal maupun illegal.
” Dan meminta kepada pemerintah Timur Tengah memberikan dispensasi bagi TKI illegal untuk dikembalikan ke Indonesia atau melengkapi dokumen dan tidak dikenakan hukuman,” ucapnya.
Kemudian kedua, pemerintah Indonesia harus tegas menegakkan hukum bagi perusahaan atau perorangan yang selama ini melakukan kegiatan yang merugikan TKI ke luar negeri, baik ke Timur Tengah atau ke negara manapun di dunia ini.
” Ketiga, kami meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak program bantuan usaha kecil berupa modal usaha dan ketrampilan bagi purna TKI dan keluarganya,” papar Ali Mahir.
” Kemudian terakhir keempat, pembukaan lapangan kerja di dalam negeri adalah keutamaan dan wajib direalisasikan oleh pemerintah. Karena selama ini, warga negara Indonesia berangkat kerja ke luar negeri karena persoalan kelangsungan hidup,” pungkas Ali Mahir. (Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Headline
- Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri Berharap Kepada Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka Agar Libatkan Tokoh Kalimantan Dalam Kabinet
- Krusial Jelang Pilkada 2024, Senator DPD RI Filep Wamafma Uraikan Definisi Orang Asli Papua Dalam Perspektif Antropologi Hukum Hingga Politik Hukum
- Perkuat Cybersecurity Indonesia, Telkom Bersama F5, Pemain Global Multicloud Application Security and Delivery, Kokohkan Kemitraan Yang Strategis
- Kalah dari Uzbekistan, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti Pacu Semangat Timnas Indonesia U-23 Tetap Menyala
- Viral Sepatu Seharga Rp 31,8 Juta, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Meminta Agar Bea Cukai Profesional
- Setjen (Sekretariat Jenderal) DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)
- Sukses Bikin DPD RI Berdaya & Bertaji, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Terima Special Award dari PWI Jawa Timur
- Menghadiri Acara Halal Bi Halal dan Tasyakuran Milad PKS ke- 22, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Silaturahmi Sesama Anak Bangsa
- Dorong Penurunan Biaya Produksi Padi, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Minta Pemerintahan Prabowo Tata Ulang Lembaga Pertanian Dan Pangan
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bangga Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-b23, Doakan Juara dan Berlaga di Olimpiade Paris 2024
- Ketua DPD RI Puji Isi Pidato Prabowo Subianto di KPU : Beliau Patriotik Sejati
- Nilai Putusan Mahkamah Konstitusi Sudah Tepat dan Proporsional, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin Ucapkan Selamat Kepada Prabowo- Gibran
- Tanggapi Putusan MK (Mahkamah Konstitusi), Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti : Harus Ditaati Para Pihak dan Mari Ambil Hikmahnya
- Nilai Rupiah Terus Terdepresiasi Akibat Ancaman Perang, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin : Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan dan Energi
- Hadiri Halal Bihalal Pemuda Pancasila, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Ingatkan 62 Kader PP di DPR dan DPD RI Untuk Kembalikan Pancasila
- Sebut Judi Online Sebagai Penyakit Sosial, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin Apresiasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Blokir Rekening Pelaku
- Laporan Keuangan PT. Telkom Kuartal I/ 2024, Kuartal Pertama Tahun 2024 Telkom Catat Laba Bersih Operasi Rp 6,3 Triliun atau Tumbuh 3,1% YoY
- Cermati Polemik Realisasi Proyek di Daerah, Filep Wamafma Dorong Stakeholder Papua Barat Tegas Awasi
- Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Mendukung Penuh Obligasi Daerah, Tetapi Harus Ketat dan Terukur
- Telin Milik Telkom dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis Untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional. Kolaborasi Diharapkan Dapat Mempelopori Pendekatan Transformatif Untuk Melindungi Jaringan Komunikasi dan Membangun Kepercayaan di Era Digital