Ali Mahir : Penghentian Pengiriman TKI ke Timur Tengah Adalah Solusi Terbaik

Ali Mahir, Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2014- 2019 dari Fraksi NasDem

Jakarta. Seputar Nusantara. Kementerian Ketenagakerjaan RI menyiapkan program-program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah kantong TKI, pasca penghentian pengiriman TKI informal ke negara-negara Timur Tengah.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menandatangani Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah itu di Jakarta, Senin (5/4/2015).

Selain itu, menurut Hanif, pemerintah akan terus meningkatkan peluang kerja di dalam negeri dan mendukung pemberian insentif pada industri padat karya serta menyusun sistem pengupahan bagi pekerja sebagai langkah antisipasi.

Sedangkan menurut Ali Mahir, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, bahwa, kita sebagai bangsa yang bermartabat harus mampu mengambil langkah dan tindakan atas berbagai persoalan yang menimpa TKI khususnya di Timur Tengah.

” Memang banyak pihak menyoroti keputusan penghentian dan pelarangan pengiriman TKI ke Timur Tengah. Namun kita harus pahami bahwa, negara tidak boleh bertindak seperti halnya pemadam kebakaran, seperti yang telah dialami oleh beberapa TKI yang dihukum mati di Timur Tengah,” ungkap Ali Mahir melalui pesan singkatnya kepada seputarnusantara.com, Kamis 25 Juni 2015.

Ali Mahir menegaskan, mengapa pemerintah hadir disaat TKI tersebut akan atau sudah dieksekusi. Dalam masalah ada masalah, misalnya disana sedang menjalani proses hukum, ternyata ketika ditelusuri, identitasnya tidak jelas atau dipalsukan.

” Jadi, masalah TKI ini ada sejak dari hulunya. Ada mafia/ perusahaan illegal yang menjadi agen atau jadi perantara pengiriman TKI ke luar negeri. Maka penghentian dan pelarangan pengiriman TKI ke Timur Tengah khususnya adalah salah satu solusi agar korban tidak semakin banyak,” terang Ali Mahir, Politisi Partai NasDem ini.

Ali Mahir lebih jauh memaparkan, sembari proses penghentian pengiriman TKI ini berlangsung, pemerintah didorong untuk melakukan beberapa hal, diantaranya pertama, aktif melakukan upaya dialog dengan pemerintah Timur Tengah untuk bekerjasama dalam hal pendataan WNI yang menjadi TKI, baik itu legal maupun illegal.

” Dan meminta kepada pemerintah Timur Tengah memberikan dispensasi bagi TKI illegal untuk dikembalikan ke Indonesia atau melengkapi dokumen dan tidak dikenakan hukuman,” ucapnya.

Kemudian kedua, pemerintah Indonesia harus tegas menegakkan hukum bagi perusahaan atau perorangan yang selama ini melakukan kegiatan yang merugikan TKI ke luar negeri, baik ke Timur Tengah atau ke negara manapun di dunia ini.

” Ketiga, kami meminta kepada pemerintah untuk memperbanyak program bantuan usaha kecil berupa modal usaha dan ketrampilan bagi purna TKI dan keluarganya,” papar Ali Mahir.

” Kemudian terakhir keempat, pembukaan lapangan kerja di dalam negeri adalah keutamaan dan wajib direalisasikan oleh pemerintah. Karena selama ini, warga negara Indonesia berangkat kerja ke luar negeri karena persoalan kelangsungan hidup,” pungkas Ali Mahir. (Aziz)

BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Headline | Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.