Rumor Suap Rp 25 Miliar Dalam Pembahasan Biaya Haji Santer di DPR
21 - Jul - 2010 | 15:02 | kategori:Hukum
Jakarta. Seputar Nusantara. Menteri Agama Suryadharma Ali angkat bicara seputar tudingan suap Rp 25 miliar dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2010. Bagi dia, tudingan itu cuma rumor. “Itu kan hanya rumor-rumor. Kalau Anda mendapat keterangan yang berkaitan dengan itu, silakan ambil dari pimpinan itu. Tanya saja sama mereka, hasilnya itu (pertemuan) apa karena saya tidak mengerti apa maksudnya,” kata Suryadharma. Hal ini disampaikan Suryadharma sebelum rapat kerja dengan Komisi VIII DPR membahas penetapan BPIH 2010 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/7/2010).
Suryadharma menolak berkomentar lebih lanjut. “Saya tidak mau mengomentari hal itu. Lebih baik sekarang, kita fokus untuk membahas soal pengesahan BPIH hari ini,” ujar politisi PPP ini. (dtc/Aziz)
BERANDA | RSS 2.0 | KATEGORI: Hukum | Both comments and pings are currently closed.
Tulisan dengan Kategori Hukum
- Sebanyak 2.511 Personel Gabungan Kawal Reuni 212 di Silang Monas- Jakarta Hari Ini
- KPAI Dorong Sistem Deteksi Dini di Sekolah
- KDM Tepis Tudingan Menteri Keuangan Terkait Dana Pemda Yang Mengendap di Bank
- Rombongan Penyanyi Yang Sedang Naik Daun Kecelakaan di Magetan- Jawa Timur
- PP Persis Apresiasi Polri Pulihkan Keamanan
- Jatanras Polda Metro Tangkap 4 Aktor Penculikan Kepala Cabang Bank Jakarta
- Bahlil Bantah Isu Munaslub Golkar
- KPK Usut Kasus Pemerasan Izin TKA
- Bareskrim Polri Berikan Trauma Healing
- Kejaksaan Agung : Ada Kejanggalan Perhitungan Laba PT. Sritex 2020- 2021
- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo Soroti Kecurangan Saat Tes UTBK SNBT 2025
- Presiden Prabowo Subianto Ungkap Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia
- Hakim Erintuah Damanik Pembebas Ronald Tannur Akui Pernah Mencoba Bunuh Diri
- PSU Papua Diupayakan Menggunakan APBD
- Terpidana Korupsi Dipindah ke NK
- KPK Beri Penjelasan Hasto Belum Ditahan
- Sekjen PDI Perjuangan Tersangka KPK
- PKB Ingatkan Gus Miftah Jangan Olok- Olok
- Hakim MK Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Para Kepala Dinas Kota Bekasi Dipanggil KPK